oky-pratista
Sebuah infografis berisi tabel pembagian desil kesejahteraan masyarakat beredar luas di media sosial sejak pertengahan tahun 2026. Tabel tersebut mengklaim diri sebagai "Sistem Desil Terbaru 2026" dari Kementerian Sosial, lengkap dengan batas nominal pengeluaran per kapita untuk masing-masing kelompok. Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh berbagai lembaga pengecek fakta, informasi tersebut dinyatakan hoaks dan tidak memiliki dasar hukum dari pemerintah.
Klaim yang Beredar di Media Sosial
Sistem Desil Terbaru 2026 — Tabel Klasifikasi Kesejahteraan DTSEN. Desil 1 (sangat miskin): pengeluaran kurang dari Rp 480.000 per bulan. Desil 10 (sangat kaya): pengeluaran lebih dari Rp 12 juta per bulan.
Klaim tersebut pertama kali viral di Facebook dan menyebar ke Instagram serta Threads pada Juni hingga Agustus 2026. Dalam narasi yang menyertai gambar, pengunggah menyebut bahwa tabel ini merupakan data resmi DTSEN yang digunakan untuk verifikasi DTKS dan data BPS terbaru. Tabel itu menampilkan pembagian desil 1 hingga 10 berdasarkan batas nominal pengeluaran per kapita, kondisi rumah, dan status bantuan sosial.
Salah satu akun Facebook yang menyebarkannya bahkan menambahkan keterangan bahwa data tersebut berasal dari sumber informasi bansos terbaru. Hingga akhir Agustus 2026, unggahan serupa ditemukan di setidaknya lima akun berbeda di Facebook dan Instagram dengan total interaksi mencapai ribuan.
Kemensos Membantah dan Nyatakan Hoaks
"Belakangan ini beredar infografis 'Sistem Desil Terbaru 2026' yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya, infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial." — Pusdatinkesos Kemensos RI
Kementerian Sosial melalui akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (@pusdatinkesos) secara tegas membantah keaslian tabel tersebut. Dalam pernyataan resminya pada 25 Juni 2026, Kemensos menegaskan bahwa infografis itu tidak diterbitkan oleh pemerintah dan tidak boleh dijadikan acuan.
Verifikasi menunjukkan bahwa tabel tersebut tidak memiliki dasar dari Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, yakni regulasi resmi yang mengatur penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan regulasi ini, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN memang disusun dalam 10 kelompok desil, namun penentuannya tidak berdasarkan batas nominal pengeluaran tertentu.
Sumber resmi seperti laman cekbansos.kemensos.go.id dan dtsen.data.go.id menegaskan bahwa DTSEN tidak pernah digunakan untuk mengkategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan. Badan Pusat Statistik juga tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran dan label kesejahteraan tertentu dipastikan bukan bersumber dari BPS maupun Kemensos.
Bagaimana Sebenarnya Sistem Desil Berjalan
"Desil adalah posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu." — Badan Pusat Statistik (BPS)
Data menunjukkan bahwa desil merupakan pembagian data statistik menjadi 10 kelompok berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan dari yang terendah hingga tertinggi. Setiap desil berisi sekitar 10 persen keluarga di Indonesia, namun penentuan kelompok tidak hanya melihat penghasilan seseorang.
Berdasarkan penjelasan BPS, indikator yang digunakan dalam pemutakhiran DTSEN mencakup identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha. Variabel-variabel tersebut yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penentuan desil bersifat multivariat, bukan sekadar nominal rupiah.
Artinya, tabel yang membagi desil berdasarkan angka pengeluaran per kapita — misalnya desil 1 kurang dari Rp 480.000 dan desil 10 lebih dari Rp 12 juta — adalah representasi yang menyimpang dari metode sebenarnya. Metode DTSEN mengukur posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi kesejahteraan nasional, bukan perbandingan terhadap batas pengeluaran absolut.
Sementara itu, penggunaan desil dalam penyaluran bantuan sosial juga memiliki ketentuan spesifik. Keluarga yang berada dalam desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sementara itu, keluarga pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Kategori desil harus dibaca bersama dengan kriteria masing-masing program, bukan dianggap sebagai jaminan otomatis mendapat semua jenis bantuan.
Kemensos juga menegaskan bahwa desil bersifat dinamis. Jika hasil pengelompokan tidak sesuai dengan kondisi nyata, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi Cek Bansos. Desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik untuk memastikan akurasi data.
Kesimpulan: Tabel Itu Hoaks dan Menyesatkan
Rating: HOAX
Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi pemerintah, tabel "Sistem Desil Terbaru 2026" yang beredar di media sosial adalah hoaks. Kemensos telah secara resmi membantah keaslian infografis tersebut. Sistem desil dalam DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan, mempertimbangkan berbagai variabel sosial ekonomi — bukan semata-mata pendapatan.
BPS tidak pernah mempublikasikan batas pengeluaran per kapita berdasarkan desil. Informasi yang mencantumkan nominal pengeluaran tertentu sebagai batas mutlak tidak dapat dianggap sebagai tabel resmi dari Kemensos maupun BPS. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi dari sumber terpercaya sebelum membagikannya, dan tidak mudah percaya terhadap infografis yang beredar tanpa verifikasi.
Comments (0)