Danantara Desak Adhi Karya Tuntaskan Serah Terima 2.400 Unit LRT City

Keterlambatan penyelesaian proyek properti berbasis transportasi massal kembali menjadi sorotan tajam. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) turun tangan menuntut pertanggungjawaban manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) terkait mandeknya proyek hunian vertikal LRT City. Intervensi regulator investasi ini menyoroti nasib ribuan konsumen yang hak kepemilikannya terkatung-katung.

Fokus utama pengawasan kini tertuju pada kewajiban serah terima sedikitnya 2.400 unit hunian yang mengalami penundaan bertahun-tahun. Pemerintah menegaskan bahwa proses restrukturisasi BUMN Karya tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah menunaikan kewajiban finansial mereka sejak awal peluncuran proyek.

Kronologi Mandeknya Penyelesaian Hunian Berbasis TOD

Penelusuran terhadap proyek Transit Oriented Development (TOD) LRT City menunjukkan rentetan persoalan teknis dan manajerial yang memicu keterlambatan masif:

1. Periode 2017–2019: Adhi Karya meluncurkan portofolio LRT City di sejumlah titik strategis penyangga Jakarta dengan janji integrasi langsung ke stasiun LRT Jabodebek. Konsumen mulai melakukan transaksi pemesanan unit dan pembayaran cicilan.
2. Periode 2020–2022: Tekanan likuiditas melanda sektor konstruksi nasional akibat pandemi dan pembengkakan biaya infrastruktur, memicu perlambatan signifikan pada progres fisik sejumlah menara apartemen LRT City.
3. Periode 2023–2024: Ribuan konsumen menyuarakan keluhan akibat target handover yang terus meleset, sementara komitmen penyelesaian unit tidak kunjung terealisasi secara transparan.
4. Awal 2025: BP BUMN dan Danantara mengambil sikap tegas melalui audit kepatuhan serta menginstruksikan ADHI mempercepat pemenuhan hak konsumen tanpa penundaan lanjutan.

"Penyelesaian proyek LRT City harus menempatkan hak dan perlindungan konsumen sebagai prioritas tertinggi. BUMN tidak boleh mengabaikan komitmen penyerahan unit yang telah dibayar oleh masyarakat," tegas perwakilan pimpinan BP BUMN dan Danantara dalam rapat koordinasi bersama direksi Adhi Karya.

Langkah Tegas Restrukturisasi dan Kepastian Konsumen

Investigasi atas portofolio properti BUMN Karya mengungkap bahwa ekspansi agresif di sektor TOD kerap membebani arus kas korporasi ketika terjadi ketidaksesuaian antara modal kerja dan realisasi penjualan. Danantara kini mengawasi langsung skema penyehatan keuangan ADHI agar penyelesaian 2.400 unit tertunda dapat terlaksana secara terukur.

Manajemen Adhi Karya diminta segera menetapkan lini masa serah terima kunci yang kredibel dan mengikat secara hukum. Langkah mitigasi yang diinstruksikan meliputi:

• Penjadwalan Ulang Serah Terima: Menetapkan jadwal serah terima fisik secara bertahap dengan pelaporan berkala kepada Danantara dan publik.
• Pemberian Kompensasi: Memastikan adanya skema ganti rugi atau kompensasi yang adil bagi konsumen yang terdampak keterlambatan berkepanjangan sesuai regulasi perlindungan konsumen.
• Pengawasan Arus Kas Khusus: Mengunci alokasi pendanaan proyek properti agar tidak teralihkan untuk menambal defisit proyek infrastruktur lain.

Langkah tegas BP BUMN dan Danantara ini menjadi sinyal penting bahwa era pembiaran atas proyek BUMN yang merugikan publik telah berakhir. Transparansi penyelesaian LRT City akan menjadi tolok ukur akuntabilitas tata kelola BUMN Karya ke depan.