Bahlil Rangkap Jabatan: Apa Dampaknya bagi Percepatan Hilirisasi?

Keputusan pemerintah menempatkan satu figur di dua posisi strategis sekaligus kembali menyorot perhatian publik. Kombinasi peran sebagai koordinator bidang hilirisasi dan pimpinan kementerian energi sumber daya mineral dinilai membawa konsekuensi besar terhadap arah kebijakan pengolahan bahan baku di dalam negeri. Sejumlah pengamat menilai skema rangkap jabatan semacam ini bisa mempercepat koordinasi, sementara pihak lain khawatir justru memicu tumpang tindih kewenangan.

Alasan di Balik Pemberian Dua Peran Sekaligus

Pemerintah menempatkan rangkap jabatan ini dengan narasi efisiensi. Argumentasinya sederhana: ketika satu orang memegang kendali atas fungsi perencanaan makro sekaligus pelaksana teknis di lapangan, proses pengambilan keputusan potensialnya menjadi lebih ringkas. Rantai koordinasi yang biasanya melibatkan banyak pihak dapat dipangkas, dan arah kebijakan bisa diselaraskan tanpa perlu negosiasi berlarut antarlembaga.

Namun efisiensi Administratif tidak otomatis menghasilkan efisiensi tata kelola. Faktanya adalah, dua lembaga dengan mandat berbeda tetap memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang terpisah. Kemenko Hilirisasi bertugas menyusun arah besar dan sinkronisasi lintas kementerian, sedangkan Kementerian ESDM mengelola sumber daya, perizinan, serta aspek teknis pengelolaan wilayah kerja. Ketika pemimpin kedua lembaga adalah orang yang sama, garis pemisah antara merumuskan kebijakan dan menjalankannya berpotensi kabur.

Tantangan Pembagian Wewenang

Kekhawatiran yang muncul bukan soal kapasitas individu, melainkan soal struktur. Berdasarkan praktik tata pemerintahan, pemisahan peran antara regulator dan pelaksana dirancang agar terjadi saling kontrol. Tanpa pemisahan tegas, risiko konflik kepentingan meningkat karena lembaga yang sama bisa menilai keberhasilan program yang ia jalankan sendiri.

Dalam konteks hilirisasi, persoalan ini krusial. Program pengolahan bahan baku di dalam negeri menyangkut investasi triliunan rupiah, penyerapan tenaga kerja, serta dampak lingkungan di daerah penghasil. Keputusan seperti penetapan komoditas prioritas, pemberian insentif, hingga pengawasan pemenuhan komitmen industri hilir memerlukan objektivitas yang tinggi. Jika satu pintu mengendalikan seluruh siklus kebijakan, mekanisme umpan balik dari pihak independen bisa melemah.

Selain itu, terdapat isu koordinasi dengan kementerian lain. Kebijakan industri, perdagangan, dan lingkungan hidup semuanya berkaitan langsung dengan rantai pengolahan hasil tambang dan perkebunan. Kemenko berperan sebagai penengah saat terjadi perbedaan prioritas antar kementerian. Pertanyaannya, bagaimana posisi koordinator bisa berdiri netral bila ia sekaligus menjadi salah satu pihak yang terlibat langsung dalam eksekusi?

Sinyal yang Perlu Dikirimkan Kepemimpinan

Di sinilah peran presiden menjadi penentu. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan menetapkan batas tegas antara fungsi koordinasi dan fungsi pelaksanaan. Tanpa instruksi yang jelas, birokrasi di bawah akan mengikuti logika yang paling nyaman: satu atasan, satu arah, tanpa ruang untuk mengkritik kebijakan.

Ketegasan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk keputusan formal, misalnya melalui peraturan presiden yang merinci tugas, wewenang, serta produk hukum masing-masing lembaga. Pembagian ini penting agar setiap pihak mengetahui ruang geraknya dan masyarakat dapat menilai kinerja berdasarkan indikator yang terukur.

Publik juga membutuhkan transparansi atas target yang hendak dicapai. Program hilirisasi kerap dijanjikan mampu menambah nilai tambah dan membuka lapangan kerja, namun tanpa indikator yang jelas, klaim tersebut sulit diverifikasi. Data menunjukkan, keberhasilan program semacam ini harus diukur dari peningkatan ekspor produk jadi, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap penerimaan negara, bukan sekadar jumlah izin yang diterbitkan.

Skema Alternatif yang Bisa Dipertimbangkan

Sejumlah opsi tersedia bila pemerintah ingin menjaga momentum percepatan tanpa mengorbankan akuntabilitas. Pertama, menetapkan jadwal berakhirnya rangkap jabatan sebagai masa transisi, dengan syarat target antara yang harus dipenuhi. Kedua, membentuk unit pengawas independen yang melaporkan langsung kepada presiden untuk menilai kinerja kedua lembaga. Ketiga, memperkuat peran DPR melalui mekanisme interpelasi dan rapat kerja yang berkala.

Opsi-opsi tersebut menegaskan bahwa persoalan bukan sekadar siapa yang memimpin, melainkan bagaimana kekuasaan dibatasi agar tetap akuntabel.

Kesimpulan Verifikasi

Klaim bahwa rangkap jabatan otomatis mempercepat hilirisasi bersifat prematur. Verifikasi terhadap logika kelembagaan menunjukkan, percepatan hanya terjadi bila batas kewenangan dijaga dan mekanisme pengawasan tetap berjalan. Sebaliknya, tanpa pagar pembatas yang jelas, skema ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi yang justru memperlambat keputusan.

Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan formal dari puncak kekuasaan eksekutif: siapa berwenang membuat aturan, siapa menjalankan, dan siapa mengawasi. Selama garis itu belum digambar tegas, debat soal efektivitas rangkap jabatan akan terus berulang tanpa kepastian arah kebijakan.