Eko Wahyuanto: Kebijakan Publik Harus Berbasis Data

Dinamika kebijakan publik di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam dari Dr. Eko Wahyuanto, MM, pengamat kebijakan publik yang dikenal dengan pendekatan analitis dan kritisnya. Dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar di Jakarta, ia menekankan pentingnya pemerintah mengedepankan data dan bukti ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan, bukan sekadar sentimen politik atau tekanan populis.

Menurut Eko, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. “Kita sering memiliki rancangan kebijakan yang ambisius, namun gagal mempertimbangkan kapasitas birokrasi dan konteks lokal,” ujarnya. Ia merujuk pada sejumlah program nasional yang kerap tersendat, terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pendekatan Analitis dalam Membedah Kebijakan

Pria yang telah menekuni riset kebijakan publik selama lebih dari satu dekade ini menggarisbawahi tiga pilar utama dalam merancang kebijakan efektif: transparansi data, partisipasi publik, dan keberlanjutan lingkungan. Transparansi data menjadi fondasi, karena tanpa akses informasi yang akurat, publik dan para pemangku kepentingan tidak dapat memberikan masukan yang konstruktif.

Ia mencontohkan, ketika pemerintah mencanangkan program transisi energi, data yang berkaitan dengan potensi energi terbarukan di masing-masing daerah sering kali tidak terintegrasi. Akibatnya, alokasi subsidi tidak tepat sasaran dan terjadi tumpang tindih proyek. “Data yang terfragmentasi bukan hanya membuang-buang uang negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap agenda reformasi,” tegasnya.

Partisipasi Publik Bukan Formalitas Belaka

Eko juga kritis terhadap model partisipasi masyarakat yang kerap hanya dijalankan sebagai formalitas prosedural. Ia mengatakan bahwa konsultasi publik seringkali hanya menjadi ajang sosialisasi sepihak, bukan ruang dialog yang benar-benar menyerap aspirasi warga. Banyak kebijakan infrastruktur, misalnya, disusun di Jakarta tanpa menyentuh realitas sosial masyarakat adat atau komunitas lokal yang terdampak langsung.

Ia mengusulkan agar pemerintah mulai mengadopsi metode deliberatif yang lebih inklusif, di mana suara kelompok rentan—seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedalaman—turut diperhitungkan dalam analisis dampak kebijakan. “Kebijakan yang inklusif tidak hanya menghasilkan keadilan distributif, tetapi juga mengurangi potensi konflik di kemudian hari,” tambahnya.

Keberlanjutan di Tengah Pragmatisme Jangka Pendek

Kekhawatiran lain yang disuarakan Eko adalah orientasi jangka pendek dari banyak pemangku kebijakan. Ia menilai siklus politik lima tahunan membuat para pemimpin terjebak dalam program-program cepat saji yang mudah terlihat secara visual, ketimbang investasi jangka panjang yang berdampak struktural. Misalnya, pembangunan bendungan besar-besaran tanpa kajian hidrologi yang komprehensif justru berpotensi merusak ekosistem dan mengurangi cadangan air tanah di masa depan.

Untuk itu, ia mendesak agar setiap kebijakan besar disertai dokumen analisis risiko lingkungan dan sosial yang dibuka ke publik. “Ini bukan soal memperlambat pembangunan, tetapi memastikan bahwa generasi mendatang tidak mewarisi bencana ekologis akibat kecerobohan kita hari ini,” ucapnya tegas.

Mendorong Reformasi Birokrasi Melalui Teknologi

Eko juga menyoroti peluang besar yang bisa digali dari transformasi digital. Ia melihat implementasi e-government di Indonesia masih setengah hati dan belum terkoneksi dengan platform layanan publik yang adaptif. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, sistem birokrasi berbasis digital seharusnya mampu mempercepat perizinan, menekan praktik korupsi, dan memonitor kinerja pemerintah daerah secara real-time.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa digitalisasi tanpa perbaikan regulasi dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) hanya akan menjadi beban anggaran baru. “Bukan gadget-nya yang mahal, tapi kegagalan mengubah budaya kerja yang berpeluang menggerogoti APBN,” katanya mengingatkan.

Membangun Kepercayaan Publik sebagai Fondasi

Dalam bagian akhir diskusi, Dr. Eko Wahyuanto kembali menekankan bahwa seluruh rekomendasi kebijakan akan sia-sia jika pemerintah gagal membangun kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa era informasi yang serba cepat memudahkan setiap warga negara untuk memantau, mengkritik, bahkan membongkar janji-janji palsu para pemimpin. Oleh karena itu, akuntabilitas bukan lagi sekadar slogan, melainkan prasyarat utama keberlangsungan setiap program pembangunan.

Dengan reputasinya sebagai pengamat yang independen dan berani, pandangan Eko dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara konsep akademis dan realitas politik. Meski tidak semua saran langsung diadopsi, ia percaya bahwa diskursus kritis adalah bagian dari demokrasi yang sehat dan perlu terus dijaga.