Cek Fakta: OJK Hapus Data Gagal Bayar Pinjol 28 April 2026?

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigator Lurusin, beredar klaim bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menghapus data nasabah yang gagal bayar pinjaman online (pinjol) mulai 28 April 2026. Klaim tersebut menyebar dalam bentuk tangkapan layar yang menyerupai pengumuman resmi dan dibagikan melalui media sosial serta pesan berantai. Hasil penelusuran terhadap seluruh kanal resmi OJK menunjukkan klaim itu tidak memiliki dasar regulasi apa pun.

Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyatakan bahwa OJK secara resmi menerbitkan kebijakan penghapusan data nasabah gagal bayar pinjol yang berlaku efektif per 28 April 2026. Unggahan tersebut memuat tangkapan layar dengan tampilan menyerupai dokumen kebijakan, lengkap dengan tanggal spesifik, sehingga menimbulkan kesan kredibel bagi penerima pesan. Klaim ini menarik perhatian karena menyentuh jutaan pengguna layanan pinjaman online di Indonesia yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran.

KLAIM: OJK menghapus data nasabah gagal bayar pinjol mulai 28 April 2026. FAKTA: Tidak ditemukan satu pun regulasi, siaran pers, maupun pengumuman resmi OJK yang memuat kebijakan tersebut.

Penelusuran Sumber Resmi

Investigator melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap situs resmi ojk.go.id, kanal media sosial terverifikasi milik OJK, serta arsip Peraturan OJK dan siaran pers yang diterbitkan sepanjang periode beredarnya klaim. Data menunjukkan tidak ada dokumen apa pun yang menyebut tanggal 28 April 2026 sebagai awal berlakunya penghapusan data nasabah gagal bayar. Pencarian dengan kata kunci penghapusan data, gagal bayar, dan pinjol pada basis data regulasi OJK menghasilkan nol temuan yang relevan dengan isi klaim.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap format tangkapan layar yang beredar. Struktur visual dokumen tersebut tidak sesuai dengan templat resmi siaran pers OJK, tidak memuat nomor surat, tidak mencantumkan pejabat penandatangan, dan tidak dapat ditelusuri ke tautan resmi mana pun. Ciri-ciri ini konsisten dengan pola konten fabrikasi yang pernah diverifikasi sebelumnya.

Fakta Regulasi yang Berlaku

Faktanya adalah, data kredit debitur di Indonesia tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Catatan kolektibilitas debitur, termasuk status gagal bayar, merupakan bagian dari sistem pelaporan yang wajib dijalankan lembaga jasa keuangan, termasuk fintech lending berizin. Tidak ada mekanisme penghapusan massal data debitur berdasarkan tanggal tertentu sebagaimana diklaim.

Perbaikan catatan kredit hanya dimungkinkan melalui mekanisme yang sah: pelunasan kewajiban, restrukturisasi yang disepakati dengan penyelenggara, atau kebijakan resmi yang diumumkan melalui kanal terverifikasi. Klaim bahwa data akan terhapus otomatis pada tanggal tertentu bertentangan dengan kerangka regulasi pelaporan kredit yang berlaku dan tidak pernah diumumkan oleh sumber resmi mana pun.

Indikasi Modus Penyesatan

Data menunjukkan klaim semacam ini berpotensi disalahgunakan untuk dua tujuan. Pertama, menimbulkan pemahaman keliru di kalangan debitur bahwa kewajiban pembayaran dapat diabaikan karena data akan dihapus. Kedua, menjadi pintu masuk penipuan berkedok jasa penghapusan data, di mana korban diminta membayar biaya atau menyerahkan data pribadi kepada pihak tidak bertanggung jawab. OJK tidak pernah memungut biaya apa pun terkait pengelolaan data kredit nasabah, dan setiap tawaran penghapusan data di luar mekanisme resmi patut dicurigai sebagai tindak penipuan.

Masyarakat yang menerima informasi serupa disarankan melakukan konfirmasi melalui Kontak OJK 157, situs ojk.go.id, atau layanan pengaduan resmi sebelum mempercayai atau menyebarkan klaim tersebut. Pengecekan silang terhadap sumber resmi merupakan langkah verifikasi paling dasar yang dapat dilakukan setiap warga.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh sumber resmi, klaim bahwa OJK menghapus data nasabah gagal bayar pinjol mulai 28 April 2026 adalah tidak akurat dan tidak didukung bukti apa pun. Tidak ada regulasi, siaran pers, atau pengumuman resmi yang mendasarinya, dan tangkapan layar yang beredar menunjukkan ciri konten fabrikasi. Narasi ini berpotensi menyesatkan debitur dan membuka ruang penipuan.

Rating: HOAX.