Cek Fakta: Klaim 10 Nakes Terancam Pencabutan STR Akibat Nirempati Pasien

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigator Lurusin, beredar klaim bahwa sebanyak 10 tenaga kesehatan (nakes) terancam pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) menyusul sikap nirempati terhadap seorang pasien bernama Yurizal di media sosial. Klaim ini menyebar dalam format judul pemberitaan dan unggahan yang mengutip keterangan seorang narasumber bernama Wiweka. Investigator memeriksa konsistensi antara klaim pada judul dengan isi pernyataan yang menjadi rujukan.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa 10 nakes 'terancam cabut STR' menjadi bingkai utama narasi yang beredar. Frasa tersebut mengindikasikan adanya ancaman sanksi administratif tertinggi terhadap kelayakan praktik para tenaga kesehatan yang dimaksud.

Klaim: 10 nakes terancam pencabutan STR imbas sikap nirempati kepada pasien di media sosial.

Fakta: Pernyataan narasumber yang tersedia hanya menyebut sanksi berupa teguran lisan hingga kewajiban mengikuti sertifikasi ulang. Tidak ada penyebutan pencabutan STR.

Hasil Verifikasi

Investigator menelusuri materi pernyataan yang menjadi dasar klaim. Dalam keterangan yang terverifikasi, Wiweka menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para nakes tersebut berkisar dari teguran lisan hingga kewajiban mengikuti sertifikasi kembali, sebagai konsekuensi atas sikap nirempati kepada Yurizal di media sosial.

Data menunjukkan tidak ada satu pun frasa dalam pernyataan tersebut yang menyebut 'pencabutan STR', 'penarikan STR', maupun terminologi yang setara. Dengan demikian, klaim pada judul bertentangan dengan isi sumber yang dikutip. Terdapat kesenjangan signifikan antara tingkat sanksi yang diklaim, yaitu pencabutan STR, dengan tingkat sanksi yang benar-benar disebutkan oleh narasumber, yaitu teguran lisan hingga sertifikasi ulang.

Perbedaan ini bukan persoalan teknis semata. Pencabutan STR berarti seorang tenaga kesehatan kehilangan dasar legal untuk melakukan praktik. Sementara teguran lisan dan sertifikasi ulang merupakan mekanisme pembinaan profesi. Menyamakan keduanya adalah tidak akurat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di publik mengenai beratnya konsekuensi yang sesungguhnya dihadapi para nakes tersebut.

Kewenangan Pencabutan STR Menurut Regulasi

Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka regulasi, STR merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pencabutan STR hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi yang melibatkan otoritas berwenang, bukan melalui keputusan sepihak fasilitas pelayanan kesehatan atau organisasi profesi.

Sanksi disiplin internal, seperti teguran lisan atau kewajiban sertifikasi ulang, berada pada ranah pembinaan etika dan profesi. Hal ini berbeda kategori dengan sanksi administratif berupa pencabutan registrasi. Faktanya adalah, tanpa adanya rekomendasi dari majelis kehormatan disiplin atau keputusan konsil, ancaman pencabutan STR tidak dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang resmi.

Hingga verifikasi ini disusun, tidak ditemukan bukti berupa dokumen resmi, surat keputusan, atau pengumuman dari KTKI maupun otoritas terkait yang menyatakan adanya proses pencabutan STR terhadap 10 nakes dimaksud. Bukti yang tersedia hanya merujuk pada pernyataan mengenai sanksi pembinaan.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap pernyataan narasumber dan kerangka regulasi yang berlaku, klaim bahwa 10 nakes terancam pencabutan STR tidak didukung oleh bukti yang tersedia. Pernyataan Wiweka secara eksplisit menyebut sanksi berupa teguran lisan hingga sertifikasi ulang, bukan pencabutan STR.

Rating: MISLEADING. Narasi yang beredar mengandung unsur peristiwa yang benar, yakni adanya sanksi bagi nakes yang bersikap nirempati, namun mengemasnya dengan tingkat konsekuensi yang dilebih-lebihkan. Framing 'terancam cabut STR' bersifat menyesatkan karena mengesankan adanya ancaman pencabutan izin praktik yang tidak pernah dinyatakan dalam sumber rujukan. Pembaca disarankan merujuk pada pernyataan resmi dan membedakan antara sanksi pembinaan internal dengan pencabutan registrasi oleh otoritas berwenang.