Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham KCIC, Utang Whoosh Tanpa APBN

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah besar dalam tata kelola proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Kemenkeu berencana mengambil alih kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 60 persen di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator layanan kereta cepat Whoosh, yang selama ini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan peralihan tersebut berjalan seiring dengan penyelesaian kewajiban utang proyek. Ia menegaskan, utang Whoosh akan ditangani oleh dua Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, sehingga penyelesaiannya tidak akan menggunakan dana APBN.

Dua SMV Ditugaskan Menangani Utang Whoosh

Purbaya menjelaskan, skema yang disiapkan menempatkan dua SMV sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kewajiban finansial proyek. SMV merupakan badan usaha khusus di bawah Kemenkeu yang diberi mandat menjalankan misi tertentu, mulai dari pembiayaan infrastruktur hingga penjaminan proyek. Dengan pola ini, cicilan utang diharapkan tetap berjalan lancar tanpa menggerus belanja negara.

Di Indonesia, sejumlah SMV telah lama beroperasi di bawah pembinaan Kemenkeu, antara lain di bidang pembiayaan infrastruktur, penjaminan proyek, hingga pembiayaan ekspor. Keberadaan badan-badan tersebut memungkinkan pemerintah menjalankan misi pembiayaan tertentu tanpa harus menarik dana langsung dari APBN, karena SMV dapat menggalang pendanaan dari pasar maupun lembaga keuangan.

Penegasan ini sekaligus merespons kekhawatiran publik bahwa proyek kereta cepat pada akhirnya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Purbaya, struktur penyelesaian yang melibatkan SMV membuat ruang fiskal tetap terjaga, sementara kewajiban kepada kreditur tetap dipenuhi secara berkesinambungan sesuai jadwal yang disepakati.

Sebagai gambaran, kewajiban utang KCIC bernilai triliunan rupiah dengan jadwal pembayaran yang terus berjalan. Berbagai opsi penyelesaian sebelumnya sempat dikaji pemerintah, mulai dari restrukturisasi pinjaman hingga penyertaan modal, demi menjaga keberlanjutan layanan kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.

Struktur Kepemilikan dan Jejak Proyek KCIC

KCIC merupakan perusahaan patungan dengan komposisi 60 persen saham digenggam konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persen sisanya dimiliki China Railway International Co. Ltd. Konsorsium PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung menelan biaya sekitar 7,3 miliar dolar AS, membengkak dari estimasi awal yang berkisar 6 miliar dolar AS. Sebagian besar pendanaan bersumber dari pinjaman China Development Bank dengan skema business to business. Pembengkakan biaya inilah yang membuat beban utang konsorsium meningkat dan menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023 dan tercatat sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Layanan ini memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 45 menit, jauh lebih singkat dibandingkan perjalanan darat konvensional. Meski tren penumpang terus meningkat, pendapatan operasional dinilai belum sebanding dengan kewajiban bunga dan pokok pinjaman yang harus dipenuhi setiap periode.

Arah Konsolidasi Aset Negara

Sebelum rencana pengalihan ini, saham BUMN di KCIC dikelola Danantara setelah lembaga tersebut diamanatkan mengonsolidasikan aset serta investasi BUMN. Danantara resmi berdiri pada 2025 dan mengubah peta tata kelola aset negara, termasuk pengelolaan proyek infrastruktur berskala besar seperti kereta cepat.

Perpindahan pengelolaan saham ini juga terjadi di tengah upaya pemerintah menata ulang portofolio investasi negara. Proyek dengan beban utang tinggi menjadi perhatian khusus agar tidak menimbulkan risiko berantai terhadap keuangan BUMN lain yang tergabung dalam konsorsium.

Rencana masuknya Kemenkeu sebagai pemegang saham menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam mengelola proyek strategis nasional yang memiliki eksposur utang besar. Dengan pemegang saham dan pengelola pembiayaan berada dalam satu atap koordinasi, proses pengambilan keputusan terkait restrukturisasi maupun pembayaran kewajiban diharapkan berjalan lebih efektif dan terukur.

Purbaya menyampaikan pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan operasional Whoosh sembari memastikan seluruh kewajiban utang tertangani dengan baik. Kehadiran kereta cepat tetap dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berantai bagi ekonomi, mulai dari peningkatan mobilitas masyarakat hingga pertumbuhan kawasan baru di sepanjang koridor Jakarta–Bandung.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pengalihan saham maupun detail nilai transaksinya. Kendati demikian, sinyal dari Kemenkeu menunjukkan konsolidasi aset dan penyelesaian utang Whoosh akan menjadi salah satu agenda prioritas dalam pengelolaan keuangan negara ke depan. Publik kini menanti kepastian teknis mengenai mekanisme yang akan dijalankan kedua SMV tersebut.