Zainal Abidin Syah, Pejuang Irian Barat Dianugerahi Pahlawan Nasional

Iringan lagu kebangsaan berkumandang di Istana Negara saat Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda kehormatan kepada sepuluh tokoh yang namanya telah terukir dalam buku sejarah bangsa. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Sultan Zainal Abidin Syah, penguasa Kesultanan Ternate yang selama puluhan tahun tak kenal lelah memperjuangkan Irian Barat agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 itu menegaskan bahwa perjuangan diplomasi dan gerilya sang sultan tak akan pernah dilupakan.

Zainal Abidin Syah bukan sekadar simbol keraton tua di Maluku Utara. Ia adalah motor penggerak yang menjembatani kepentingan rakyat di timur Indonesia dengan cita-cita nasional. Di tengah tekanan politik global dan intrik kolonial yang belum sepenuhnya padam, ia memilih berdiri bersama Republik.

Sultan Muda yang Melek Politik

Lahir pada 17 Agustus 1912, Zainal Abidin Syah naik takhta sebagai Sultan Ternate ke-41 di usia 35 tahun, tepat saat republik ini masih mencari bentuk. Latar belakang pendidikannya di sekolah Belanda memberinya bekal diplomasi yang langka di kalangan raja-raja Nusantara saat itu. "Beliau memahami bahwa takhta bukan hanya soal warisan, melainkan amanah untuk melindungi rakyat dan tanah air," kenang sejarawan Universitas Khairun Ternate. Pandangan ini kelak menuntunnya untuk menolak bujuk rayu Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang ingin menjadikan Ternate sebagai bagian dari Negara Indonesia Timur boneka.

Sikap tegasnya terlihat sejak Konferensi Meja Bundar. Saat banyak elite lokal gamang menentukan posisi, Zainal Abidin justru menjadi salah satu penguasa lokal pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia Serikat dan kemudian Negara Kesatuan. Ia melihat bahwa integrasi Papua Barat adalah harga mati: "Irian adalah bagian mutlak dari Indonesia, terpisah hanya oleh siasat penjajah," begitu seruannya yang kerap diulang di forum-forum adat.

Operasi Trikora dan Peran di Garis Belakang

Ketika Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961, Zainal Abidin Syah berada di garda terdepan pulau-pulau perbatasan. Wilayah kekuasaannya—dari Halmahera hingga kepulauan sekitar—menjadi pangkalan logistik dan rute penyusupan bagi sukarelawan serta pasukan yang akan diterjunkan ke Papua Barat. Sultan mengerahkan seluruh armada tradisional, membuka lumbung pangan, dan memobilisasi 10.000 lebih rakyatnya untuk mendukung operasi militer Indonesia.

"Kami tidak memiliki tank atau pesawat tempur, tetapi kami memiliki semangat yang sama dengan saudara-saudara di Jawa dan Sumatera. Laut adalah jalan kami, dan persatuan adalah senjata kami," tulis Zainal Abidin dalam suratnya kepada Pemerintah Pusat.

Peran ganda sebagai pemimpin adat sekaligus komandan gerilya membuat ia menjadi buruan intelijen asing. Namun ia tak surut. Hingga akhir hayatnya pada 1984, sultan itu konsisten menyuarakan bahwa Irian Barat adalah darah daging Indonesia. Penghargaan Bintang Mahaputera Utama yang diterimanya pada 1973 hanyalah satu dari sekian pengakuan formal yang kini disempurnakan dengan status Pahlawan Nasional.

Warisan yang Melampaui Gelar

Pengakuan negara terhadap Zainal Abidin Syah bukan hanya seremoni tahunan. Ini adalah pesan bahwa perjuangan dari kawasan timur tak kalah penting dalam membentuk utuhnya NKRI. Kini, namanya diabadikan tidak hanya di prasasti keraton, tetapi juga dalam kurikulum sejarah lokal dan nasional. Menurut sejarawan, "Penganugerahan ini mengoreksi narasi bahwa integrasi Papua hanya milik Jakarta. Nyatanya, tokoh-tokoh lokal seperti Sultan Zainal Abidin adalah kunci kemenangan diplomasi dan militer."

Di Ternate, masyarakat menggelar ritual adat Gelar Kesultanan sebagai ungkapan syukur. Bagi mereka, gelar Pahlawan Nasional ini adalah titik puncak dari pengabdian leluhur yang memang sejak awal menempatkan Indonesia di atas segalanya. Pelajaran yang ditinggalkannya relevan hingga kini: semangat menjaga kedaulatan tidak boleh padam meski ancaman telah berganti rupa.