Cek Fakta: Klaim Bahlil Soal Pajak Pemilik TV Mulai 2027

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigasi, klaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemilik televisi wajib membayar pajak mulai tahun 2027 tidak didukung bukti apa pun. Penelusuran terhadap dokumen resmi, peraturan perpajakan, dan rekam jejak pernyataan pejabat negara tidak menemukan satu pun rujukan yang membenarkan narasi tersebut. Klaim ini beredar luas di media sosial dan menimbulkan keresahan publik, sehingga perlu diperiksa secara forensik.

Klaim yang Beredar

Narasi yang menyebar di platform Facebook dan TikTok menyebutkan bahwa Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan baru: setiap rumah tangga yang memiliki televisi akan dikenakan pungutan pajak yang mulai berlaku pada 2027. Unggahan tersebut umumnya disertai teks bernada provokatif tanpa mencantumkan tautan ke sumber resmi, tanpa tanggal pernyataan, dan tanpa konteks acara di mana pernyataan itu konon disampaikan.

Klaim: Bahlil Lahadalia menyatakan pemilik TV harus membayar pajak mulai 2027. Temuan verifikasi: Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada regulasi, dan tidak ada dasar hukum yang mendukung klaim tersebut.

Penelusuran Sumber Resmi

Tim verifikasi menelusuri laman resmi Kementerian ESDM di esdm.go.id, arsip siaran pers, serta dokumentasi publik kementerian terkait. Hasilnya: tidak ditemukan satu pun pernyataan dari Bahlil Lahadalia yang menyinggung pengenaan pajak terhadap kepemilikan televisi. Penelusuran serupa pada kanal resmi Kementerian Keuangan di kemenkeu.go.id — instansi yang berwenang merumuskan kebijakan perpajakan — juga menunjukkan nol hasil. Tidak ada rancangan peraturan, tidak ada kajian publik, dan tidak ada dokumen resmi yang menyebut rencana pajak televisi.

Data menunjukkan bahwa seluruh penyebaran klaim ini hanya bersumber dari unggahan media sosial yang saling menyalin satu sama lain. Tidak ada satu pun media arus utama terverifikasi yang melaporkan pernyataan tersebut. Pola penyebaran seperti ini — tanpa sumber primer, tanpa kutipan langsung yang dapat dilacak, tanpa dokumentasi audio atau video — merupakan ciri khas konten fabrikasi.

Analisis Kewenangan Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, klaim ini bertentangan dengan struktur kewenangan pemerintahan Indonesia. Kebijakan perpajakan nasional berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan dan harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diberlakukan. Menteri ESDM tidak memiliki otoritas menetapkan jenis pajak baru. Lingkup tugas Kementerian ESDM mencakup sektor energi, migas, dan mineral — bukan perpajakan dan bukan penyiaran.

Adapun urusan penyiaran televisi berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Hingga artikel ini disusun, tidak ada kebijakan apa pun dari kementerian tersebut yang mengarah pada pungutan bagi pemilik televisi. Migrasi penyiaran dari analog ke digital yang telah rampung pada 2023 pun tidak disertai kewajiban pembayaran apa pun bagi pemilik perangkat televisi.

Pemeriksaan Regulasi Perpajakan

Verifikasi terhadap kerangka hukum perpajakan memperkuat temuan di atas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — payung hukum utama sistem perpajakan nasional terkini — tidak memuat satu pun pasal mengenai pajak kepemilikan televisi. Demikian pula Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta seluruh peraturan pelaksana di bawahnya.

Secara historis, Indonesia memang pernah mengenal iuran televisi yang dipungut untuk mendanai lembaga penyiaran publik pada masa lalu. Namun kebijakan itu telah lama dihentikan dan tidak pernah diaktifkan kembali. Tidak ada dokumen APBN, tidak ada peraturan pemerintah, dan tidak ada peraturan menteri yang menghidupkan skema serupa untuk tahun 2027.

Kesimpulan

Faktanya adalah: pertama, tidak ada bukti Bahlil Lahadalia pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana diklaim. Kedua, tidak ada regulasi yang mengatur pajak kepemilikan televisi mulai 2027. Ketiga, kewenangan perpajakan tidak berada di tangan Menteri ESDM. Keempat, narasi hanya bersumber dari unggahan media sosial tanpa rujukan primer. Klaim bahwa pemilik televisi wajib membayar pajak mulai 2027 berdasarkan pernyataan Bahlil Lahadalia adalah tidak akurat dan tergolong konten fabrikasi yang menyesatkan.

Rating: HOAX. Publik diimbau tidak menyebarluaskan informasi ini dan selalu memeriksa kebijakan perpajakan melalui kanal resmi Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak.