Cek Fakta: Klaim Bahlil Umumkan Daftar Barang Kena Pajak 2027

Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook dan TikTok yang menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap daftar barang yang akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Unggahan itu memuat sejumlah kategori barang, mulai dari kebutuhan pokok, minuman manis, kendaraan bermotor, hingga kantong plastik, dan diklaim bersumber dari pernyataan resmi pemerintah. Tim verifikasi Lurusin melakukan penelusuran terhadap klaim tersebut dengan merujuk pada sumber resmi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta arsip pemberitaan media kredibel.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa Bahlil Lahadalia mengumumkan daftar resmi barang yang akan dikenakan pajak pada 2027, mencakup sembako, minuman manis, kendaraan, hingga plastik.

Narasi tersebut menyebar dalam bentuk tangkapan layar dan daftar berpoin yang dibagikan ulang ribuan kali. Tidak ada tautan ke dokumen resmi, tidak ada tanggal pernyataan, dan tidak ada konteks acara di mana pernyataan itu diduga disampaikan. Berdasarkan pengamatan tim verifikasi, unggahan serupa muncul dalam beberapa versi dengan susunan daftar barang yang tidak konsisten antara satu unggahan dengan unggahan lainnya. Inkonsistensi semacam ini merupakan ciri umum konten fabrikasi yang diedit berulang untuk menjangkau audiens berbeda.

Penelusuran Sumber Resmi

Tim verifikasi menelusuri laman resmi Kementerian ESDM di esdm.go.id, kanal siaran pers kementerian, serta akun media sosial terverifikasi milik Bahlil Lahadalia. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pernyataan, siaran pers, maupun dokumen yang memuat pengumuman daftar barang kena pajak tahun 2027 sebagaimana diklaim dalam unggahan.

Penelusuran juga dilakukan pada arsip pemberitaan media nasional kredibel. Tidak ada satu pun liputan yang mencatat pernyataan Bahlil mengenai daftar barang kena pajak 2027. Apabila seorang menteri benar mengumumkan kebijakan dengan dampak publik seluas itu, pernyataan tersebut secara nalar akan terekam dalam liputan media arus utama. Ketiadaan jejak digital pada sumber-sumber tersebut merupakan indikator awal bahwa klaim tidak berbasis pada peristiwa nyata.

Analisis Kewenangan Kebijakan Pajak

Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka regulasi, kebijakan perpajakan di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penetapan jenis barang kena pajak, tarif, dan jadwal pemberlakuan diumumkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, bukan melalui pernyataan menteri di sektor lain.

Faktanya adalah, Kementerian ESDM memiliki lingkup tugas pada sektor energi dan sumber daya mineral, bukan kebijakan fiskal. Pengatribusian kewenangan pajak kepada Menteri ESDM bertentangan dengan struktur kewenangan pemerintahan. Pola semacam ini kerap ditemukan dalam konten menyesatkan: menyematkan nama pejabat publik yang sedang dikenal luas untuk memberi kesan kredibilitas pada informasi yang tidak memiliki dasar resmi.

Data Kebijakan Pajak yang Aktual

Data menunjukkan agenda perpajakan yang benar-benar terdokumentasi tidak sesuai dengan isi unggahan. Per 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 12 persen berdasarkan amanat UU HPP, dengan penerapan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 sehingga kenaikan tarif efektif hanya berlaku bagi barang mewah. Selain itu, pemerintah memiliki rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang telah beberapa kali tertunda dan hingga kini belum diberlakukan. Tidak ada dokumen resmi yang menyebut daftar barang kena pajak baru untuk tahun 2027, apalagi yang diumumkan oleh Menteri ESDM.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, arsip pemberitaan, dan kerangka kewenangan regulasi, klaim bahwa Bahlil Lahadalia mengungkap daftar barang kena pajak tahun 2027 tidak didukung bukti apa pun. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada dokumen kebijakan, dan pengumuman kebijakan pajak bukan kewenangan Menteri ESDM. Informasi semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan publik dan distorsi terhadap agenda fiskal yang sesungguhnya.

Rating: MENYESATKAN (MISLEADING). Narasi yang beredar menggabungkan isu pajak yang aktual dengan atribusi palsu kepada pejabat negara, tanpa dasar dokumen maupun pernyataan resmi. Masyarakat diimbau merujuk informasi kebijakan pajak hanya melalui kanal resmi Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id dan Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id.