DKI Perbanyak Shelter Gratis untuk Ojol dan Tertibkan Pak Ogah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah ganda untuk merapikan lalu lintas ibu kota: memperbanyak tempat singgah khusus pengemudi ojek online (ojol) di titik-titik transportasi massal dan menindak tegas praktik pengaturan lalu lintas ilegal oleh “pak ogah”. Inisiatif ini diyakini mampu mengurangi kemacetan yang kerap dipicu oleh kendaraan ojol yang mangkal sembarangan sambil menunggu pesanan, serta oleh aktivitas sukarelawan jalanan yang justru memperparah kemacetan.

Masalah Klasik di Jalan, dari Parkir Liar hingga Pak Ogah

Keberadaan ojol telah menjadi bagian integral mobilitas warga Jakarta. Namun, ketiadaan ruang tunggu yang memadai memaksa para pengemudi berhenti di bahu jalan, depan halte, bahkan di atas trotoar. Fenomena ini menciptakan titik-titik kemacetan baru, terutama di kawasan stasiun KRL, terminal bus, dan pusat perbelanjaan. Data Dinas Perhubungan mencatat sedikitnya 120 area rawan parkir liar ojol yang tersebar di lima wilayah kota, dengan konsentrasi tertinggi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Di sisi lain, munculnya “pak ogah”—warga yang secara sukarela mengatur lalu lintas di persimpangan dengan imbalan uang seikhlasnya—seringkali justru mengacaukan ritme lampu lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Mereka kerap memberhentikan arus kendaraan secara sepihak tanpa koordinasi dengan petugas resmi, bahkan di beberapa lokasi terang-terangan mengabaikan sinyal dari traffic light yang sudah otomatis.

Pemprov DKI menilai kedua masalah ini harus diatasi secara bersamaan dan terstruktur. Shelter ojol yang tersebar di titik strategis diharapkan menjadi solusi parkir sementara sekaligus area antrean digital, sedangkan penertiban pak ogah akan menegakkan kembali fungsi rambu dan lampu lalu lintas yang sudah ada.

Shelter 24 Jam di Terminal dan Stasiun

Rencananya, shelter ojol akan dibangun di lingkungan terminal bus seperti Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gadung, Terminal Kalideres, serta stasiun kereta api besar seperti Stasiun Gambir, Senen, Manggarai, dan Jatinegara. Fasilitas ini akan beroperasi gratis selama 24 jam penuh, dilengkapi tempat duduk, toilet, colokan listrik bertegangan rendah, ruang menyusui, dan jaringan Wi-Fi kencang. Setiap shelter didesain mampu menampung 50 hingga 100 sepeda motor secara bersamaan, dengan kanopi pelindung dari panas dan hujan, serta kamera CCTV yang terhubung ke pusat komando Dishub. Sistem antrean akan terintegrasi dengan aplikasi mitra sehingga pengemudi yang menunggu di dalam shelter otomatis mendapat prioritas pesanan berdasarkan lokasi. Jadi, tidak ada lagi adu cepat mengambil penumpang yang memicu parkir liar.

Seorang pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan bahwa desain shelter mengacu pada konsep “mobility hub” di kota-kota besar dunia seperti Tokyo dan Amsterdam. “Ini bukan sekadar tempat parkir. Shelter ini menjadi titik transfer penumpang sekaligus ruang istirahat pengemudi. Kami ingin memutus kebiasaan mangkal di sembarang tempat,” ujarnya. Jumlah shelter yang akan dibangun di tahap awal berkisar 15–20 unit, dengan kemungkinan penambahan jika hasil evaluasi menunjukkan penurunan volume kendaraan yang parkir liar. Anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp120 miliar, yang sebagian besar akan ditopang oleh skema kerja sama dengan pihak swasta.

Kolaborasi dengan Aplikator: Dari Biaya hingga Teknologi

Pembangunan shelter gratis ini tidak membebani APBD sepenuhnya. Pemerintah menggandeng aplikator ride-hailing besar seperti Gojek, Grab, dan Maxim untuk berbagi biaya konstruksi dan operasional. Kontribusi aplikator tidak hanya berupa dana, tetapi juga penyediaan teknologi antrean digital dan panel informasi waktu tunggu. Gojek, misalnya, telah menyepakati pilot project sistem geofencing yang hanya memperbolehkan pengemudi menerima pesanan di sekitar shelter jika mereka berada dalam radius tertentu. Sistem ini akan mencegah pengemudi menerima order saat sedang melaju di jalan raya, sekaligus memusatkan titik penjemputan penumpang.

Kerja sama ini dinilai saling menguntungkan. Bagi aplikator, shelter meningkatkan kenyamanan mitra pengemudi dan mempercepat proses penjemputan penumpang, sehingga rating aplikasi bisa meningkat. Bagi pemerintah, skema ini menekan pengeluaran sekaligus memperkuat pengelolaan transportasi berbasis data. Di shelter nanti, pengemudi wajib memindai kode QR atau menyambungkan perangkat ke sistem geofencing untuk mencatat kehadiran mereka. Data ini akan digunakan untuk memetakan distribusi permintaan, mengurai penumpukan kendaraan di satu titik, dan bahkan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi operator untuk menambah armada saat jam sibuk.

Penertiban Pak Ogah: Edukasi dan Sanksi Tegas

Secara paralel, satuan polisi lalu lintas bersama Satpol PP DKI akan meningkatkan patroli di persimpangan yang selama ini menjadi wilayah operasi pak ogah. Langkah awal berupa sosialisasi dan edukasi; namun bagi yang membandel, akan dikenakan sanksi denda sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Data Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa di Jakarta terdapat setidaknya 73 titik rawan kemacetan yang berkaitan dengan aktivitas pak ogah, terutama di pagi dan sore hari saat volume kendaraan puncak. Di beberapa ruas seperti Jalan Panjang, Jalan Letjen Suprapto, dan kawasan Tanah Abang, para pak ogah bahkan mengklaim “wilayah kerjanya” secara turun-temurun dan seringkali meminta bayaran dengan agresif kepada pengendara yang melintas.

“Kami bukan berarti menolak partisipasi warga, tapi pengaturan lalu lintas harus dilakukan oleh yang berwenang. Pak ogah justru menciptakan sumbatan karena mereka menghentikan kendaraan dari satu arah terlalu lama. Beberapa kali terjadi kecelakaan akibat pengemudi bingung antara mengikuti arahan mereka atau lampu lalu lintas,” jelas seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya. Selain denda, pemda juga menyediakan program pelatihan keterampilan bagi para pak ogah agar dapat beralih ke pekerjaan formal, seperti petugas kebersihan, teknisi ringan, atau menjadi pengemudi ojol resmi yang terdaftar. Dinas Sosial DKI telah menyiapkan kuota 200 orang untuk mengikuti pelatihan gelombang pertama.

Harapan Tertib Berlalu Lintas

Dengan perbanyakan shelter dan penertiban pak ogah, Pemprov DKI optimistis dua sumber kemacetan dapat dikurangi secara signifikan. Uji coba shelter kecil di Stasiun Sudirman dan Terminal Kalideres sebelumnya menunjukkan penurunan hingga 40% parkir liar ojol di radius 500 meter. Keberhasilan ini menjadi dasar perluasan program. Ke depan, shelter juga akan dilengkapi layanan perawatan ringan kendaraan—seperti tambal ban dan ganti oli cepat—serta pemeriksaan kesehatan singkat (cek tekanan darah dan gula darah) bagi pengemudi yang kerap mengabaikan kondisi fisik akibat jam kerja panjang.

Evaluasi rutin terhadap titik pak ogah akan dilakukan setiap bulan, dan warga dapat melaporkan keberadaan mereka melalui aplikasi JAKI. Polda Metro menargetkan pada akhir tahun 2026, jumlah titik rawan pak ogah menyusut 60%. Warga Jakarta diharapkan segera merasakan jalan yang lebih lancar, aman, dan tertib. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi transportasi urban yang mengedepankan keteraturan, teknologi, dan kenyamanan bersama, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan bagi para pekerja informal yang terdampak.

Baca juga:

• Blokade Israel di Kamp Nur Shams Memicu Unjuk Rasa Warga Palestina
• NasDem Belum Putuskan Arah Dukungan di Pilgub Sumut 2024