Cek Fakta: Klaim Mendes Tutup Indomaret dan Alfamart demi Koperasi Desa

Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menutup seluruh gerai Indomaret dan Alfamart demi memuluskan program Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim tersebut tidak memiliki dasar kebijakan resmi dan bertentangan dengan pernyataan sumber resmi.

Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah memerintahkan penutupan jaringan minimarket ritel modern di wilayah pedesaan. Alasan yang dikutip dalam unggahan tersebut adalah penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, yang disebut akan menggantikan fungsi ritel modern. Unggahan itu menyebar dalam bentuk video pendek dan tangkapan layar di sejumlah platform, disertai pernyataan yang seolah-olah berasal dari menteri.

Klaim bahwa penutupan ritel modern merupakan kebijakan kementerian menarik perhatian publik karena berpotensi memengaruhi ribuan pekerja dan rantai pasok di tingkat desa. Karena itu, verifikasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan rekaman pernyataan pejabat terkait.

Proses Verifikasi

Tim melakukan penelusuran pada tiga lapis bukti. Pertama, dokumen resmi program Koperasi Desa Merah Putih, termasuk instruksi presiden dan materi sosialisasi kementerian. Kedua, pernyataan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di hadapan media. Ketiga, klarifikasi yang disampaikan melalui kanal resmi kementerian.

Dari dokumen program, faktanya adalah Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai badan usaha milik desa yang menyediakan kebutuhan pokok, pupuk, gas LPG, serta layanan logistik dan keuangan mikro. Tidak ditemukan satu pun pasal atau arahan yang memerintahkan penutupan gerai ritel modern. Data menunjukkan program tersebut menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal, bukan penutupan usaha swasta.

Dari penelusuran pernyataan pejabat, ditemukan bahwa Yandri Susanto secara eksplisit membantah narasi penutupan. Dalam keterangannya kepada wartawan, ia menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menutup Indomaret maupun Alfamart. Ia justru menyampaikan bahwa penutupan ritel modern akan menimbulkan dampak sosial berupa pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, yang sebagian besar merupakan warga desa setempat. Pernyataan ini bertentangan dengan klaim yang beredar.

Temuan Faktual

Bukti kunci pertama: tidak ada dokumen kebijakan, peraturan menteri, maupun surat edaran resmi yang memuat instruksi penutupan gerai Indomaret dan Alfamart. Penelusuran pada situs resmi kementerian dan kanal informasi pemerintah tidak menghasilkan satu pun dokumen pendukung klaim.

Bukti kunci kedua: pernyataan resmi menteri justru menolak gagasan tersebut. Dalam sejumlah kesempatan, pejabat kementerian menjelaskan bahwa keberadaan koperasi desa tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha ritel yang sudah ada, melainkan melengkapi akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga wajar.

Bukti kunci ketiga: potongan video dan narasi yang beredar tidak dapat dilacak ke sumber primer. Tidak ditemukan rekaman utuh di mana menteri menyampaikan pernyataan penutupan. Konteks yang ditampilkan dalam unggahan merupakan tafsir yang dilekatkan pada program koperasi desa, bukan kutipan kebijakan.

Data menunjukkan pula bahwa kedua jaringan ritel tersebut tetap beroperasi normal di seluruh Indonesia setelah klaim beredar. Tidak ada laporan penutupan massal yang terverifikasi dari dinas perdagangan daerah maupun dari perusahaan terkait.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan bukti operasional di lapangan, klaim bahwa Mendes PDT akan menutup Indomaret dan Alfamart demi Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak akurat. Sumber resmi kementerian telah membantah, dan tidak ada dokumen kebijakan yang mendukung narasi tersebut.

Rating: HOAX. Konten yang beredar menyesatkan karena menggambarkan kebijakan yang tidak pernah ada. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan ulang narasi tersebut dan merujuk pada kanal resmi pemerintah untuk setiap informasi kebijakan.