Cek Fakta: Penahanan Eks Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Soal Dana Sambungan

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa seorang mantan direktur Perumda Tirta Bhagasasi — badan usaha milik daerah yang mengelola layanan air minum di wilayah Kabupaten Bekasi — telah ditahan aparat penegak hukum dalam perkara dugaan korupsi senilai Rp4,5 miliar. Laporan ini tidak mengulang pemberitaan, melainkan memeriksa klaim tersebut secara forensik: elemen mana yang terkonfirmasi, mana yang masih berstatus dugaan, dan mana yang berpotensi menyesatkan jika diterima mentah-mentah.

Klaim yang Beredar

Klaim: mantan Direktur PDAM Tirta Bhagasasi ditahan karena korupsi Rp4,5 miliar yang bersumber dari biaya pemasangan sambungan pelanggan periode 2024-2025.

Klaim tersebut mengandung tiga elemen yang wajib diverifikasi secara terpisah. Pertama, ada tidaknya penahanan terhadap mantan direktur perusahaan air minum daerah tersebut. Kedua, angka Rp4,5 miliar yang disebut sebagai nilai korupsi. Ketiga, modus yang diklaim berasal dari pungutan biaya pemasangan sambungan baru pelanggan selama kurun 2024 hingga 2025. Menggabungkan ketiganya menjadi satu kesimpulan tanpa pemisahan adalah kesalahan nalar yang kerap terjadi dalam penyebaran informasi perkara pidana.

Sumber dan Konteks Klaim

Klaim penahanan tersangka dalam perkara korupsi lazimnya bersumber dari keterangan resmi penyidik kejaksaan, lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah. Perumda Tirta Bhagasasi merupakan perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sebelumnya berstatus PDAM, sehingga pengelolaan dananya tunduk pada rezim keuangan daerah dan berada dalam jangkauan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data menunjukkan bahwa layanan pemasangan sambungan baru adalah salah satu pos pendapatan resmi perusahaan, dengan tarif yang seharusnya disetor penuh ke kas perusahaan. Apabila sebagian setoran itu diduga diselewengkan, konstruksi hukum yang relevan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Hasil Verifikasi

Elemen pertama: penahanan. Berdasarkan verifikasi terhadap keterangan resmi aparat penegak hukum yang menangani perkara ini, langkah penahanan terhadap mantan direktur dimaksud konsisten dengan prosedur yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penahanan hanya dapat dilakukan setelah penetapan tersangka dan didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, elemen ini terkonfirmasi sebagai peristiwa hukum yang nyata, bukan rumor.

Elemen kedua: angka Rp4,5 miliar. Di sinilah kehati-hatian diperlukan. Faktanya adalah angka tersebut merupakan nilai dugaan kerugian keuangan negara versi penyidik, bukan angka yang telah dinyatakan final oleh pengadilan. Dalam praktik standar, penghitungan kerugian negara masih dapat diuji melalui audit lembaga pemeriksa keuangan dan diperdebatkan di persidangan. Menyebut Rp4,5 miliar sebagai kerugian yang sudah pasti, sebagaimana tersirat dalam klaim yang beredar, adalah tidak akurat karena melompati proses pembuktian.

Elemen ketiga: modus. Klaim bahwa tersangka diduga memperkaya diri dari biaya pemasangan sambungan pelanggan periode 2024-2025 sejalan dengan konstruksi pasal yang disangkakan. Namun kata kuncinya adalah diduga. Sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, modus tersebut berstatus sangkaan penyidik. Asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengikat seluruh pihak — termasuk penyebar informasi.

Fakta yang Terkonfirmasi

Ringkasan hasil pemeriksaan: (1) penahanan terhadap mantan direktur Perumda Tirta Bhagasasi terkonfirmasi sebagai tindakan hukum resmi penyidik; (2) perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana pemasangan sambungan pelanggan; (3) angka Rp4,5 miliar adalah estimasi dugaan kerugian yang masih dapat berubah; (4) status hukum yang bersangkutan adalah tersangka, bukan terpidana. Tidak ditemukan bukti bahwa klaim penahanan ini rekayasa, namun ditemukan potensi distorsi pada cara publik memahami status perkara.

Kesimpulan dan Rating

Klaim menyebut penahanan terjadi karena korupsi Rp4,5 miliar. Fakta: penahanan terkonfirmasi, tetapi korupsi itu sendiri masih berstatus dugaan yang menunggu pembuktian di pengadilan.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Peristiwa penahanan akurat dan bersumber dari proses hukum resmi. Namun, membingkai perkara ini seolah korupsi senilai Rp4,5 miliar telah terbukti adalah prematur dan berpotensi menyesatkan. Lurusin akan memperbarui verifikasi ini mengikuti perkembangan resmi persidangan.