Cek Fakta: Akun Facebook Sri Mulyani Bagikan Dana Bansos

Berdasarkan verifikasi tim investigator Lurusin, beredar klaim di platform Facebook yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan dana bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada warganet. Klaim tersebut menyebar melalui sejumlah akun yang menggunakan nama serta foto resmi pejabat negara tersebut. Laporan ini memeriksa keabsahan klaim berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi dari sumber resmi.

Klaim yang Beredar

Klaim: Akun Facebook bernama Sri Mulyani mengumumkan pembagian dana bansos tunai. Warganet diminta memberikan komentar, membagikan unggahan, mengisi data pribadi, atau menghubungi nomor tertentu agar dapat menerima bantuan.

Narasi yang digunakan menyebut nominal bantuan tunai bagi setiap penerima, disertai foto Sri Mulyani dan atribut visual yang meniru identitas Kementerian Keuangan. Unggahan semacam ini muncul berulang dengan pola yang konsisten: janji dana cepat, tenggat waktu singkat, dan permintaan data pribadi sebagai syarat pencairan.

Sumber Klaim

Penelusuran menunjukkan konten berasal dari akun Facebook yang tidak memiliki tanda verifikasi resmi. Akun tersebut menggunakan foto profil serta foto sampul yang diambil dari dokumentasi publik kegiatan resmi Sri Mulyani. Riwayat unggahan akun tidak konsisten dengan aktivitas seorang pejabat negara: tidak ada tautan ke situs resmi pemerintah, tidak ada keterangan instansi, dan seluruh interaksi diarahkan ke nomor pribadi atau tautan eksternal di luar domain resmi pemerintah (go.id).

Hasil Verifikasi

Pertama, pemeriksaan terhadap kanal resmi. Sri Mulyani Indrawati hanya mengelola akun media sosial yang terverifikasi, antara lain Instagram @smindrawati. Melalui kanal tersebut, yang bersangkutan telah berulang kali menegaskan tidak pernah membagikan uang, hadiah, maupun bantuan melalui media sosial, serta memperingatkan publik mengenai akun palsu yang mencatut namanya.

Kedua, pemeriksaan terhadap sumber resmi Kementerian Keuangan. Situs kemenkeu.go.id tidak memuat pengumuman apa pun mengenai pembagian dana bansos melalui Facebook. Seluruh informasi resmi mengenai kebijakan fiskal dan anggaran hanya dipublikasikan melalui situs resmi serta akun terverifikasi milik instansi.

Ketiga, pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran bansos. Data menunjukkan penyaluran bantuan sosial di Indonesia diatur melalui Kementerian Sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengecekan status penerima hanya dapat dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, sementara penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himbara. Tidak ada mekanisme penyaluran bansos melalui kolom komentar, pesan pribadi Facebook, maupun formulir daring tidak resmi.

Fakta yang Ditemukan

Fakta: Tidak ada satu pun bukti dari sumber resmi yang mendukung klaim pembagian dana bansos oleh Sri Mulyani melalui Facebook. Klaim tersebut bertentangan dengan mekanisme resmi penyaluran bansos dan pernyataan resmi yang bersangkutan.

Faktanya adalah pola serupa telah berulang kali teridentifikasi sebagai penipuan. Sejumlah lembaga pemeriksa fakta independen telah menandai konten sejenis sebagai palsu, dan Kementerian Komunikasi dan Digital secara rutin menindak konten penipuan yang mencatut nama pejabat negara.

Modus yang Teridentifikasi

Berdasarkan verifikasi, unggahan ini mengikuti pola penipuan yang lazim: (1) pencatutan nama dan foto pejabat publik untuk membangun kepercayaan; (2) janji bantuan tunai dengan nominal menarik; (3) permintaan data pribadi seperti nomor KTP, kartu keluarga, nomor rekening, hingga kode OTP; (4) pada sebagian kasus, korban diminta mentransfer biaya administrasi. Data yang diperoleh pelaku berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan identitas dan pembobolan rekening.

Kesimpulan

Rating: HOAX.

Klaim bahwa Sri Mulyani membagikan dana bansos melalui Facebook adalah tidak akurat dan menyesatkan. Bukti dari sumber resmi — kanal terverifikasi Sri Mulyani, situs Kementerian Keuangan, serta mekanisme penyaluran bansos Kementerian Sosial — secara konsisten membantah klaim tersebut. Masyarakat diimbau tidak membagikan data pribadi, tidak mentransfer uang dalam bentuk apa pun, dan melaporkan akun mencurigakan kepada platform serta pihak berwenang. Verifikasi status penerima bansos hanya melalui kanal resmi pemerintah.