Cek Fakta: Video Prasetyo Hadi Umumkan Bantuan Dana Pensiunan

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, sebuah video yang menampilkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tengah mengumumkan bantuan dana pensiunan beredar di platform Facebook. Konten tersebut dikemas menyerupai pengumuman resmi pemerintah dan mengarahkan penonton untuk mengakses tautan tertentu agar dapat memperoleh dana bantuan. Pemeriksaan forensik terhadap materi video, sumber penyebaran, serta konteks kelembagaan menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak akurat dan merupakan bagian dari pola penipuan digital yang telah berulang kali teridentifikasi di Indonesia.

Klaim yang Beredar

Video yang diperiksa menampilkan sosok menyerupai Prasetyo Hadi sedang berbicara seolah menyampaikan kebijakan baru pemerintah. Narasi dalam video menyebutkan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan dana bagi para pensiunan, dan penonton diminta melakukan pendaftaran melalui tautan yang disertakan dalam unggahan. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun-akun Facebook tanpa kredensial resmi, dengan tampilan meniru format pengumuman lembaga negara.

Klaim: Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan program bantuan dana pensiunan dan masyarakat dapat mendaftar melalui tautan yang dibagikan. Fakta: Tidak ada program bantuan dana pensiunan yang diumumkan oleh Mensesneg. Video merupakan hasil manipulasi digital dan tautan yang menyertainya mengarah pada modus penipuan.

Hasil Verifikasi

Penelusuran pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara di setneg.go.id maupun kanal media sosial terverifikasi milik lembaga tersebut tidak menemukan satu pun pengumuman mengenai program bantuan dana pensiunan. Tidak ada siaran pers, nota dinas publik, maupun unggahan resmi yang memuat narasi sebagaimana diklaim dalam video. Data menunjukkan bahwa seluruh informasi kebijakan yang disampaikan Mensesneg selalu dipublikasikan melalui kanal resmi, dan klaim dalam video bertentangan dengan fakta tersebut.

Dari sisi kelembagaan, klaim tersebut juga tidak masuk akal secara struktural. Menteri Sekretaris Negara tidak memiliki kewenangan menyalurkan dana pensiun maupun bantuan sosial kepada publik. Pengelolaan dana pensiun aparatur sipil negara berada di bawah PT Taspen (Persero), pensiun prajurit TNI dan anggota Polri dikelola PT Asabri (Persero), sedangkan jaminan hari tua pekerja sektor swasta berada dalam lingkup BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat merupakan kewenangan Kementerian Sosial dengan mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bukan melalui tautan pendaftaran yang disebar di media sosial.

Bukti Manipulasi Digital

Pemeriksaan bingkai demi bingkai terhadap video menemukan sejumlah anomali teknis yang konsisten dengan ciri konten hasil rekayasa kecerdasan buatan. Gerakan bibir tidak sinkron dengan audio yang terdengar, intonasi suara datar tanpa jeda napas alami, serta terdapat artefak visual pada area wajah dan tepi kepala ketika subjek bergerak. Karakteristik tersebut merupakan penanda umum video deepfake atau hasil sintesis suara yang ditempelkan pada rekaman asli.

Penelusuran jejak digital menunjukkan video tersebut memanfaatkan potongan rekaman kegiatan resmi Prasetyo Hadi yang kemudian dimanipulasi dengan mengganti audio dan menyesuaikan gerakan mulut. Teknik serupa telah terdokumentasi dalam sejumlah kasus hoaks sebelumnya yang mengatasnamakan pejabat negara, termasuk klaim palsu pembagian bantuan tunai yang dikaitkan dengan presiden, menteri keuangan, dan pimpinan lembaga negara lainnya.

Pola Penipuan yang Berulang

Modus yang digunakan dalam konten ini mengikuti pola yang telah dipetakan oleh lembaga pemeriksa fakta maupun aparat penegak hukum. Penonton diarahkan menuju tautan pendaftaran, kemudian diminta mengisi data pribadi seperti nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor telepon, hingga data rekening bank. Pada sejumlah kasus, korban diminta mentransfer sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau verifikasi pencairan dana. Pemerintah tidak pernah memungut biaya apa pun dalam penyaluran bantuan sosial, dan tidak pernah meminta data pribadi melalui tautan yang disebarkan di media sosial.

Konten semacam ini menargetkan kelompok rentan, khususnya para pensiunan dan lansia yang memiliki literasi digital terbatas. Penggunaan wajah pejabat negara bertujuan membangun kepercayaan semu agar korban tidak curiga terhadap permintaan data maupun uang.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh bukti yang terkumpul, tim Lurusin memberikan rating HOAX untuk klaim bahwa Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan bantuan dana pensiunan melalui video. Faktanya adalah tidak ada program semacam itu di kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara, kewenangan penyaluran dana pensiun tidak berada di tangan Mensesneg, dan video tersebut menunjukkan bukti kuat manipulasi digital.

Masyarakat diimbau tidak mengklik tautan yang menyertai unggahan tersebut, tidak membagikan data pribadi maupun data perbankan, serta tidak melanjutkan penyebaran konten. Informasi resmi mengenai bantuan pemerintah hanya dapat diverifikasi melalui situs dan akun terverifikasi milik kementerian dan lembaga terkait. Konten yang mencurigakan dapat dilaporkan melalui fitur pelaporan platform maupun kanal pengaduan konten resmi yang disediakan pemerintah.