Cek Fakta: Klaim Menkum Targetkan Arak Bali dan Sopi Mendunia

[KLAIM] — Beredar klaim bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong minuman tradisional Arak Bali dan Sopi asal Nusa Tenggara Timur menjadi kekayaan intelektual global agar memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan target mendunia seperti Champagne asal Prancis. Lurusin melakukan verifikasi forensik terhadap klaim tersebut berdasarkan dokumen resmi, regulasi, dan data kelembagaan yang dapat diakses publik.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Menkum menargetkan Arak Bali dan Sopi NTT menjadi kekayaan intelektual global bernilai ekonomi tinggi hingga mendunia seperti Champagne.

Fakta: Dorongan kebijakan tersebut sejalan dengan kewenangan kelembagaan dan kerangka regulasi yang ada, namun frasa mendunia bak Champagne merupakan target aspirasional, bukan capaian faktual yang dapat diverifikasi saat ini.

[SUMBER KLAIM] — Klaim diatribusikan kepada pernyataan Menteri Hukum dalam konteks penguatan pelindungan indikasi geografis produk lokal. Atribusi ini konsisten dengan agenda resmi Kementerian Hukum yang dipublikasikan melalui laman kemenkum.go.id dan kanal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di dgip.go.id.

Verifikasi Kelembagaan dan Kewenangan

Berdasarkan verifikasi, Supratman Andi Agtas menjabat Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Data menunjukkan bahwa urusan kekayaan intelektual berada di bawah Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menyusul pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian pada akhir 2024.

Pelindungan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dapat diakses melalui basis data peraturan.bpk.go.id. Regulasi tersebut menempatkan pendaftaran indikasi geografis sebagai kewenangan negara melalui DJKI. Faktanya adalah bahwa dorongan menjadikan Arak Bali dan Sopi sebagai kekayaan intelektual berada sepenuhnya dalam koridor kewenangan resmi Menteri Hukum. Pada poin ini, klaim tidak bertentangan dengan data kelembagaan.

Fakta Status Arak Bali, Sopi, dan Champagne

Untuk Arak Bali, terdapat payung hukum daerah berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Dokumen ini memberi legalitas bagi produksi arak oleh perajin lokal dan menjadi prasyarat administratif bagi pengajuan pelindungan indikasi geografis. Bukti ini terdokumentasi dan dapat diverifikasi publik.

Untuk Sopi NTT, hasil penelusuran pada kanal resmi DJKI hingga verifikasi ini disusun belum menunjukkan catatan bahwa Sopi telah terdaftar sebagai indikasi geografis. Sopi berstatus minuman distilasi tradisional masyarakat NTT yang belum memiliki payung hukum setara Arak Bali. Data menunjukkan Indonesia telah mendaftarkan lebih dari seratus indikasi geografis, mayoritas produk kopi, teh, dan rempah, sementara kategori minuman distilasi tradisional belum tercatat dominan.

Adapun Champagne dilindungi sebagai Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) di Prancis dan diakui di banyak yurisdiksi melalui rezim indikasi geografis dalam Persetujuan TRIPS Organisasi Perdagangan Dunia, tepatnya Pasal 22 hingga 24, yang terdokumentasi di wto.org. Perbandingan dengan Champagne relevan sebagai analogi model pelindungan, tetapi bukan ukuran capaian. Pengakuan global mensyaratkan pendaftaran di setiap yurisdiksi tujuan atau melalui mekanisme internasional, sebuah proses bertahap yang umumnya memakan waktu bertahun-tahun dan menuntut standardisasi mutu produk.

Kesimpulan Verifikasi

[KESIMPULAN] — Klaim bahwa Menkum Supratman Andi Agtas mendorong Arak Bali dan Sopi NTT menjadi kekayaan intelektual global konsisten dengan kewenangan kelembagaan, kerangka UU Nomor 20 Tahun 2016, dan dokumen kebijakan daerah yang ada. Namun, dua hal perlu dicatat: pertama, frasa mendunia bak Champagne bersifat aspirasional dan belum dapat diverifikasi sebagai fakta; kedua, status pendaftaran indikasi geografis kedua produk, khususnya Sopi, belum final berdasarkan kanal resmi DJKI.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Substansi kebijakan akurat, tetapi penyajian target seolah-olah capaian berpotensi menyesatkan pembaca. Lurusin akan memperbarui verifikasi ini apabila terdapat dokumen pendaftaran indikasi geografis resmi untuk Arak Bali maupun Sopi NTT.