Cek Fakta: Gubernur BI Tidak Lagi Sebatas Penentu Suku Bunga?

Narasi mengenai kriteria Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjiyo beredar dalam sejumlah analisis ekonomi. Salah satu klaim menyatakan bahwa gubernur bank sentral ke depan tidak lagi sebatas penentu suku bunga acuan, melainkan juga harus mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah di tengah tekanan global. Lurusin melakukan verifikasi terhadap klaim tersebut dengan merujuk pada dasar hukum, dokumen resmi Bank Indonesia, dan data pasar yang tersedia untuk publik.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Gubernur BI ke depan tidak lagi sebatas menentukan suku bunga acuan, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah di tengah tekanan global.

Klaim ini memuat dua unsur. Unsur pertama bersifat faktual dan dapat diverifikasi, yaitu ruang lingkup tugas Gubernur BI. Unsur kedua bersifat normatif — penilaian mengenai kriteria ideal — yang tidak dapat diverifikasi secara forensik, tetapi premis faktualnya tetap dapat diuji terhadap sumber resmi.

Sumber Klaim

Klaim berasal dari artikel analisis yang membahas wacana suksesi kepemimpinan Bank Indonesia. Berdasarkan penelusuran, wacana serupa beredar luas di media ekonomi nasional. Perlu dicatat: tidak ditemukan proses seleksi resmi untuk posisi Gubernur BI saat ini. Data resmi menunjukkan Perry Warjiyo disetujui DPR RI untuk periode kedua pada 2023 dan dilantik pada 24 Mei 2023, dengan masa jabatan hingga Mei 2028 sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 1999 yang menetapkan masa jabatan lima tahun per periode.

Verifikasi Mandat Bank Indonesia

Berdasarkan verifikasi terhadap UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004, Pasal 7 menetapkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Penjelasan undang-undang menegaskan kestabilan nilai rupiah mencakup dua dimensi: kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari nilai tukar.

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat tersebut: Bank Indonesia juga ikut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dokumen resmi bi.go.id mengonfirmasi mandat ini berlaku saat ini.

Faktanya adalah menjaga kepercayaan terhadap rupiah bukan tuntutan baru. Mandat itu melekat secara hukum sejak 1999. Framing klaim bahwa peran tersebut baru relevan 'ke depan' bertentangan dengan fakta hukum dan berpotensi menyesatkan pembaca mengenai sejarah mandat bank sentral.

Verifikasi Instrumen Kebijakan

Data menunjukkan suku bunga acuan hanyalah satu instrumen. Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia menggunakan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan utama, menggantikan BI Rate lama. Di luar itu, dokumen Rapat Dewan Gubernur BI mencatat penerapan bauran kebijakan yang mencakup sejumlah instrumen.

Pertama, strategi triple intervention di pasar valuta asing: intervensi pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara dari pasar sekunder. Kedua, kebijakan makroprudensial seperti Giro Wajib Minimum Makroprudensial dan rasio loan-to-value. Ketiga, pengembangan sistem pembayaran dan digitalisasi melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Bukti ini menunjukkan peran gubernur memang melampaui penetapan suku bunga — dan telah berjalan bertahun-tahun, bukan hal yang baru.

Fakta Tekanan Global terhadap Rupiah

Konteks tekanan global yang disebut dalam klaim terverifikasi. Data kurs referensi JISDOR Bank Indonesia mencatat rupiah bergerak di atas Rp16.000 per dolar AS sepanjang 2024 hingga 2025, dan sempat menembus Rp16.800 per dolar AS pada April 2025, mendekati level terlemah dalam sejarah. Tekanan bersumber dari kebijakan suku bunga Federal Reserve yang bertahan tinggi, penguatan indeks dolar AS, serta eskalasi kebijakan tarif Amerika Serikat yang memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kesimpulan

Klaim: peran Gubernur BI ke depan melampaui suku bunga acuan. Fakta: peran tersebut memang melampaui suku bunga, tetapi bukan hal baru — mandat kestabilan rupiah berlaku sejak 1999.

Berdasarkan seluruh bukti, Lurusin memberikan rating SEBAGIAN BENAR. Substansi klaim akurat: Gubernur BI memang memikul mandat menjaga kestabilan dan kepercayaan terhadap rupiah, diperkuat UU P2SK. Namun, dua unsur klaim tidak akurat: pertama, kesan bahwa peran luas ini merupakan tuntutan baru, padahal dasar hukumnya berusia lebih dari dua dekade; kedua, wacana suksesi tidak didukung proses resmi apa pun karena masa jabatan incumbent berjalan hingga Mei 2028. Klaim dengan framing demikian berpotensi menyesatkan jika dibaca tanpa konteks hukum dan kelembagaan.