Filipina — Pengadilan Tolak Permohonan Sara Duterte Ganti Hakim Kasus Ancaman

Di tengah pusaran ketegangan politik yang kian memuncak di Manila, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menelan kekalahan hukum yang signifikan. Pengadilan Regional Kota Quezon (RTC) Cabang 98 secara tegas menolak permohonan Duterte untuk mendiskualifikasi atau mengganti hakim yang memimpin kasus ancaman pidana berat yang menjeratnya. Putusan ini menjadi babak baru dari saga hukum yang semakin menyingkap retaknya hubungan antar-elite kekuasaan di negara tetangga Indonesia tersebut.

Ditolak Tanpa Alasan Hukum yang Memadai

Hakim Ketua Ma. Angelica de Ramos menyatakan bahwa permohonan penarikan diri (*inhibition*) yang diajukan oleh pihak Sara Duterte sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pengadilan menilai tuduhan bias yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum sang Wakil Presiden tidak terbukti di muka persidangan dan dianggap sekadar upaya menunda proses peradilan.

“Premis yang dipertimbangkan, Permohonan Rekusasi atau Penarikan Diri Sukarela dengan ini ditolak karena sama sekali tidak memiliki bobot substansi (*utter lack of merit*),” tegas Hakim De Ramos dalam salinan putusan resmi yang dirilis ke publik.

Menanggapi kekalahan hukum ini, tim pengacara Sara Duterte menegaskan tidak akan tinggal diam. Pengacara Paul Lawrence Lim mengonfirmasi penerimaan salinan putusan tersebut dan menegaskan bahwa kliennya akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia untuk melawan penetapan hakim. Selain menolak permohonan rekusasi, pengadilan juga menerbitkan perintah tegas terkait aturan sub judice, yang melarang kedua belah pihak membicarakan substansi perkara secara terbuka di media publik.

Retaknya Aliansi dan Ancaman di Balik Amarah November

Kasus pidana yang menimpa orang nomor dua di Filipina ini bukanlah perkara biasa. Sara Duterte dijerat dengan tiga dakwaan ancaman berat akibat insiden amarah publiknya pada November 2024 lalu. Dalam sebuah pernyataan emosional yang mengguncang konstelasi politik nasional, Duterte secara terbuka diduga melayangkan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, serta Ketua DPR Martin Romualdez—yang juga merupakan sepupu sang presiden.

Kejaksaan Departemen Kehakiman (DOJ) Filipina pada bulan Agustus menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status perkara ke tingkat penuntutan. Tak butuh waktu lama, pada 4 September, Hakim De Ramos menerbitkan surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana yang beralasan.

Drama hukum sempat memuncak pada 5 September ketika Duterte mendatangi pengadilan. Meski kasus ancaman berat ini mengizinkan penangguhan penahanan dengan jaminan (*bailable*), Duterte sempat menolak melangkah masuk ke dalam Gedung Keadilan (Hall of Justice). Ia memilih berdiskusi secara ulet dengan tim hukumnya di luar gedung sebelum akhirnya membayar uang jaminan sebesar 360.000 Peso Filipina (sekitar Rp98 juta). Di hadapan awak media, Duterte secara terbuka menyatakan ketidakpercayaannya terhadap institusi penegak hukum di bawah pemerintahan Marcos Jr.

Eskalasi Kasus Hukum dan Perimbangan Politik

Para pengamat politik di Manila menilai langkah hukum Sara Duterte yang bertubi-tubi mengalami kegagalan ini mencerminkan pergeseran drastis stabilitas politik dinasti di Filipina. Aliansi taktis antara klan Marcos dan klan Duterte yang memenangkan pemilu 2022 kini pecah berkeping-keping. Dengan ditolaknya permohonan rekusasi hakim, persidangan pokok perkara dipastikan akan berjalan di bawah pengawasan ketat masyarakat internasional, menguji sejauh mana independensi peradilan Filipina di tengah gempuran konflik kekuasaan.