Cek Fakta: Klaim Presiden Espriella Pulihkan Hubungan Kolombia-Israel

Beredar klaim bahwa Kolombia dan Israel akan segera memulihkan hubungan diplomatik usai pelantikan Presiden Abelardo de la Espriella. Narasi tersebut mengindikasikan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Bogotá. Berdasarkan verifikasi terhadap data resmi, klaim tersebut tidak akurat.

Klaim vs Fakta

Klaim: Abelardo de la Espriella telah dilantik sebagai Presiden Kolombia dan segera mengembalikan hubungan diplomatik dengan Israel.

Fakta: Faktanya adalah Abelardo de la Espriella tidak pernah menjabat sebagai Presiden Kolombia. Periode kepresidenan saat ini dipegang oleh Gustavo Petro, yang dilantik pada 7 Agustus 2022 untuk masa jabatan 2022–2026. Data menunjukkan tidak ada proses pelantikan kepresidenan baru di negara tersebut pada waktu yang diklaim.

Verifikasi Status Diplomatik

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi Kementerian Luar Negeri Kolombia dan catatan diplomatik internasional, hubungan bilateral antara Bogotá dan Tel Aviv memang mengalami ketegangan di era pemerintahan Petro. Namun, informasi bahwa seorang figur bernama Abelardo de la Espriella—yang dikenal sebagai politisi dan pengacara, bukan kepala negara—memulihkan hubungan tersebut adalah informasi menyesatkan.

Sumber resmi pemerintahan Kolombia tidak mencatat adanya pergantian kepemimpinan nasional di luar jadwal konstitusional. Kementerian Luar Negeri Israel juga tidak merilis pernyataan mengenai pemulihan hubungan dengan kabinet baru di Bogotá yang dipimpin oleh figur tersebut. Bukti keabsahan dari klaim yang beredar bertentangan dengan struktur pemerintahan konstitusional Kolombia yang berlaku.

Kesimpulan Verifikasi

Rating: SALAH. Klaim bahwa Presiden Abelardo de la Espriella memulihkan hubungan Kolombia-Israel adalah kabar tidak akurat. Tidak ada basis faktual mengenai pelantikan presiden baru maupun kebijakan luar negeri yang diatribusikan kepada nama tersebut. Publik disarankan untuk mengcross-check informasi terhadap sumber resmi istana kepresidenan atau kementerian luar negeri sebelum menyebarkan narasi serupa.