Cek Fakta: KPK Terbitkan 6 SP3, Satu untuk Sekjen DPR

Klaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan enam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) — salah satunya untuk Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar — beredar luas dalam pemberitaan nasional. Klaim tersebut memuat tiga elemen yang dapat diuji secara terpisah: jumlah SP3 yang diterbitkan, keterkaitan dengan kekalahan praperadilan formil, dan penghentian perkara karena tersangka meninggal dunia. Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka hukum dan keterangan resmi lembaga, berikut hasil pemeriksaan faktanya.

Klaim yang Beredar

Klaim: Buntut kalah praperadilan formil, KPK menerbitkan SP3 untuk Sekjen DPR Indra Iskandar. Penyidik juga menghentikan kasus dengan tersangka yang meninggal dunia. Total enam SP3 diterbitkan.

Klaim ini bersumber dari pemberitaan media nasional yang merujuk pada keterangan resmi KPK. Karena menyangkut tindakan hukum lembaga negara, setiap elemen harus diverifikasi terhadap dokumen resmi dan dasar hukum yang berlaku, bukan terhadap interpretasi sepihak.

Verifikasi 1: Kewenangan KPK Menerbitkan SP3

Faktanya adalah, kewenangan KPK menghentikan penyidikan diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK. Ketentuan tersebut membuka ruang penghentian penyidikan dalam kondisi tertentu — antara lain tersangka meninggal dunia, perkara kedaluwarsa, alat bukti tidak mencukupi, atau adanya putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka.

Data menunjukkan bahwa sebelum revisi 2019, KPK memang tidak memiliki kewenangan SP3 — desain itu sengaja dibuat untuk mencegah penghentian perkara secara sepihak. Dengan demikian, penerbitan SP3 oleh KPK saat ini bukan tindakan di luar kewenangan, melainkan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang sah.

Verifikasi 2: SP3 untuk Indra Iskandar dan Praperadilan Formil

Elemen kedua menyangkut hubungan sebab-akibat antara kekalahan praperadilan formil dan SP3 untuk Indra Iskandar. Secara prosedural, logika ini konsisten dengan Pasal 77 KUHAP: praperadilan menguji sah atau tidaknya upaya paksa serta penetapan tersangka. Apabila hakim memutus penetapan tersangka tidak sah karena cacat formil, maka dasar hukum penyidikan terhadap subjek tersebut gugur.

Konsekuensi yuridisnya, penyidikan tidak dapat dilanjutkan dan SP3 menjadi langkah administratif yang wajar. Namun satu hal harus ditegaskan: kekalahan praperadilan formil bukan pembuktian atas pokok perkara. Putusan itu hanya menyatakan prosedur cacat, bukan menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum. Klaim yang menghilangkan konteks ini berpotensi menyesatkan pembaca.

Verifikasi 3: Penghentian Perkara karena Tersangka Meninggal Dunia

Elemen ketiga — penghentian kasus dengan tersangka yang meninggal dunia — sejalan dengan hukum positif. Berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan penuntutan hapus demi hukum ketika terdakwa meninggal dunia. Prinsip ini berlaku universal dalam sistem peradilan pidana karena pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Dengan demikian, elemen klaim ini akurat secara hukum dan bukan anomali.

Verifikasi 4: Angka Enam SP3

Mengenai jumlah, keterangan resmi yang disampaikan juru bicara KPK mengonfirmasi penerbitan sejumlah SP3 dalam satu periode, dengan rincian mencakup perkara yang terdampak putusan praperadilan dan perkara yang tersangkanya telah meninggal dunia. Angka enam yang disebut dalam klaim konsisten dengan penjelasan resmi tersebut. Tidak ditemukan bukti yang bertentangan dengan angka ini.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR.

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa KPK menerbitkan enam SP3 — termasuk untuk Sekjen DPR Indra Iskandar menyusul kekalahan praperadilan formil, serta penghentian perkara karena tersangka meninggal dunia — sesuai dengan kerangka hukum dan konsisten dengan keterangan resmi lembaga. Namun, klaim dalam bentuk ringkasnya menimbulkan risiko tafsir keliru: SP3 akibat kekalahan praperadilan formil bersifat prosedural dan tidak setara dengan putusan bebas. Faktanya adalah mekanisme tersebut sah secara hukum, tetapi konteks proseduralnya tidak boleh dihilangkan. Publik disarankan merujuk pada dokumen resmi KPK dan salinan putusan praperadilan untuk pemahaman yang utuh.