Argentina — La Pampa Gugat Milei Terkait Pemotongan Dana Royalti

Sebuah ketegangan politik dan hukum kembali memuncak di jantung Argentina. Gubernur Provinsi La Pampa, Sergio Ziliotto, melayangkan gugatan hukum darurat (medida cautelar autónoma) ke Mahkamah Agung Keadilan Bangsa. Langkah perlawanan ini dipicu oleh kebijakan drastis Presiden Javier Milei yang mencabut pembagian hasil royalti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Los Nihuiles dan menyerahkan seluruh pendapatan tersebut secara eksklusif kepada Provinsi Mendoza.

Kebijakan kontroversial yang tertuang dalam Dekrit 982/2026 dan ditandatangani bersama Menteri Ekonomi Luis Caputo ini secara mendadak mengakhiri skema distribusi royalti yang telah bertahan sejak 1973. Keputusan sepihak tersebut memicu amarah publik La Pampa, mengingat Provinsi Mendoza saat ini dipimpin oleh sekutu politik koalisi penguasa La Libertad Avanza, sementara La Pampa mendapati kas daerahnya terancam tergerus secara signifikan.

Perang Hukum di Tepian Sungai Atuel

Perselisihan mengenai pemanfaatan air dan energi di sepanjang aliran Sungai Atuel sejatinya merupakan konflik menahun antara kedua provinsi. Namun, intervensi langsung dari Casa Rosada—istana kepresidenan Argentina—memberikan eskalasi baru yang berpotensi memicu krisis konstitusional antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam berkas gugatannya, Pemerintah Provinsi La Pampa menegaskan bahwa keputusan eksekutif nasional tidak sekadar memangkas alokasi finansial daerah, melainkan merusak tatanan hukum yang disepakati bersama secara bilateral maupun multilateral. La Pampa menuntut agar Mahkamah Agung memblokir pemberlakuan dekrit tersebut sampai pokok perkara selesai disidangkan secara menyeluruh.

"Keputusan Pemerintah Nasional tidak hanya mengakibatkan hilangnya sumber daya secara drastis bagi kas provinsi, tetapi juga mengubah hak-hak yang memiliki landasan hukum kuat secara sepihak," tegas pihak juru bicara hukum Provinsi La Pampa dalam dokumen gugatannya.

Pelanggaran Kesepakatan Bersejarah 1992

Argumen krusial yang diusung oleh La Pampa berakar pada perjanjian inter-yurisdiksi yang disepakati pada tahun 1992. Kala itu, Pemerintah Nasional, Provinsi Mendoza, dan Provinsi La Pampa menandatangani kesepakatan tripartit yang kemudian disahkan dan dihomologasi langsung oleh Mahkamah Agung.

Menurut analisis para pakar hukum tata negara, dekrit presiden tidak memiliki kewenangan hierarkis untuk membatalkan perjanjian antar-wilayah yang telah disahkan oleh lembaga peradilan tertinggi. Langkah Presiden Javier Milei ini dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan eksekutif yang mengabaikan prinsip-prinsip federalisme dalam bernegara.

Apropriasi Politik dan Ancaman Fiskal Regional

Di balik perdebatan hukum ini, terhampar konstelasi politik yang rapuh. Langkah Javier Milei menyerahkan 100 persen royalti Sistem Hidroelektrik Los Nihuiles kepada Mendoza dipandang banyak pihak sebagai bentuk "hadiah politik" bagi sekutunya. Gubernur Mendoza dikenal memiliki kedekatan taktis dengan pemerintahan pusat, sementara La Pampa vokal mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran ketat yang diterapkan Milei.

Bagi warga La Pampa, pemotongan dana ini bukan sekadar angka-angka statistik di atas kertas APBD. Ini menyangkut hak atas pembangunan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan sungai, serta pelayanan publik. "Ini adalah bentuk perampasan hak-hak daerah yang dibungkus dalam narasi efisiensi," ujar seorang analis kebijakan publik setempat.

Kini, bola panas berada di tangan para hakim Mahkamah Agung Argentina. Putusan mereka tidak hanya akan menentukan nasib alokasi royalti Los Nihuiles, tetapi juga mematok garis batas sejauh mana kekuasaan Presiden dapat mengintervensi hak-hak otonomi provinsi di seluruh Argentina.