Akademisi Transportasi Soroti Kesenjangan Infrastruktur Perkotaan

Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transportasi publik di Indonesia kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari kalangan akademisi yang menyoroti adanya kesenjangan mencolok antara perencanaan di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Meski pemerintah telah mencanangkan berbagai proyek strategis nasional di sektor perhubungan, sejumlah pengamat menilai masih terdapat lubang besar yang menganga dari sisi pemerataan dan keberpihakan terhadap pengguna angkutan massal.

Paradoks Pembangunan dan Ketimpangan Akses

Dalam banyak diskursus, pembangunan infrastruktur kerap diukur dari seberapa megah fisik konstruksinya. Namun, parameter keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana proyek tersebut mampu mengurai kemacetan, menekan angka kecelakaan, serta menyediakan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali menjadi musuh utama visi transportasi berkelanjutan. Tanpa adanya kebijakan pembatasan yang ketat, penambahan ruas jalan tol dan pelebaran arteri hanya akan bersifat sementara menghilangkan sumbatan, lalu kembali jenuh dalam hitungan bulan.

Data dari berbagai lembaga riset independen menunjukkan bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tingkat okupansi angkutan umum masih jauh dari target ideal. Persoalannya bukan hanya pada jumlah armada, melainkan juga pada kenyamanan, keamanan, serta integrasi rute yang masih setengah hati. Integrasi antarmoda yang buruk menyebabkan masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi karena waktu tempuh menggunakan transportasi publik justru lebih lama dan tidak dapat diprediksi.

Pentingnya Perspektif Teknis Sipil dalam Kebijakan

Sudah seharusnya para pengambil keputusan lebih sering melibatkan para pakar dari disiplin ilmu teknik sipil dalam perumusan kebijakan makro. Transportasi bukan sekadar memindahkan benda atau manusia dari titik A ke B, melainkan ilmu rekayasa yang kompleks menyangkut geometri jalan, perilaku pengemudi, psikologi kerumunan, hingga perencanaan tata ruang. Selama ini, masukan dari akademisi seringkali hanya dijadikan formalitas di meja seminar, alih-alih diadopsi menjadi pedoman teknis yang mengikat.

Penerapan desain jalan yang berkeselamatan, misalnya, memerlukan analisis mendalam terhadap titik-titik rawan kecelakaan. Hal tersebut tidak bisa diselesaikan sekadar dengan memasang rambu atau polisi tidur, namun harus menyentuh aspek fundamental seperti perhitungan radius tikungan, jarak pandang henti, dan superelevasi yang sesuai dengan standar internasional. Keengganan merevisi geometrik jalan yang sudah usang akan terus mengorbankan nyawa di jalan raya.

Peran Dewan Penasehat dalam Advokasi Publik

Organisasi profesi dan dewan penasehat seperti Masyarakat Transportasi Indonesia memiliki tugas berat sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah, operator, dan masyarakat sipil. Mereka harus mampu menyuarakan koreksi berbasis data ilmiah, bukan sekadar mengamini setiap proyek mercusuar yang diluncurkan. Fungsi watchdog yang independen menjadi kunci agar triliunan rupiah uang negara tidak menguap sia-sia untuk pekerjaan yang tidak menyentuh akar masalah.

Pendekatan yang selama ini mendominasi adalah pembangunan yang berorientasi pada kontrak fisik semata. Ke depan, harus ada pergeseran paradigma menuju kontrak berbasis kinerja layanan. Operator harus diberi insentif jika mampu meningkatkan jumlah penumpang dan menurunkan waktu tunggu, serta dijatuhi penalti jika gagal memenuhi standar pelayanan minimum. Tanpa adanya budaya evaluasi yang berkelanjutan, sistem transportasi kita hanya akan jalan di tempat.

Urgensi Regulasi yang Berpihak pada Pejalan Kaki

Hal lain yang tak kalah mendesak adalah kelengkapan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda. Trotoar yang memadai, penyeberangan yang aman, dan jalur sepeda yang terlindungi adalah tolok ukur peradaban sebuah kota. Sayangnya, di banyak wilayah, trotoar justru dialihfungsikan menjadi tempat parkir liar atau lapak pedagang kaki lima tanpa ada penertiban serius. Keberpihakan terhadap pengguna jalan yang rentan harus diwujudkan dalam bentuk anggaran yang konkret, bukan sekadar imbauan.

Konsep jalan berbagi ruang yang sudah berhasil di kota-kota Eropa perlu diadaptasi dengan kearifan lokal. Namun, adaptasi tersebut memerlukan kajian teknik sipil yang matang agar tidak menimbulkan konflik baru antar pengguna jalan. Di sinilah letak pentingnya peran institusi pendidikan tinggi dalam melakukan riset terapan yang relevan dengan permasalahan urban.

Secara keseluruhan, stagnasi perbaikan transportasi publik bukan disebabkan oleh ketiadaan teknologi atau dana, melainkan lebih pada fragmentasi kelembagaan dan rendahnya kemauan politik untuk menegakkan aturan. Pelibatan para pakar sejak tahap perencanaan hingga pengawasan adalah obat yang paling rasional. Jika suara dari kampus dan organisasi profesi terus diabaikan, maka target-target Indonesia Emas di sektor konektivitas hanyalah utopia yang tertulis indah di atas kertas.

Baca juga:

• Baku Tembak di Festival Salsa Toronto Tewaskan Dua Orang
• Nobar PKB Bergemuruh, Cak Imin Prediksi Argentina Tembus Final