Kemensos Rekrut Agen Perlinsos Tanpa Gaji, Kebijakan Ini Dipertanyakan

Langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam merekrut personel baru yang dinamai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) mendadak memicu kontroversi publik. Di tengah ketatnya persaingan pasar kerja dan tingginya angka pengangguran, skema perekrutan yang ditawarkan justru berbasis kerelawanan penuh tanpa alokasi gaji pokok maupun honorarium tetap.

Pengumuman terbuka mengenai lowongan tersebut menyebar luas di media sosial dan portal berita nasional. Kehadiran Agen Perlinsos digadang-gadang menjadi garda terdepan dalam pengawalan program jaminan sosial di tingkat akar rumput. Namun, fakta bahwa para agen ini dituntut bekerja tanpa kepastian imbalan finansial mengundang pertanyaan kritis mengenai efektivitas dan etika tata kelola birokrasi kesejahteraan masyarakat.

Dilema Kerelaan dan Risiko Eksploitasi Tenaga Kerja

Dalam struktur pelayanan sosial nasional, keberadaan relawan memang bukan hal baru. Kendati demikian, penugasan Agen Perlinsos dinilai memikul tanggung jawab yang cukup berat, mulai dari pendataan keluarga miskin, verifikasi penerima bantuan sosial (bansos), hingga penanganan aduan masyarakat di tingkat tapak. Membebankan tanggung jawab administratif seberat itu kepada tenaga tanpa kompensasi dinilai memicu risiko moral hazard dan eksploitasi beban kerja.

"Mengandalkan relawan tanpa imbalan finansial yang jelas untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi dan komitmen waktu penuh adalah kebijakan yang keliru. Ada batas yang tegas antara partisipasi masyarakat dan kewajiban negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak," ujar Dr. Rahmad Hidayat, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Sejumlah calon pelamar pun meluapkan keresahannya melalui berbagai platform digital. Mereka menilai tuntutan kualifikasi dan mobilitas lapangan tidak sebanding dengan skema kerja yang ditawarkan, di mana operasional harian terancam menanggung biaya secara mandiri.

Perbandingan Beban Kerja Tenaga Pendamping Sosial

Untuk memahami posisi Agen Perlinsos dalam ekosistem kerja sosial pemerintah, berikut perbandingan skema kerja antar instansi pendampingan sosial di bawah naungan Kemensos:

Ancaman Akurasi Data Bantuan Sosial di Lapangan

Dampak paling krusial dari skema kerja tanpa gaji ini bermuara pada kualitas validasi data kemiskinan. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini kerap diwarnai persoalan salah sasaran membutuhkan pengawasan ketat dari personel yang berdedikasi tinggi. Ketika petugas lapangan tidak terikat dalam hubungan kerja formal dengan kompensasi yang layak, tingkat akuntabilitas kerja berpotensi merosot tajam.

Tanpa adanya jaminan kesejahteraan dasar bagi para agen, integritas pendataan rentan terkompromikan oleh dinamika politik lokal maupun potensi praktik pungutan liar di lapangan. "Bagaimana mungkin institusi yang bertugas mengentaskan kemiskinan justru membiarkan pekerjanya berada dalam kerentanan ekonomi?" tegas Rahmad menambah kritiknya terhadap skema ini.

Kemensos hingga saat ini berdalih bahwa pembentukan Agen Perlinsos merupakan wadah partisipasi swadaya masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial. Namun, desakan agar pemerintah merestrukturisasi skema kompensasi terus bermunculan demi menjamin efektivitas program pengentasan kemiskinan nasional yang berkelanjutan.