DPR Desak Polri Usut Tuntas Sindikat Dolar Singapura Palsu

Di balik gemerlap transaksi keuangan antar-negara, sebuah ancaman senyap mengintai stabilitas moneter nasional. Penemuan lembaran-lembaran pecahan Dolar Singapura (SGD) palsu baru-baru ini menyentak publik dan otoritas penegak hukum. Kasus ini bukan sekadar peredaran uang tiruan biasa, melainkan indikasi kejahatan terorganisir yang berpotensi merusak reputasi finansial Indonesia di mata internasional.

Menanggapi eskalasi kasus tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Slamet Ariyadi menyuarakan desakan keras kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia meminta Korps Bhayangkara bergerak cepat dan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, tanpa hanya berhenti pada pelaku skala kecil yang berperan sebagai kurir di lapangan.

Mengurai Benang Kusut Peredaran Valas Palsu

Mata uang Singapura selama ini dikenal sebagai salah satu hard currency paling stabil dengan tingkat keamanan cetak yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, keberhasilan sindikat dalam mencetak dan mengedarkan Dolar Singapura palsu mengindikasikan keterlibatan teknologi mutakhir serta jaringan transnasional yang terlatih rapi.

"Kami meminta Polri, khususnya Bareskrim, tidak hanya menangkap pengedar di tingkat bawah. Yang paling krusial adalah membongkar pembuat, penyandang dana, serta aktor intelektual di balik peredaran uang palsu ini. Ini menyangkut marwah penegakan hukum dan stabilitas moneter kita," tegas Slamet Ariyadi saat memberikan keterangannya.

Dalam praktiknya, modus operasi kejahatan valuta asing palsu kerap memanfaatkan celah di pasar uang informal maupun money changer tidak berizin. Polri diharapkan dapat berkoordinasi erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Bank Indonesia guna melacak alur transaksi dan menyita aset hasil kejahatan para pelaku.

Dampak Sistemik dan Tantangan Penegakan Hukum

Peredaran valuta asing palsu membawa implikasi serius yang jauh melampaui kerugian finansial individu. Kepercayaan dunia internasional terhadap integritas sistem keuangan nasional menjadi pertaruhan utama. Apabila Indonesia dipersepsikan sebagai lokasi yang rentan terhadap penampungan atau pengedaran uang palsu asing, iklim investasi dapat terganggu secara signifikan.

Slamet menambahkan bahwa penanganan kasus ini harus mengacu pada regulasi yang tegas. Para pelaku kejahatan mata uang dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta pasal-pasal KUHP terkait pemalsuan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda puluhan miliar rupiah.

Guna mencegah terulangnya kasus serupa, Komisi III DPR RI berjanji akan terus mengawal jalannya penyidikan ini dalam rapat kerja berkala bersama jajaran Pimpinan Polri. Penuntasan kasus ini dipandang sebagai bukti nyata kepedulian negara dalam melindungi masyarakat serta menjaga integritas ekosistem ekonomi nasional dari bahaya kejahatan finansial terorganisir.