Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Rp19,9 Juta, Tembus Rp107 Juta

Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama dikabarkan tengah mengajukan usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027. Dalam rancangan yang beredar, setiap jemaah diperkirakan harus menanggung biaya sebesar Rp107 juta. Angka ini melonjak tajam Rp19,9 juta dibandingkan dengan BPIH tahun sebelumnya.

Usulan tersebut memantik diskusi di kalangan publik dan pemangku kepentingan, mengingat kenaikan ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, biaya haji sempat mengalami tren kenaikan moderat, tetapi tekanan eksternal pada tahun berjalan membuat lompatan kali ini sulit dihindari.

Latar Belakang dan Komponen Biaya

Biaya haji tidak hanya mencakup tiket pesawat, melainkan juga akomodasi, katering, transportasi darat di Arab Saudi, serta biaya pemondokan di Makkah dan Madinah. Dalam struktur biaya yang diajukan, porsi terbesar tetap berasal dari biaya penerbangan. Perubahan harga avtur—bahan bakar jet—menjadi variabel kunci yang langsung mengerek ongkos perjalanan. Ketika harga avtur global melambung, maskapai penerbangan menyesuaikan tarif mereka, dan hal itu berdampak langsung pada biaya yang harus dibayar jemaah.

Komponen lain yang tak kalah signifikan adalah biaya akomodasi dan layanan di tanah suci. Sebagian besar pengeluaran di sana dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau riyal Saudi. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dua mata uang tersebut, biaya kontrak hotel, transportasi, dan katering otomatis membengkak dalam denominasi rupiah. Inilah yang terjadi pada perhitungan untuk musim haji 2027, di mana kurs rupiah berada dalam posisi tertekan sepanjang tahun acuan perhitungan.

Pemicu Utama: Avtur dan Pelemahan Rupiah

Berdasarkan dokumen usulan, lonjakan harga avtur memberi andil paling dominan dalam kenaikan BPIH. Harga avtur sempat mencatat rekor tertinggi akibat ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga minyak mentah global. Maskapai yang melayani rute haji, baik Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines, telah menyesuaikan harga kontrak penerbangan sesuai dengan pergerakan harga pasar. Hal ini tercermin dalam kenaikan komponen tarif penerbangan yang mencapai dua digit.

Di sisi lain, pelemahan kurs rupiah memperparah situasi. Dalam periode perhitungan, rupiah sempat menembus level psikologis baru terhadap dolar AS dan riyal. Dengan asumsi bahwa sebagian besar biaya operasional di Arab Saudi dinegosiasikan dalam mata uang asing, maka setiap pelemahan satu poin rupiah berdampak signifikan terhadap total anggaran yang dibutuhkan. Kombinasi dua faktor ini—avtur dan kurs—menciptakan tekanan ganda yang sulit dihindari oleh pemerintah selaku penyelenggara.

Reaksi Publik dan Dampak pada Jemaah

Kenaikan sebesar Rp19,9 juta per jemaah tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang telah bertahun-tahun mengantre. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi pas-pasan, kenaikan ini bisa memengaruhi rencana pelunasan. Sejumlah calon jemaah yang telah melunasi di awal mungkin harus menyiapkan dana tambahan, sementara yang masih dalam masa tunggu akan menghadapi kepastian biaya yang lebih tinggi.

Organisasi masyarakat sipil dan asosiasi jemaah haji menyuarakan perlunya transparansi dalam penghitungan biaya. Mereka mendesak agar ada optimalisasi dana haji yang dikelola BPKH, termasuk memanfaatkan nilai manfaat dari investasi untuk menekan beban langsung jemaah. Pemerintah sendiri sebenarnya memiliki skema subsidi silang dari dana nilai manfaat, tetapi besaran ini terbatas dan tidak dapat menutupi seluruh selisih kenaikan.

Antisipasi dan Peluang Penyesuaian

Meski usulan telah disodorkan, angka Rp107 juta belum bersifat final. Rancangan ini masih harus dibawa ke rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, di mana akan terjadi negosiasi antara pemerintah dan wakil rakyat. Dalam forum inilah biasanya terdapat peluang untuk menekan beberapa pos biaya atau merealokasi anggaran lain guna mengurangi beban jemaah.

Pemerhati haji menilai bahwa efisiensi masih bisa dilakukan, terutama pada kontrak akomodasi dan layanan yang dapat dinegosiasikan lebih awal dengan pemasok lokal di Arab Saudi. Pengurangan masa tinggal atau pemilihan hotel dengan jarak menengah dari Masjidil Haram juga bisa menjadi opsi. Meski demikian, kenyamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dikompromikan begitu saja.

Dengan kondisi ekonomi global yang dinamis, biaya haji ke depan diprediksi akan terus menghadapi tekanan. Fluktuasi harga energi dan ketidakpastian pasar valuta asing membuat perencanaan jangka panjang menjadi semakin kompleks. Namun demikian, publik berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan keterjangkauan biaya, sehingga ibadah tetap dapat dijalankan tanpa memberatkan.

Baca juga:

• Presiden FIFA Gianni Infantino Bicara di KTT Semafor 2026
• Inggris ke Semifinal Piala Dunia 2026 usai Kalahkan Norwegia