Defisit BPJS Kesehatan Kembali Menganga: Perlukah Iuran Naik Lagi?

Ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran kembali menghantui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa biaya layanan yang ditanggung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus melampaui pendapatan iuran yang dihimpun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan klasik: akankah kenaikan iuran menjadi jalan keluar satu-satunya?

Anatomi Defisit yang Berulang

Biaya pelayanan kesehatan yang membengkak menjadi pemicu utama defisit. Data internal BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa klaim rumah sakit, terutama untuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, dan stroke, terus meroket. Di sisi lain, pendapatan iuran tidak tumbuh secepat lonjakan utilisasi layanan. Pandemi COVID-19 sempat menekan jumlah klaim, namun setelahnya terjadi lonjakan permintaan yang sempat tertunda (pent-up demand), memperparah selisih antara pendapatan dan beban.

Selain faktor medis, perluasan cakupan peserta juga berkontribusi. Jumlah peserta JKN kini telah melampaui 250 juta jiwa, mencakup segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, serta pekerja formal dan informal. Namun, tingkat kepatuhan membayar iuran di segmen non-PBI masih rendah, menciptakan kebocoran pendapatan yang signifikan. Akibatnya, rasio klaim terhadap iuran (claim ratio) di beberapa wilayah bahkan melebihi 110%, menandakan bahwa setiap rupiah yang masuk langsung habis untuk membayar layanan.

Kenaikan Iuran: Solusi atau Beban Baru?

Menaikkan iuran selalu menjadi opsi paling kontroversial. Kenaikan terakhir pada 2020 memicu penolakan luas, meski akhirnya tetap diberlakukan. Kini, wacana serupa mencuat setelah defisit kembali terlihat. Pemerintah dihadapkan pada dilema: menaikkan iuran berisiko memberatkan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi, tetapi tidak menaikkan iuran dapat memperlebar lubang defisit hingga mengancam keberlanjutan program.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa kenaikan iuran tidak terhindarkan karena struktur biaya kesehatan yang inelastis. Inflasi medis di Indonesia mencapai 10-12% per tahun, jauh di atas inflasi umum. Tanpa penyesuaian iuran, BPJS Kesehatan akan terus bergantung pada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya juga terbatas. Namun, kritik muncul karena kenaikan iuran dianggap hanya menambal kebocoran tanpa menyelesaikan akar masalah: inefisiensi sistem pembayaran dan moral hazard dari fasilitas kesehatan.

Mencari Jalan Keluar Selain Menambah Iuran

Alternatif selain menaikkan iuran sebenarnya tersedia, namun memerlukan keberanian politik dan reformasi struktural. Pemerintah dapat mendorong efisiensi melalui penerapan sistem pembayaran yang lebih ketat, seperti Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) yang lebih terkendali. Selain itu, pengelolaan utilisasi layanan (managed care) perlu diperkuat agar tidak terjadi over-treatment atau klaim palsu.

Langkah lain adalah mengoptimalkan kontribusi pemerintah daerah. Banyak kepala daerah belum sepenuhnya mendanai iuran warga miskin di luar kuota PBI pusat, sehingga potensi pendapatan hilang. Digitalisasi pembayaran dan penegakan sanksi bagi peserta mampu yang menunggak juga bisa meningkatkan kolektibilitas iuran tanpa menaikkan tarif. Di sisi manfaat, penyesuaian paket JKN—seperti membatasi cakupan layanan non-esensial atau menerapkan urun biaya (co-payment) untuk kondisi tertentu—mampu menekan pengeluaran tanpa menurunkan kualitas layanan kuratif utama.

Pada akhirnya, defisit BPJS Kesehatan adalah masalah multidimensi yang tidak bisa dijawab hanya dengan menaikkan iuran. Kesinambungan JKN memerlukan kombinasi penggalangan pendapatan yang adil dan pengendalian biaya yang cerdas. Keputusan yang diambil akan menentukan apakah jaminan kesehatan semesta di Indonesia bisa bertahan atau justru menjadi beban fiskal yang tak tertanggungkan.

Baca juga:

• Washington, AS — Amerika Serikat Kembalikan Dua Artefak Bersejarah Indonesia
• Prabowo Tetapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Penyalur Utama Produk Subsidi