Verifikasi: Restrukturisasi LKPP Tak Otomatis Berantas Korupsi Pengadaan

Sebuah pernyataan mengenai kebijakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah senilai Rp360 triliun tengah beredar di ruang publik. Inti pernyataan tersebut adalah bahwa konsolidasi anggaran pengadaan, termasuk perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tidak otomatis menghapus risiko korupsi apabila akar masalah dalam tata kelola pengadaan belum dibenahi. Berdasarkan verifikasi atas data dan temuan lembaga pengawas, klaim ini perlu diuraikan secara forensik.

Klaim dan Ruang Lingkupnya

Klaim: Konsolidasi pengadaan senilai Rp360 triliun serta perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan LKPP tidak menghapus risiko korupsi selama akar masalah tata kelola pengadaan belum dibereskan.

Klaim tersebut menyentuh dua lapisan. Lapisan pertama berbicara soal efektivitas konsolidasi — pemusatan proses pengadaan melalui mekanisme katalog elektronik — dalam menekan praktik koruptif. Lapisan kedua berbicara soal keterbatasan reformasi struktural yang hanya mengubah nama dan bentuk organisasi tanpa menyentuh akar persoalan. Kedua lapisan ini dapat diuji terhadap catatan lembaga pengawas dan dokumentasi kebijakan yang berlaku.

Verifikasi: Konsolidasi Menekan Celah, Tidak Menghapusnya

Faktanya adalah mekanisme konsolidasi melalui katalog elektronik memang memangkas sebagian celah transaksi langsung antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang. Pengadaan yang tersentralisasi memperpendek rantai negosiasi dan memperkecil ruang mark-up harga karena pembandingan harga antarpenyedia dilakukan secara terbuka. Namun, data menunjukkan konsolidasi tidak menutup seluruh titik rawan. Penetapan harga satuan dalam katalog tetap dapat dimanipulasi, spesifikasi teknis tetap dapat diarahkan kepada penyedia tertentu, dan segmen pengadaan di luar katalog — seperti pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi — tetap berjalan melalui mekanisme tender yang rentan terhadap kolusi.

Temuan lembaga pengawas memperkuat kesimpulan tersebut. Berdasarkan data KPK, sektor pengadaan barang dan jasa secara konsisten berada di antara sektor dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi tertinggi, bahkan setelah era katalog elektronik berjalan. Demikian pula, hasil pemeriksaan BPK pada sejumlah kementerian dan pemerintah daerah menunjukkan temuan ketidakwajaran harga serta ketidaksesuaian spesifikasi yang menandakan celah tersebut masih hidup dalam praktik. Artinya, pengurangan titik transaksi tidak sama dengan penghapusan risiko.

Verifikasi: Reformasi Struktural Tidak Menggantikan Perbaikan Akar Masalah

Klaim bahwa perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan tidak otomatis menyelesaikan persoalan sejalan dengan catatan dokumentasi kebijakan. LKPP sendiri dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, sementara kerangka pengadaan terakhir diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan peraturan dan penataan kelembagaan yang terjadi selama periode tersebut memang menghasilkan perbaikan prosedur, namun tidak diikuti penurunan signifikan pada jumlah perkara korupsi pengadaan.

Penjelasannya adalah bahwa korupsi pengadaan bertumpu pada akar masalah yang bersifat perilaku dan sistemik: konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, keterbatasan kapasitas perencanaan, serta ketiadaan sanksi efektif bagi pelanggaran etika. Struktur baru yang dibangun di atas akar masalah yang sama hanya memindahkan risiko ke titik baru. Bukti kunci dalam verifikasi ini adalah pola kasus yang terungkap di pengadilan: suap dan gratifikasi dalam pengadaan terjadi pada tahap perencanaan kebutuhan dan penetapan spesifikasi — tahap yang tidak berubah oleh konsolidasi maupun penataan ulang organisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap data lembaga pengawas dan dokumentasi kebijakan, klaim bahwa konsolidasi pengadaan Rp360 triliun serta perubahan nomenklatur dan struktur kelembagaan tidak menghapus risiko korupsi selama akar masalah tata kelola belum dibenahi dinilai BENAR. Konsolidasi memang terbukti menekan sebagian peluang korupsi transaksional, namun bertentangan dengan asumsi bahwa perubahan struktur setara dengan perbaikan tata kelola. Sumber resmi berupa peraturan pengadaan dan laporan lembaga pengawas menunjukkan bahwa tahap perencanaan, penetapan spesifikasi, dan pengawasan tetap menjadi titik rawan utama. Dengan demikian, efektivitas konsolidasi pada akhirnya bergantung pada pembenahan menyeluruh: perencanaan yang akuntabel, pengawasan internal yang kuat, dan penegakan sanksi yang konsisten.