Dr. Eko Wahyuanto Soroti Kebijakan Publik Era Digital

Transformasi digital telah merambah ke setiap lini kehidupan, termasuk dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Dr. Eko Wahyuanto, M.M., pengamat kebijakan publik yang dikenal kritis, baru-baru ini menyoroti pentingnya adaptasi birokrasi terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam revolusi digital, melainkan harus menjadi aktor yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan dan mencegah korupsi.

Dalam wawancara eksklusif, Dr. Eko Wahyuanto mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 sejatinya telah membuka mata banyak pemangku kepentingan akan urgensi digitalisasi. Namun, ia menyesalkan bahwa momentum tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. “Kita sudah punya banyak sistem digital, tapi masih sporadis dan tidak interoperable. Akibatnya, rakyat tetap harus mengurus berkas yang sama di loket yang berbeda,” kritiknya. Ia mencontohkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang hingga 2025 masih belum seragam di seluruh kementerian dan pemerintah daerah.

Dr. Eko Wahyuanto memandang kebijakan berbasis digital sebagai peluang untuk memangkas birokrasi yang gemuk. Ia mengusulkan konsep one single identity yang menghubungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Dengan sistem yang terintegrasi, penyaluran bansos bisa tepat sasaran, rekam medis pasien mudah diakses rumah sakit, dan siswa putus sekolah dapat terdeteksi secara real-time. “Ini bukan sekadar efisiensi, tapi bentuk keadilan distributif yang konkret,” tegasnya.

Meski optimistis, pengamat lulusan doktor ini juga mewanti-wanti risiko yang mengintai. Pertama, soal keamanan data pribadi yang rentan disalahgunakan bila tidak ada regulasi ketat dan pengawasan independen. Kedua, ketimpangan digital di daerah terpencil yang bisa menyebabkan marjinalisasi ganda. Ia mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) dan memberikan edukasi digital kepada kelompok rentan seperti petani dan nelayan.

Menariknya, Dr. Eko Wahyuanto tidak hanya berhenti pada kritik. Ia bersama tim periset dari beberapa universitas sedang mengembangkan dashboard kebijakan publik berbasis big data yang bisa dimanfaatkan oleh legislator, jurnalis, dan masyarakat untuk memantau kinerja program pemerintah. Proyek yang didanai swadaya ini diharapkan menjadi alat akuntabilitas publik. “Demokrasi yang sehat butuh transparansi. Kalau pemerintah bisa dipantau datanya, maka pejabat akan berpikir dua kali untuk korupsi atau membuat kebijakan asal-asalan,” pungkasnya. Gagasan dan aksi nyata Dr. Eko Wahyuanto ini meneguhkan posisinya sebagai pemikir progresif di dunia kebijakan publik Indonesia.