Verifikasi Usulan Perlindungan Aset Rakyat dalam RUU Perampasan Aset

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin, beredar klaim bahwa seorang pakar bernama Bambang mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memuat larangan penggunaan kewenangan perampasan aset untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan, maupun masyarakat sipil. Laporan ini memeriksa klaim tersebut dengan merujuk pada dokumen resmi legislasi, data lembaga negara, serta rekam jejak perdebatan publik yang terdokumentasi.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Bambang meminta RUU Perampasan Aset melarang kewenangan perampasan aset digunakan untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan, atau masyarakat sipil.

Fakta sementara: Kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan perampasan aset terdokumentasi dalam perdebatan publik dan kajian organisasi masyarakat sipil sejak rancangan ini masuk daftar legislasi prioritas.

Klaim tersebut menempatkan RUU Perampasan Aset bukan semata sebagai instrumen pemberantasan korupsi, melainkan juga sebagai kewenangan negara yang berpotensi disalahgunakan. Verifikasi diarahkan pada tiga pertanyaan: pertama, apakah RUU Perampasan Aset benar ada dan berstatus resmi; kedua, apakah kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan memiliki dasar terdokumentasi; ketiga, apakah usulan perlindungan terhadap lawan politik, wartawan, dan masyarakat sipil sejalan dengan rekomendasi lembaga independen.

Status Resmi RUU Perampasan Aset

Faktanya adalah RUU Perampasan Aset merupakan rancangan regulasi yang tercatat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI sejak tahun 2023 dan kembali masuk daftar prioritas pada periode berikutnya. Pemerintah secara terbuka mendorong pembahasan rancangan ini, namun DPR periode 2019-2024 tidak menyelesaikannya hingga masa jabatan berakhir. Data menunjukkan rancangan ini mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture), yakni negara dapat mengajukan gugatan perdata in rem terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meskipun pemiliknya belum atau tidak dijatuhi hukuman pidana.

Konsep tersebut sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Instrumen internasional itu mendorong negara anggota memiliki mekanisme penyitaan hasil kejahatan tanpa putusan pidana. Dengan demikian, keberadaan RUU ini terverifikasi sebagai agenda legislasi resmi, bukan wacana tanpa dasar hukum.

Bukti Kekhawatiran Penyalahgunaan Kewenangan

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen publik, kekhawatiran bahwa kewenangan perampasan aset dapat disalahgunakan telah lama tercatat. Organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia dalam berbagai kajian menekankan bahwa RUU ini harus dilengkapi pengawasan yudisial yang ketat, jaminan due process of law, serta perlindungan hak milik sebagaimana diatur Pasal 28H UUD 1945. Tanpa pengaman tersebut, kewenangan menyita aset tanpa pemidanaan dinilai rentan dipakai sebagai alat tekan oleh pihak yang berkuasa.

Kekhawatiran serupa juga muncul dari kalangan akademisi hukum pidana dan hukum tata negara. Argumen yang terdokumentasi menyebutkan bahwa perampasan aset yang tidak diikuti pemidanaan berpotensi bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah apabila tidak disertai pembuktian yang ketat di muka pengadilan. Klaim bahwa kewenangan ini dapat diarahkan untuk membungkam lawan politik atau mengintimidasi wartawan merupakan ekstrapolasi dari kekhawatiran tersebut. Secara argumentatif hal itu logis, namun atribusi spesifik pernyataan kepada Bambang belum dapat diverifikasi secara independen tanpa transkrip atau rekaman primer.

Data Pemulihan Aset di Indonesia

Data menunjukkan urgensi pembentukan regulasi ini memiliki basis empiris. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunannya mencatat tingkat pemulihan aset dari penanganan perkara korupsi masih jauh di bawah total kerugian negara yang ditimbulkan. Berbagai kajian menyebut mayoritas kerugian negara dalam perkara korupsi tidak kembali ke kas negara karena aset hasil kejahatan telah dialihkan, disamarkan, atau berada di luar jangkauan hukum pidana konvensional. Kondisi inilah yang menjadi argumen utama pendukung RUU Perampasan Aset.

Namun data yang sama tidak menjawab persoalan pengaman. Sumber resmi belum memperlihatkan draf final RUU yang memuat klausul eksplisit larangan penggunaan kewenangan untuk membungkam lawan politik, wartawan, atau masyarakat sipil. Dengan kata lain, usulan yang diklaimkan kepada Bambang belum terdokumentasi sebagai pasal dalam draf resmi yang beredar untuk publik.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa seorang pakar bernama Bambang mengusulkan perlindungan terhadap lawan politik, wartawan, dan masyarakat sipil dalam RUU Perampasan Aset dinilai SEBAGIAN BENAR. Substansi kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan terverifikasi sejalan dengan kajian resmi organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Status RUU Perampasan Aset sebagai agenda legislasi resmi juga terverifikasi. Namun, atribusi spesifik pernyataan kepada Bambang tidak dapat dikonfirmasi tanpa dokumen primer, dan klausul perlindungan sebagaimana diklaim belum tercatat dalam draf resmi yang tersedia. Pernyataan yang menyiratkan bahwa perlindungan tersebut sudah menjadi bagian dari RUU adalah tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.