Dedi Mulyadi: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Barat

Profil Singkat

Dedi Mulyadi, lahir di Subang, 11 April 1971, adalah Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025–2030. Ia memenangkan Pilkada Serentak 2024 dengan perolehan suara dominan, mengalahkan rivalnya dengan kampanye yang mengedepankan gaya komunikasi populis dan kedekatan dengan akar rumput. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana hukum, namun justru kuat di politik praktis, dibesarkan dari akar rumput sebagai keluarga tokoh masyarakat Sunda.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi Gubernur, Dedi menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode. Namun, namanya melambung saat menjadi Bupati Purwakarta (2008–2018). Di Purwakarta, ia membangun citra sebagai pemimpin nyentrik melalui kebijakan berbasis budaya Sunda, seperti mewajibkan penggunaan bahasa Sunda setiap Rabu, membangun patung tokoh pewayangan di setiap sudut kota, dan melakukan sidak dengan gaya teatrikal yang viral. Rekam jejak ini membentuk identitasnya sebagai "gubernur kampung" saat bertarung di level provinsi.

Kontroversi awal mencuat saat masa transisi: putra kandungnya, Maulana Akbar, ditunjuk langsung sebagai asisten pribadi gubernur dengan akses keuangan daerah yang cair. Pengamat menyoroti potensi konflik kepentingan, meskipun secara regulasi tidak melanggar aturan jika tidak masuk dalam struktur ASN atau pejabat negara definitif. Langkah ini dicatat sebagai preseden buruk tata kelola pemerintahan berbasis kekerabatan.

Kinerja dan Program Unggulan

Dalam 100 hari pertama pemerintahannya (Februari–Mei 2025), Dedi menerbitkan beberapa kebijakan yang mengundang polemik publik.

Janji Kampanye vs Realisasi Awal:

• Internet Gratis "Jabar Caang": Program internet gratis prioritas untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Hingga triwulan kedua 2025, realisasi baru mencakup kurang dari 15% target. APBD Perubahan 2025 menunjukkan alokasi program ini hanya terpenuhi 40% dari janji awal, sebagian besar terserap oleh proyek infrastruktur jalan yang lebih mudah diukur secara pencitraan.
• Pemberdayaan Petani: Dedi menjanjikan pembukaan satu juta lapangan kerja pertanian. Realisasinya adalah distribusi alat mesin pertanian (alsintan) di 12 kabupaten. Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar mencatat penurunan serapan hasil panen hingga 8% pada panen raya Maret 2025, menandakan belum adanya skema jaminan pasar yang konkret.

Kebijakan Kontroversial: Pengetatan Jam Belajar:

Surat Edaran Gubernur Nomor 400.10/OT.01/DISDIK tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan 1446 H melarang siswa keluar rumah sebelum pukul 15.00, dengan sanksi bagi kepala sekolah dan guru yang melanggar.

Kebijakan ini dikritik Forum Masyarakat Peduli Pendidikan sebagai bentuk disiplin yang tidak berbasis bukti akademik. Dewan Pakar Pendidikan Bandung mencatat, edaran tersebut tidak melalui kajian dampak psikososial pada siswa non-muslim maupun siswa dengan kebutuhan khusus. Kementerian Pendidikan menyatakan kebijakan itu domain daerah, namun mencatat terjadi gelombang keluhan dari guru dan orang tua yang menolak dipaksa melakukan patroli.

Kasus Penertiban Pedagang:

Pada April 2025, video viral memperlihatkan Dedi memarahi dan mengusir pedagang kaki lima dengan suara tinggi. Meskipun ia membela diri sebagai bentuk "pendekatan budaya", catatan Satpol PP Jabar menunjukkan peningkatan laporan bentrokan sebesar 20% pasca-evaluasi triwulan pertama, menyusul instruksi penertiban agresif yang menegasikan solusi relokasi yang dijanjikan saat kampanye.

Tantangan dan Harapan

Jawa Barat masih mencatat 3,8 juta penduduk miskin ekstrem per awal 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar meskipun naik 0,5 poin menjadi 73,2, ketimpangan antar-wilayah selatan dan utara belum teratasi secara terstruktur. Isu lingkungan seperti penanganan sampah di Bandung Raya dan proyek Geopark Ciletuh yang terbengkalai juga menjadi pekerjaan rumah yang belum terjawab oleh retorika budaya.

Dengan parlemen yang dikuasai koalisi besar pendukung, Dedi memiliki modal politik yang langka. Namun para pengamat memperingatkan, pola kepemimpinan yang bertumpu pada pencitraan dan kepatuhan simbolik berisiko mereduksi fungsi pengawasan kelembagaan. Janji mewujudkan "Jabar Istimewa" tinggal menunggu bukti, bukan lagi sekadar narasi.