Verifikasi Usulan Perubahan Nomenklatur RUU Perampasan Aset

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigasi, beredar klaim bahwa advokat Juniver Girsang mengusulkan agar nomenklatur Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diubah dengan menggunakan terminologi pemulihan atau pengembalian aset. Klaim ini beredar dalam konteks perdebatan publik mengenai rancangan regulasi yang hingga kini belum disahkan. Laporan ini memeriksa kebenaran pernyataan tersebut, konteks legislasi yang melatarbelakanginya, serta implikasi yuridis apabila usulan perubahan istilah benar-benar diterapkan oleh pembentuk undang-undang.

Klaim yang Diperiksa

Klaim bahwa seorang praktisi hukum bernama Juniver Girsang menyampaikan usulan perubahan nama RUU Perampasan Aset di ruang publik. Dalam pernyataan yang beredar, yang bersangkutan menilai diksi perampasan berkonotasi negatif dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa negara mengambil alih harta kekayaan warga secara sepihak tanpa proses yang layak. Sebagai alternatif, diusulkan penggunaan istilah pemulihan aset atau pengembalian aset. Pernyataan tersebut juga disertai harapan agar regulasi ini kelak tidak dijadikan instrumen untuk menyingkirkan lawan politik. Kedua unsur pernyataan itu menjadi objek pemeriksaan dalam laporan ini.

Status Legislasi RUU Perampasan Aset

Data menunjukkan bahwa RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana telah masuk dalam Program Legislasi Nasional dan sempat tercatat dalam daftar prioritas pembahasan. Dokumen resmi Dewan Perwakilan Rakyat mencatat rancangan ini diusulkan untuk memberi dasar hukum bagi negara dalam merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Naskah akademik rancangan serupa telah disiapkan sejak lebih dari satu dekade lalu, namun pembahasannya berulang kali tertunda. Sumber resmi Komisi Pemberantasan Korupsi berkali-kali menyatakan dukungan terhadap pengesahan regulasi ini karena dinilai mampu memangkas keuntungan ekonomi dari kejahatan dan memperkuat pengembalian kerugian negara. Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mendorong hal serupa. Meski demikian, hingga laporan ini disusun, rancangan tersebut belum disahkan menjadi undang-undang, sehingga seluruh perdebatan masih berada pada tataran konsep.

Hasil Verifikasi terhadap Klaim

Berdasarkan penelusuran terhadap pernyataan publik yang bersangkutan, usulan perubahan nomenklatur memang disampaikan oleh Juniver Girsang dalam kapasitasnya sebagai advokat. Argumen yang digunakan memiliki dasar normatif yang dapat diverifikasi: terminologi asset recovery dalam United Nations Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, secara harfiah lebih dekat dengan padanan pemulihan aset ketimbang perampasan aset. Dengan demikian, usulan pergantian istilah bukan tanpa pijakan hukum internasional. Namun faktanya adalah, perubahan nama tidak otomatis mengubah substansi. Mekanisme perampasan aset, dengan nama apa pun, tetap memerlukan jaminan proses peradilan yang adil, pembuktian di muka pengadilan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Tanpa tiga prasyarat itu, pergantian nomenklatur hanya bersifat kosmetik dan tidak menghilangkan risiko penyalahgunaan.

Adapun kekhawatiran bahwa regulasi ini dapat dipakai untuk menghabisi lawan politik merupakan kekhawatiran yang memiliki preseden historis di sejumlah yurisdiksi, di mana instrumen hukum negara pernah disalahgunakan untuk menekan oposisi. Karena itu, sejumlah akademisi menekankan pentingnya pengawasan hakim yang ketat, hak membela diri bagi pemilik aset, serta larangan penargetan diskriminatif sebagai syarat sebelum aturan ini disahkan.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap klaim, bukti, dan dokumen resmi yang tersedia, klaim bahwa Juniver Girsang mengusulkan penggantian nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi pemulihan atau pengembalian aset dinyatakan BENAR sebagai pernyataan yang memang disampaikan yang bersangkutan. Perlu dicatat, usulan tersebut bersifat rekomendasi dan belum mengubah status legislasi apa pun. Kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan terhadap lawan politik tidak dapat dibuktikan maupun disangkal pada tahap ini karena aturan belum berlaku; yang dapat diverifikasi adalah bahwa perlindungan prosedural menjadi syarat mutlak agar regulasi tidak disalahgunakan. Sebaliknya, klaim yang menyatakan rancangan ini telah dirancang khusus untuk menargetkan figur politik tertentu tidak didukung bukti dan tergolong menyesatkan apabila disebarkan tanpa konteks yang memadai.