Cek Fakta: Klaim Menag Soal Zakat Dikelola Pemerintah Selamatkan Umat

Pernyataan Menteri Agama (Menag) dalam sebuah forum keagamaan yang menyebut bahwa zakat dan infak dikelola oleh pemerintah demi menyelamatkan umat viral dan menuai polemik di ruang publik. Potongan kalimat itu beredar di media sosial tanpa konteks yang utuh, sehingga memicu beragam spekulasi. Tim verifikasi Lurusin menelusuri akurasi klaim tersebut dengan mengacu pada regulasi, data statistik resmi, serta rekaman lengkap pernyataan yang dimaksud. Penelusuran ini dilakukan untuk memisahkan fakta dari distorsi yang berpotensi menyesatkan.

Bunyi Klaim yang Viral

Klaim yang diuji berbunyi, "zakat dan infak dikelola oleh pemerintah demi menyelamatkan umat." Unggahan yang mengandung narasi ini biasanya disertai cuplikan video singkat sambutan Menag di sebuah acara koordinasi pengelola zakat. Dalam potongan tersebut, Menag tampak berbicara tentang urgensi tata kelola dana keagamaan, namun tanpa penjelasan detail tentang mekanisme yang dimaksud. Dua elemen inti yang diangkat adalah: (1) pengelolaan zakat dan infak oleh pemerintah, dan (2) motivasi penyelamatan umat di balik pengelolaan itu. Kedua elemen ini kemudian menjadi fokus verifikasi.

Fakta Regulasi Pengelolaan Zakat

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa zakat dan infak dikelola oleh pemerintah secara eksklusif tidak sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengakui keberadaan dua jenis lembaga pengelola: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa BAZNAS berfungsi sebagai koordinator, tetapi tidak membubarkan atau menghapus wewenang LAZ yang telah memperoleh izin resmi. Karenanya, pengelolaan dana zakat tidak dimonopoli oleh negara.

Data terbaru dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024, terdapat 534 LAZ yang masih aktif dan tersebar di 34 provinsi. Lembaga-lembaga ini mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat secara mandiri, dengan pengawasan dan pelaporan kepada BAZNAS. Pada periode yang sama, total penghimpunan zakat nasional mencapai Rp34,5 triliun, dan sekitar 42 persen di antaranya dihimpun oleh LAZ swasta. Angka ini mempertegas bahwa kontribusi lembaga non-pemerintah sangat dominan. Fakta ini bertentangan dengan klaim bahwa hanya pemerintah yang mengelola zakat.

Konteks Asli Pernyataan Menag

Setelah memperoleh transkrip lengkap acara, diketahui bahwa pernyataan Menag tidak berdiri sendiri sebagai deklarasi pengambilalihan dana umat. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengawasan terpadu untuk memastikan zakat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Retorika "menyelamatkan umat" diucapkan dalam konteks upaya mengangkat derajat ekonomi kaum dhuafa dan memutus rantai kemiskinan, bukan dalam arti literal penyelamatan dari ancaman tertentu. Dengan demikian, potongan kalimat yang beredar telah kehilangan makna utuhnya dan terdistorsi menjadi klaim yang menyesatkan.

Pandangan Pakar Hukum Islam

Prof. Dr. Ahmad Tholabi, pakar hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta, menjelaskan bahwa konsep zakat dalam fikih klasik maupun konstitusi modern Indonesia menempatkan negara sebagai fasilitator, bukan pemilik tunggal otoritas pengelolaan. "Pemerintah melalui BAZNAS memiliki kewajiban mengoordinasi agar distribusi zakat memenuhi prinsip syariah, tetapi masyarakat tetap berhak mengelola zakat melalui LAZ yang amanah. Mengatakan zakat hanya dikelola pemerintah adalah simplifikasi yang keliru," ujarnya saat dihubungi. Pendapat ini selaras dengan temuan tim verifikasi bahwa klaim tersebut tidak mencerminkan realitas yuridis dan sosiologis pengelolaan zakat di tanah air.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan bukti regulasi, data statistik, transkrip asli, dan pendapat ahli, klaim bahwa zakat dan infak dikelola oleh pemerintah demi menyelamatkan umat dikategorikan sebagai Misleading (Menyesatkan). Pemerintah berperan penting dalam koordinasi dan standardisasi pengelolaan zakat melalui BAZNAS, tetapi tidak pernah memonopoli seluruh dana keagamaan. Keberadaan ratusan LAZ yang beroperasi secara sah membuktikan bahwa masyarakat tetap menjadi aktor utama dalam pengelolaan zakat. Adapun frasa "menyelamatkan umat" merupakan retorika kebijakan yang tidak didukung penjelasan operasional yang memadai sehingga mudah disalahpahami. Masyarakat diimbau untuk memeriksa konteks penuh suatu pernyataan dan tidak menyebarluaskan potongan informasi yang dapat menimbulkan keresahan.