ARGENTINA — Petani Gugat Pemerintah Milei Terkait Pajak Ekspor Pertanian

Di sebuah kantor hukum kecil di Pergamino, Argentina, seorang petani generasi kelima sekaligus praktisi hukum bernama Marcelo Risso sedang melancarkan manuver hukum yang sangat jarang terjadi. Tanpa dukungan korporasi agribisnis raksasa atau institusi pengusaha besar, Risso nekat mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal Argentina atas pemungutan pajak ekspor komoditas pertanian (retenciones). Gugatan mandiri tersebut menuntut pengembalian dana sebesar US$84.169 yang dinilai dipungut secara tidak sah oleh lembaga perpajakan negara (ARCA).

Pertarungan hukum ini menjadi simbol perlawanan individual terkini terhadap kebijakan fiskal di bawah rezim Presiden Javier Milei. Meskipun Milei gencar mengampanyekan prinsip kebebasan pasar dan pengurangan keterlibatan negara, retensi ekspor di sektor pertanian nyatanya tetap dipertahankan demi mengamankan penerimaan kas negara. Risso menggambarkan perjuangan hukumnya sebagai analogi klasik pertempuran David melawan Goliat.

Kronologi Gugatan: Dari Penolakan Anggaran hingga Mahkamah Agung

Konflik hukum ini berakar dari dinamika politik anggaran negara pada beberapa tahun sebelumnya. Risso menilai terdapat cacat kewenangan hukum yang terus dibiarkan oleh pemerintah hingga saat ini.

1. Tahun 2021: Kongres Argentina resmi menolak rancangan anggaran tahunan yang diajukan pemerintah. Menurut analisis hukum Risso, penolakan ini secara otomatis membatalkan kewenangan delegasi (facultad delegada) pihak Eksekutif dalam menentukan tarif retensi ekspor.
2. Tahun 2023: Marcelo Risso melayangkan gugatan amparo (perlindungan hak konstitusional) secara pribadi untuk menuntut restitusi sebesar US$84.169 atas pemotongan ekspor yang dianggaps ilegal.
3. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding: Pengadilan Negeri serta Pengadilan Federal Rosario menolak gugatan Risso demi menjaga stabilitas pendapatan fiskal negara.
4. Tahun 2024: Risso menolak menyerah dan resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Argentina (Corte Suprema de la Nación) sebagai benteng hukum terakhir.

Analisis Ketimpangan Hukum dan Realitas Ekonomi

Sengketa ini memperlihatkan ketimpangan yang sangat mencolok antara daya tahan individu warga negara melawan struktur hukum negara yang masif. "Saya bertarung melawan praktis seluruh departemen hukum ARCA yang memiliki ratusan pengacara dengan sumber daya tak terbatas, sementara saya di sini sendirian di studio dengan satu komputer," ungkap Risso saat menjelaskan situasinya.

Dilema Kebijakan Javier Milei dan Sektor Agrobisnis

Tuntutan Risso menembus titik paling sensitif dari janji politik Presiden Javier Milei. Sektor agribisnis merupakan penghasil devisa paling vital bagi ekonomi Argentina, namun terus tertekan oleh beban tarif ekspor yang merusak daya saing internasional. Meskipun Milei secara retoris berjanji menghapus beban pemajakan agraris, tekanan utang luar negeri dan target penurunan inflasi mendesak pemerintah untuk terus mengandalkan pendapatan dari sektor ini.

Keputusan Mahkamah Agung mendatang tidak hanya menentukan nasib uang senilai US$84.169 milik Risso. Putusan tersebut memegang kunci bagi masa depan sektor agribisnis Argentina, karena berpotensi menciptakan preseden hukum yang dapat memicu gelombang gugatan serupa dari ribuan produsen pertanian lainnya di seluruh negeri.