BGN Dapat Rp240,2 Triliun untuk MBG 2027, Turun dari 2026

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen perencanaan anggaran negara, informasi mengenai alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp240,2 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 perlu ditelusuri dari sumber resmi. Angka ini mengemuka seiring penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya soal besarannya, melainkan posisi angka tersebut dalam tahapan legislasi anggaran: apakah sudah final atau masih berupa usulan yang dapat berubah.

Klaim yang Diperiksa

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa total alokasi anggaran untuk BGN pada 2027 mencapai Rp240,2 triliun, dan angka itu lebih rendah dibandingkan alokasi 2026 yang tercatat Rp268 triliun. Informasi ini umumnya dikaitkan dengan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta RAPBN 2027 yang disampaikan pemerintah pada pertengahan Agustus 2026.

Klaim: BGN menerima anggaran Rp240,2 triliun untuk MBG pada 2027, turun dari Rp268 triliun pada 2026. Faktanya: angka 2027 tercantum sebagai usulan dalam RAPBN 2027 dan masih menunggu pengesahan DPR.

Dalam prosedur verifikasi, klaim ini dipecah menjadi tiga komponen: pertama, nominal alokasi Rp240,2 triliun untuk BGN; kedua, keterkaitan alokasi tersebut dengan program MBG; ketiga, perbandingan dengan alokasi 2026 sebesar Rp268 triliun. Ketiga komponen tersebut diuji satu per satu terhadap data resmi yang tersedia.

Verifikasi dari Dokumen Anggaran

Data menunjukkan bahwa alokasi MBG meningkat tajam sejak program ini diluncurkan pada awal 2025. Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp71 triliun untuk program MBG. Pada APBN 2026, alokasi melonjak menjadi Rp268 triliun, sejalan dengan perluasan sasaran penerima manfaat yang ditargetkan mencapai puluhan juta orang. Angka Rp268 triliun konsisten dengan dokumen KEM-PPKF 2026 dan RAPBN 2026 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2026.

Untuk 2027, angka Rp240,2 triliun tercantum dalam dokumen perencanaan fiskal yang disampaikan pemerintah menjelang penyusunan RAPBN 2027. Berdasarkan verifikasi, angka ini merupakan usulan pagu anggaran untuk BGN dalam RAPBN 2027. Statusnya masih berupa rancangan: RAPBN 2027 akan dibahas bersama DPR dan baru disahkan menjadi APBN 2027 melalui undang-undang pada akhir tahun 2026. Dengan demikian, angka Rp240,2 triliun belum dapat disebut sebagai alokasi final.

Perlu dicatat pula bahwa penetapan pagu BGN tidak lepas dari kerangka fiskal yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027, termasuk asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga komoditas pangan. Perubahan asumsi tersebut dapat memengaruhi besaran alokasi akhir sebelum Undang-Undang APBN 2027 disahkan.

Fakta di Balik Angka

Faktanya adalah, perbandingan langsung antara kedua angka menunjukkan alokasi 2027 sebesar Rp240,2 triliun berada di bawah alokasi 2026 sebesar Rp268 triliun, dengan selisih sekitar Rp27,8 triliun. Penurunan ini bertentangan dengan tren kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan penyesuaian prioritas fiskal dalam kerangka APBN 2027.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan agar perbandingan ini tidak menyesatkan. Pertama, angka 2026 sebesar Rp268 triliun adalah alokasi yang telah disahkan dalam APBN 2026, sedangkan angka 2027 sebesar Rp240,2 triliun masih berupa usulan dalam RAPBN 2027 yang dapat berubah selama pembahasan dengan DPR. Kedua, penurunan alokasi tidak otomatis berarti pengurangan cakupan program, karena perhitungan kebutuhan anggaran turut dipengaruhi oleh harga bahan pangan, efisiensi operasional, dan realisasi penyaluran pada tahun berjalan.

Sebagai konteks, BGN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG. Program ini beroperasi secara bertahap sejak awal tahun 2025 dengan sasaran yang terus diperluas dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita. Besaran anggaran tahunan program ini menjadi salah satu indikator utama komitmen fiskal pemerintah terhadap agenda gizi nasional.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi perencanaan anggaran, klaim bahwa BGN memperoleh alokasi Rp240,2 triliun untuk menjalankan MBG pada 2027 dan bahwa angka tersebut turun dibandingkan Rp268 triliun pada 2026 adalah akurat serta tidak bertentangan dengan data yang tersedia. Catatan penting yang harus dilampirkan: alokasi 2027 masih berstatus usulan dalam RAPBN 2027 yang menunggu pembahasan dan pengesahan DPR, sehingga besarannya berpotensi mengalami perubahan.

Rating: BENAR — dengan catatan bahwa angka 2027 merupakan usulan RAPBN, bukan alokasi final yang telah disahkan.