IRESS Minta Batu Bara Kalori Tinggi Diprioritaskan untuk PLTU PLN

Jakarta — Indonesia Resources Studies (IRESS) mendesak pemerintah menempatkan pasokan batu bara kalori menengah dan tinggi sebagai prioritas utama untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) sebelum komoditas tersebut dilepas ke pasar ekspor. Permintaan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa orientasi ekspor yang terlalu agresif dapat menggerus pasokan domestik dan memicu risiko krisis listrik di sejumlah wilayah.

Menurut IRESS, persoalan utama bukan semata soal volume produksi nasional yang melimpah, melainkan soal kualitas dan alokasi batu bara. Selama ini, produsen cenderung mengejar pasar ekspor karena harga jual jauh lebih menarik dibandingkan kewajiban pasokan domestik alias Domestic Market Obligation (DMO) yang harganya dipatok pemerintah sebesar US$70 per ton untuk PLTU.

Rantai Pasok PLTU Bergantung pada Kalori Menengah-Tinggi

PLTU besar milik PLN, terutama yang berkapasitas besar di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatra, dirancang untuk mengonsumsi batu bara dengan nilai kalori menengah hingga tinggi, umumnya di kisaran 4.200–5.000 kcal/kg (GAR) atau lebih. Spesifikasi itu tidak bisa serta-merta digantikan batu bara kalori rendah tanpa penyesuaian teknis dan konsekuensi pada efisiensi serta keandalan pembangkit.

IRESS menilai bila pasokan kalori menengah-tinggi terus tersedot ke luar negeri, PLN akan berada di posisi rentan. Situasi itu berpotensi memaksa pembangkit beroperasi di bawah kapasitas optimal, mempercepat keausan peralatan, dan pada skenario terburuk memicu pemadaman bergilir.

"Pemerintah perlu memastikan batu bara kalori menengah dan tinggi tersedia lebih dulu untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya PLTU PLN. Ekspor boleh jalan, tetapi jangan sampai mengorbankan keandalan sistem kelistrikan nasional," demikian penilaian IRESS dalam keterangannya.

Kronologi Persoalan Pasokan Batu Bara Domestik

1. Kewajiban DMO 25 persen. Pemerintah mewajibkan setiap produsen batu bara menyisihkan minimal 25 persen dari rencana produksi untuk kebutuhan domestik, dengan porsi terbesar untuk sektor kelistrikan.
2. Harga DMO dinilai tidak kompetitif. Selisih harga DMO dengan harga ekspor membuat sebagian produsen enggan memenuhi komitmen, terutama untuk batu bara berkalori tinggi.
3. Permintaan ekspor menguat. Permintaan dari kawasan Asia, termasuk India, Tiongkok, dan Asia Tenggara, yang tetap tinggi menambah tekanan pada alokasi pasokan.
4. Muncul peringatan dini. IRESS meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi kewajiban pasar domestik.

Rekomendasi IRESS untuk Pemerintah

• Memprioritaskan alokasi batu bara kalori menengah dan tinggi untuk PLTU PLN, bukan hanya mengandalkan pemenuhan angka DMO secara agregat.
• Memperkuat pengawasan realisasi DMO hingga tingkat kesepakatan jual beli antara produsen dan PLN.
• Meninjau skema harga DMO agar produsen tetap punya insentif memenuhi kewajiban domestik.
• Mendorong percepatan transisi energi agar ketergantungan pada batu bara berkalori tinggi berkurang secara bertahap.

IRESS mengingatkan bahwa kelistrikan adalah layanan publik yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, keputusan alokasi batu bara tidak semestinya semata mengikuti logika pasar ekspor, melainkan juga memperhitungkan keamanan pasokan energi nasional.

Sejauh ini, koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN, dan para produsen batu bara masih menjadi kunci. Tanpa perbaikan tata kelola, peringatan IRESS berpotensi menjadi masalah struktural yang berulang setiap kali harga komoditas melonjak di pasar global.