Verifikasi: Usulan Ubah Nomenklatur RUU Perampasan Aset Menjadi Pemulihan

Beredar klaim bahwa advokat senior Juniver Girsang mengusulkan perubahan nomenklatur Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengganti istilah 'perampasan' menjadi 'pemulihan' atau 'pengembalian'. Klaim ini beredar di tengah perdebatan publik mengenai potensi penyalahgunaan RUU tersebut sebagai instrumen untuk menekan lawan politik. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen legislasi, pernyataan publik, dan kerangka hukum yang berlaku, laporan ini menyajikan temuan faktual atas klaim dimaksud.

Klaim yang Diverifikasi

Klaim: Seorang advokat senior mengusulkan agar istilah 'perampasan' dalam RUU Perampasan Aset digantikan dengan terminologi 'pemulihan' atau 'pengembalian'.
Fakta: Usulan perubahan nomenklatur benar disampaikan dalam diskursus publik, namun perubahan nama tidak mengubah substansi kewenangan yang diatur dalam draf RUU.

Klaim ini terdiri atas dua unsur yang harus dipisahkan secara forensik. Unsur pertama adalah pernyataan faktual, yaitu apakah yang bersangkutan benar menyampaikan usulan perubahan nomenklatur. Unsur kedua adalah argumen normatif, yaitu apakah perubahan nama diperlukan dan apakah RUU ini berpotensi disalahgunakan. Unsur pertama dapat diverifikasi melalui rekaman pernyataan; unsur kedua merupakan penilaian yang harus diuji terhadap data dan kerangka regulasi.

Hasil Verifikasi atas Pernyataan

Berdasarkan verifikasi, Juniver Girsang merupakan advokat senior yang secara konsisten menyampaikan pandangan hukum mengenai RUU Perampasan Aset di ruang publik. Pernyataan mengenai usulan penggantian istilah 'perampasan' menjadi 'pemulihan' atau 'pengembalian' konsisten dengan posisi yang bersangkutan dalam perdebatan RUU ini. Tidak ditemukan bukti yang bertentangan dengan atribusi pernyataan tersebut.

Faktanya adalah, gagasan penggunaan terminologi 'pemulihan aset' bukan hal baru dalam hukum Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menggunakan terminologi asset recovery atau pemulihan aset sebagai salah satu pilar utama pemberantasan korupsi. Dengan demikian, usulan perubahan nomenklatur memiliki rujukan pada instrumen hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum positif nasional.

Konteks Legislasi RUU Perampasan Aset

Data menunjukkan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional dalam beberapa periode, termasuk daftar prioritas, namun hingga kini belum disahkan. Dokumen draf yang tersedia mengatur mekanisme perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, antara lain korupsi dan tindak pidana pencucian uang, termasuk melalui mekanisme tanpa pemidanaan terhadap aset yang pemiliknya meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Sumber resmi dari kalangan penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berulang kali menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU ini dengan alasan rendahnya tingkat pengembalian aset hasil korupsi di bawah rezim hukum saat ini. Di sisi lain, kalangan advokat dan sebagian akademisi menyampaikan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk kekhawatiran bahwa instrumen ini dapat diarahkan untuk menekan lawan politik apabila tidak disertai pengawasan yudisial yang ketat.

Uji Substansi: Nomenklatur versus Mekanisme Hukum

Perlu dicatat secara presisi bahwa perubahan nomenklatur tidak dengan sendirinya mengubah substansi kewenangan. Apabila istilah 'perampasan' diganti menjadi 'pemulihan' atau 'pengembalian' tanpa perubahan pada mekanisme, syarat, dan pengawasan, maka kewenangan negara untuk mengambil alih aset tetap identik. Adalah menyesatkan apabila klaim perubahan nama ditafsirkan sebagai penghapusan kewenangan perampasan. Yang menentukan adalah desain kelembagaan, yaitu kewajiban penetapan pengadilan, hak pembelaan diri pemilik aset, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum.

Adapun kekhawatiran bahwa RUU ini dapat digunakan untuk menghabisi lawan politik merupakan argumen risiko, bukan fakta yang telah terjadi, mengingat RUU tersebut belum disahkan. Kekhawatiran serupa telah disampaikan berbagai pihak dan merupakan bagian sah dari perdebatan legislasi. Namun menyatakan bahwa RUU ini pasti akan disalahgunakan adalah tidak akurat karena merupakan spekulasi tanpa bukti pada tahap ini.

Kesimpulan

Rating: BENAR, dengan catatan konteks. Klaim bahwa Juniver Girsang mengusulkan perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi 'pemulihan' atau 'pengembalian' terverifikasi sebagai pernyataan yang konsisten dengan diskursus publik yang bersangkutan dan memiliki rujukan terminologis dalam UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia. Catatan verifikasi: pertama, perubahan nomenklatur tidak mengubah substansi kewenangan perampasan aset; kedua, kekhawatiran penyalahgunaan terhadap lawan politik merupakan penilaian risiko yang sah diperdebatkan, namun belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Publik disarankan merujuk pada draf resmi RUU dan dokumen legislasi DPR untuk menilai substansi secara langsung.