Pramono Anung Perintahkan Penertiban TPS Ilegal di Kapuk Muara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas pembuangan sampah tak berizin yang meresahkan warga di kawasan Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk segera menertibkan tempat penampungan sampah (TPS) ilegal yang beroperasi di Jalan Vikamas Tengah 10, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan.

Langkah intervensi cepat ini diambil setelah kawasan pemukiman di sekitar lokasi terdampak polusi bau tak sedap, ancaman kontaminasi air tanah, serta potensi bahaya kebakaran akibat pembakaran sampah liar. Praktik pengelolaan sampah tanpa izin ini dinilai telah melanggar tata ruang lingkungan hidup Ibu Kota dan mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Kronologi dan Langkah Penertiban Lapangan

Berdasarkan laporan investigasi dan penelusuran berkala dari pihak kelurahan bersama instansi terkait, berikut alur kronologis eskalasi masalah hingga penanganan di lokasi:

1. Aduan Berulang Warga: Masyarakat sekitar mengeluhkan akumulasi tumpukan sampah yang kian menggunung serta aroma busuk yang tercium hingga ke radius ratusan meter, diperparah dengan aktivitas truk pengangkut liar pada malam hari.
2. Verifikasi Lapangan: Petualangan para pengelola lahan tak berizin terendus oleh petugas gabungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan Satpol PP saat melakukan inspeksi mendadak ke Jalan Vikamas Tengah 10.
3. Ditemukan Pelanggaran Izin: Hasil pemeriksaan menegaskan bahwa lahan tersebut bukan fasilitas resmi pembuangan akhir ataupun TPS sementara yang terdaftar di bawah pengelolaan suku dinas terkait.
4. Instruksi Tegas Gubernur: Gubernur Pramono Anung menginstruksikan penutupan permanen, penghentian operasional, serta pengangkutan tumpukan sampah ke tempat pembuangan resmi.

"Penataan lingkungan dan penegakan hukum atas pembuangan sampah ilegal tidak boleh ditawar. TPS tak berizin di Kapuk Muara harus segera ditertibkan tanpa kompromi," tegas Pramono Anung dalam keterangannya.

Fokus Pembersihan dan Sanksi bagi Pelanggar

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara diterjunkan langsung untuk mengamankan lokasi, memasang garis pembatas, serta menyiagakan armada truk pengangkut guna membersihkan residu sampah. Pemprov DKI Jakarta juga tengah mendalami aktor operasional di balik keberadaan TPS liar tersebut.

• Evakuasi Sampah Masif: Puluhan ton material sampah residu dan limbah rumah tangga diangkut bertahap menuju TPST Bantargebang.
• Pemasangan Papan Larangan: Lokasi ditutup secara hukum dengan plang segel agar tidak dimanfaatkan kembali oleh oknum pengelola sampah liar.
• Penerapan Sanksi Pidana & Denda: Pihak pengelola yang terbukti mengomersialkan lahan tanpa izin terancam sanksi sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memperketat patroli lingkungan di area rawan penimbunan sampah liar di seluruh wilayah Jakarta Utara, guna memastikan kawasan permukiman tetap higienis dan terbebas dari ancaman degradasi lingkungan.