Zulhas: Masyarakat Harus Merasakan Manfaat Ekonomi Karbon

Pasar karbon Indonesia kini memasuki fase implementasi yang sesungguhnya. Tonggak penting ini ditandai dengan penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk proyek perdagangan karbon, sekaligus peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub. Momen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan karbon berbasis hutan tidak lagi sekadar wacana, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen ekonomi yang konkret.

Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa arah akhir dari perdagangan karbon bukan hanya mengejar nominal transaksi fantastis, melainkan memastikan aliran manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat yang selama ini menjadi garda depan pelestarian hutan. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Lurusin.com, Selasa (7/7/2026).

"Masyarakat di sekitar hutan harus menjadi pihak yang pertama merasakan manfaat ekonomi karbon. Mereka menjaga hutan, maka mereka juga harus memperoleh nilai tambah dari kelestarian hutan tersebut. Pasar karbon harus menjadi instrumen yang menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga hutan Indonesia tetap lestari," ujar Zulhas.

Pernyataan tersebut menegaskan filosofi kebijakan nilai ekonomi karbon yang inklusif. Pemerintah tidak ingin pengelolaan karbon hanya menjadi ajang bisnis korporasi besar, tetapi justru menciptakan rantai nilai yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di kawasan penyangga hutan. Dengan skema perdagangan karbon yang tertata, masyarakat bisa memperoleh insentif nyata dari aktivitas konservasi yang mereka lakukan secara turun-temurun.

Indonesia Forestry Carbon Hub yang diluncurkan bersamaan, akan menjadi wadah terintegrasi bagi proyek-proyek karbon berbasis kehutanan. Platform ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi karbon domestik maupun internasional. Di sisi lain, Persetujuan Menteri Kehutanan menjadi payung hukum penting yang memberikan kepastian regulasi bagi para pemilik proyek untuk dapat mencatatkan unit karbonnya dan diperdagangkan di bursa karbon nasional.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, potensi ekonomi karbon Indonesia sangat besar mengingat luas tutupan hutan tropis yang dimiliki. Namun potensi itu hanya akan bermakna apabila dikelola dengan pendekatan yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Zulhas meyakini bahwa pasar karbon yang adil akan mampu menjadi motor baru pembangunan rendah karbon sekaligus mengurangi emisi nasional sesuai target iklim.

Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam aksi iklim global. Dengan memastikan bahwa masyarakat di garda depan turut menikmati hasilnya, nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya menghitung ton setara emisi yang berkurang, melainkan juga wajah-wajah bahagia para penjaga hutan yang semakin sejahtera.