Ade Holis Beberkan Riset Terbaru NEXT Indonesia Center

Jakarta – Dunia riset kebijakan publik kembali mencuri perhatian setelah Head of Research NEXT Indonesia Center, Ade Holis, memaparkan serangkaian temuan terbaru yang menyentuh sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat. Dalam pemaparannya, ia menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis data yang lebih tajam untuk merespons dinamika nasional yang kian kompleks.

Menelusuri Jejak Riset yang Berdampak

NEXT Indonesia Center merupakan lembaga think tank independen yang fokus pada kajian ekonomi digital, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak didirikan, lembaga ini konsisten menghasilkan riset yang menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha. Di bawah komando Ade Holis, divisi riset memperkuat metodologi campuran antara kuantitatif dan kualitatif, sehingga setiap rekomendasi tidak hanya berlandaskan angka, tetapi juga cerita dari lapangan.

Ade Holis sendiri dikenal sebagai peneliti yang telaten menyuarakan pentingnya inklusi digital di pelosok negeri. Jejak kariernya terbentang dari berbagai kolaborasi riset dengan universitas ternama hingga menjadi konsultan bagi kementerian. Kolaborasi terbarunya bersama NEXT Indonesia Center menyasar tiga pilar utama: pemerataan akses internet, literasi data generasi muda, dan transparansi anggaran publik berbasis platform digital. Pilar-pilar ini bukan sekadar diskursus, melainkan dipetakan dari survei berskala nasional yang menjangkau lebih dari 5.000 responden di 34 provinsi.

Temuan Utama: Kesenjangan Digital Masih Menganga

Salah satu temuan paling mencolok dari riset terbaru adalah masih lebarnya kesenjangan digital antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Meskipun penetrasi internet nasional telah menembus angka 79 persen, kualitas koneksi dan pemanfaatan untuk aktivitas produktif sangat timpang. Data yang dikumpulkan tim Ade Holis menunjukkan bahwa hanya 34 persen usaha mikro di desa yang memanfaatkan lokapasar digital, sementara di kota angkanya mencapai 68 persen.

"Ini bukan sekadar soal sinyal, melainkan tentang kesiapan ekosistem. Pelaku UMKM di desa butuh pendampingan yang holistik, mulai dari pengemasan produk hingga memahami algoritma platform," papar Ade Holis dalam diskusi terbatas. Pernyataan ini didukung oleh bukti lapangan berupa wawancara mendalam dengan 200 pelaku usaha di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hambatan bahasa, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi keuangan digital menjadi benang merah yang mengikat temuan mereka.

Riset NEXT Indonesia Center juga menyoroti fenomena "pelatihan digital bersyarat" yang dinilai tidak efektif. Banyak program pelatihan dari pemerintah maupun swasta yang mewajibkan peserta telah memiliki perangkat tertentu atau rekening bank digital. Akibatnya, kelompok paling rentan justru tersisih. Ade Holis menekankan perlunya redesain program agar berorientasi pada prinsip jemput bola, bukan sekedar memenuhi target serapan anggaran.

Dampak Sosial dan Rekomendasi Strategis

Temuan selanjutnya yang tak kalah penting adalah korelasi antara kesenjangan digital dengan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Melalui platform keterbukaan informasi yang dianalisis, tim riset menemukan bahwa tingkat partisipasi warga di wilayah dengan akses internet lambat hampir setengah lebih rendah dibandingkan wilayah berkoneksi cepat. Hal ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi lokal dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Ade Holis merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu segera memfinalisasi peta jalan infrastruktur digital yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan menara, tetapi juga ekosistem pendukung seperti pusat inkubasi UMKM digital di setiap kecamatan. Kedua, dibutuhkan skema "internet produktif bersubsidi" yang menyasar pelaku usaha ultra-mikro, bukan sekadar bantuan kuota temporer. Ketiga, kolaborasi multipihak antara platform teknologi, perbankan, dan lembaga riset harus diinstitusionalkan agar transfer pengetahuan berjalan berkelanjutan.

"Kami tidak bisa terus-menerus mengandalkan proyek percontohan yang berhenti setelah masa kontrak habis. Harus ada kerangka hukum yang memastikan kesinambungan," ujar Ade Holis menekankan. NEXT Indonesia Center berencana merilis laporan lengkap riset ini pada triwulan depan, lengkap dengan dashboard interaktif yang dapat diakses publik. Langkah ini diharapkan mampu mendorong transparansi dan menjadi amunisi bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti.

Dengan paparan yang tajam dan berbasis data, Ade Holis bersama NEXT Indonesia Center terus menegaskan peran riset sebagai kompas pembangunan. Di tengah arus informasi yang deras, pendekatan yang dingin dan presisi justru menjadi oase bagi pengambil keputusan yang haus akan fakta. Ke depan, publik menanti implementasi rekomendasi tersebut, agar jembatan digital tidak lagi menjadi mimpi bagi mereka yang berada di seberang pulau.