Empat Tokoh Soroti Isu Siber, Kesehatan, Kebijakan, dan Ekonomi

Indonesia menghadapi beragam persoalan strategis yang memerlukan perhatian lintas disiplin. Dari ancaman terhadap ruang digital, penanganan penyakit menular, evaluasi tata kelola pemerintahan, hingga arah kebijakan badan usaha milik negara—semuanya menjadi perbincangan publik. Empat tokoh dengan latar belakang berbeda tampil menyampaikan pandangan kritis mereka.

Keamanan Siber dan Peran Masyarakat Sipil

Mubasyier Fatah, Praktisi Keamanan Siber sekaligus Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), menyoroti meningkatnya serangan siber yang menyasar institusi pendidikan dan keagamaan. Berdasarkan pemantauan timnya, terjadi kenaikan insiden ransomware sebesar 23 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Banyak pesantren dan kampus Nahdlatul Ulama belum memiliki sistem pertahanan siber yang memadai. Mereka menjadi sasaran empuk karena data santri dan donasi bernilai tinggi,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi daring pekan lalu.

ISNU di bawah kepemimpinan Mubasyier kini menginisiasi program literasi digital untuk seluruh cabang di 34 provinsi. Program ini meliputi pelatihan pengamanan akun media sosial, enkripsi data sederhana, dan pengenalan modus phishing. Ia menekankan bahwa kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu ditingkatkan agar jangkauan perlindungan semakin luas. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Kesadaran individu adalah lapis pertama pertahanan,” tegasnya.

Penanganan Tuberkulosis dari Perspektif Hukum

Widyaretna Buenastuti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, menyoroti aspek regulasi dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) di Indonesia. Dalam opininya yang dipublikasikan baru-baru ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat kedua kasus TB terbanyak di dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan 2024, terdapat sekitar 1,1 juta kasus baru setiap tahunnya.

Widyaretna mengkritik implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang dinilainya belum optimal. “Masih ada tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan terhadap pasien yang putus pengobatan. Ini bisa berakibat fatal karena memunculkan strain TB yang resistan terhadap obat,” tulisnya. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah diberikan insentif fiskal berdasarkan capaian deteksi dini dan angka kesembuhan pasien.

Evaluasi Kebijakan Publik yang Terukur

Dr. Eko Wahyuanto, MM, Pengamat Kebijakan Publik, menyoroti perlunya pendekatan berbasis data dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah. “Seringkali kebijakan populis dipilih tanpa melalui kajian dampak yang matang. Akibatnya, anggaran negara terkuras untuk program yang tidak sustain,” ujarnya dalam wawancara dengan Liputan6.com.

Ia mencontohkan program bantuan sosial yang distribusi datanya masih bermasalah. Menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, sekitar 30 persen penerima bansos tidak tepat sasaran. Eko mendesak agar setiap kementerian membangun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan sehingga publik dapat mengawasi realisasi program secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi untuk menghindari produk hukum yang kontraproduktif.

Arah Baru BUMN dan Ketahanan Ekonomi

Laksamana Sukardi, Mantan Menteri BUMN serta Ekonom dan Politikus senior, menyampaikan kritik terhadap pengelolaan sejumlah perusahaan pelat merah. Menurutnya, masih terdapat inefisiensi dan praktik bisnis yang kurang transparan di tubuh BUMN. “Restrukturisasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara merupakan langkah positif, namun harus dibarengi dengan profesionalisme pengelolaan dan pengawasan ketat,” kata Laksamana dalam sebuah seminar ekonomi.

Ia mengingatkan bahwa kontribusi BUMN terhadap produk domestik bruto (PDB) sempat menurun menjadi 38 persen pada 2024, dari sebelumnya 41 persen pada 2019. Pria yang pernah menjabat di era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyarankan agar pemerintah memprioritaskan BUMN yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.

Keempat sudut pandang ini menunjukkan bahwa permasalahan bangsa bersifat multidimensional. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Mulai dari pengamanan ruang digital, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab—semuanya saling terkait dalam mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh.

[TAGS]: Mubasyier Fatah, ISNU, keamanan siber, tuberkulosis, Widyaretna Buenastuti, Eko Wahyuanto, kebijakan publik, Laksamana Sukardi, BUMN [SOCIAL_TWEET]: Empat tokoh soroti isu strategis nasional: keamanan siber, penanganan TB, evaluasi kebijakan publik, hingga restrukturisasi BUMN. Pandangan kritis mereka penting untuk perbaikan bangsa. #IndonesiaMaju #Kesehatan #BUMN [SOCIAL_FB]: Dari ancaman siber di pesantren, lambannya penanganan tuberkulosis, kebijakan populis yang boros anggaran, hingga tata kelola BUMN yang perlu perbaikan—empat tokoh memberikan perspektif tajam tentang isu-isu terhangat di Indonesia. Simak pandangan lengkap mereka di sini. [SOCIAL_TG]: Empat Tokoh Soroti Isu Strategis: Mubasyier Fatah (siber), Widyaretna B. (TB), Eko Wahyuanto (kebijakan), Laksamana Sukardi (BUMN). Baca selengkapnya. [SOCIAL_THREADS]: Indonesia punya banyak PR. Dari ruang digital yang rawan serangan, TB yang belum tertangani optimal, sampai BUMN yang butuh profesionalisme. Empat ahli bicara. Link di bio.