Verifikasi Usul Pemangkasan Penerima MBG Menjadi 26 Juta Jiwa

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, beredar klaim bahwa Komisi IX DPR RI mengusulkan pemangkasan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 26 juta orang. Klaim ini memuat argumen bahwa program seharusnya diprioritaskan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan dibagikan secara merata kepada seluruh anak. Laporan ini memeriksa klaim tersebut terhadap dokumen resmi, data anggaran, dan statistik yang tersedia.

Klaim yang Diverifikasi

Klaim yang diperiksa menyatakan bahwa legislatif mengusulkan pengurangan sasaran penerima manfaat MBG dari target semula menjadi 26 juta jiwa. Argumen yang menyertai klaim tersebut adalah penajaman sasaran kepada kelompok rentan gizi. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri dokumen perencanaan program, data resmi Badan Gizi Nasional (BGN), serta dokumen anggaran negara.

Klaim: Penerima MBG diusulkan dipangkas menjadi 26 juta orang dengan prioritas pada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.

Fakta: Usulan tersebut merupakan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan, bukan keputusan resmi. Target program yang tercatat pada dokumen resmi pemerintah tetap 82,9 juta penerima.

Data Program dan Anggaran Resmi

Berdasarkan dokumen resmi BGN, program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mencakup anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Angka ini tercantum dalam dokumen perencanaan program dan pernyataan resmi pimpinan BGN. Tidak ditemukan dokumen resmi yang merevisi target tersebut menjadi 26 juta.

Data anggaran menunjukkan alokasi MBG dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, yang kemudian dinaikkan menjadi sekitar Rp99 triliun. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengusulkan alokasi sebesar Rp335 triliun. Angka-angka ini tercatat dalam dokumen Kementerian Keuangan dan nota keuangan resmi. Besaran anggaran tersebut dirancang untuk cakupan penuh sesuai target 82,9 juta penerima.

Data realisasi menunjukkan cakupan program masih berada di bawah target. Hingga pertengahan 2025, jumlah penerima tercatat pada kisaran 20 juta jiwa, dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus bertambah secara bertahap. Kesenjangan antara target 82,9 juta dan realisasi penyaluran menjadi salah satu dasar munculnya usulan penajaman sasaran di legislatif.

Analisis Angka 26 Juta

Angka 26 juta yang disebut dalam klaim perlu diperiksa terhadap basis data kemiskinan dan gizi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin per Maret 2024 sebesar 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen dari populasi, dan per Maret 2025 sebesar 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen. Angka 26 juta berada pada kisaran yang mendekati jumlah penduduk miskin, yang mengindikasikan usulan tersebut merujuk pada pendekatan penargetan kemiskinan.

Data gizi menunjukkan prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023. Kelompok balita stunting, keluarga miskin, dan wilayah dengan beban gizi tinggi merupakan kategori yang secara teknis membutuhkan intervensi gizi prioritas. Argumen prioritas dalam klaim sejalan dengan pendekatan intervensi gizi spesifik yang selama ini dijalankan Kementerian Kesehatan.

Namun, verifikasi menemukan bahwa usulan pemangkasan bersifat rekomendasi kebijakan. Hingga laporan ini disusun, tidak ditemukan dokumen resmi pemerintah yang mengubah target 82,9 juta menjadi 26 juta. Perubahan target program memerlukan keputusan tingkat pemerintah dan penyesuaian anggaran melalui mekanisme APBN. Klaim yang menyajikan usulan sebagai keputusan final bertentangan dengan dokumen resmi yang ada dan berpotensi menyesatkan.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen resmi, data anggaran, dan statistik terkait, klaim bahwa Komisi IX DPR mengusulkan pemangkasan penerima MBG menjadi 26 juta orang adalah SEBAGIAN BENAR. Usulan penajaman sasaran memang dibahas dalam konteks prioritas kelompok rentan gizi, dan angka 26 juta konsisten dengan basis data kemiskinan nasional. Akan tetapi, klaim menjadi tidak akurat apabila dipahami sebagai keputusan final, karena faktanya adalah target resmi program tetap 82,9 juta penerima dan belum ada perubahan kebijakan resmi yang diterbitkan pemerintah.