Verifikasi: Replikasi Program Perumahan India dan Blueprint Nasional

Berdasarkan verifikasi tim Lurusin, beredar klaim bahwa Indonesia membutuhkan cetak biru pembangunan perumahan jangka panjang yang konsisten dijalankan lintas periode pemerintahan, dengan menjadikan program perumahan India sebagai rujukan replikasi. Laporan ini memeriksa premis faktual yang mendasari klaim tersebut, meliputi skala program India, data kebutuhan perumahan nasional, serta rekam jejak kontinuitas kebijakan di kedua negara.

Klaim Pertama: Skala Program PMAY India

Klaim bahwa India memiliki program perumahan nasional berskala masif terverifikasi akurat. Berdasarkan dokumen resmi Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) yang diluncurkan pada Juni 2015, program ini mengusung target 'Housing for All' melalui dua jalur: PMAY-Urban untuk kawasan perkotaan dan PMAY-Gramin untuk kawasan perdesaan. Data dashboard resmi pmay-urban.gov.in menunjukkan lebih dari 11 juta unit rumah disetujui di perkotaan, sementara Kementerian Pembangunan Pedesaan India melaporkan lebih dari 26 juta unit terselesaikan di perdesaan hingga 2024. Pada pertengahan 2024, pemerintah India menyetujui kelanjutan skema dengan target tambahan 30 juta unit untuk periode 2024 hingga 2029.

Namun demikian, narasi bahwa keberhasilan PMAY merupakan bukti ketahanan cetak biru lintas pemerintahan tidak didukung bukti. Faktanya adalah PMAY berjalan di bawah kepemimpinan politik yang sama sejak 2014. Program ini belum pernah melalui uji pergantian partai berkuasa. Dengan demikian, penggunaan PMAY sebagai contoh program yang bertahan melintasi pergantian pemerintahan bersifat menyesatkan karena premis tersebut belum teruji secara empiris.

Klaim Kedua: Urgensi Kebutuhan Perumahan Nasional

Data menunjukkan premis urgensi dalam klaim terverifikasi. Kementerian PUPR mencatat backlog kepemilikan rumah sekitar 12,7 juta unit pada 2020, yang kemudian diperbarui menjadi sekitar 9,9 juta unit pada 2023. Angka backlog penghunian, yakni rumah tangga yang menempati hunian tidak layak, berada pada kisaran lebih tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kebutuhan perumahan di Indonesia bersifat struktural: pertumbuhan rumah tangga baru mencapai ratusan ribu per tahun, sementara kemampuan penyediaan pasar formal terbatas pada segmen berpenghasilan menengah ke atas. Verifikasi menyimpulkan bahwa kebutuhan intervensi jangka panjang negara dalam sektor perumahan adalah fakta yang didukung sumber resmi.

Klaim Ketiga: Diskontinuitas Program di Indonesia

Klaim bahwa Indonesia tidak memiliki kerangka jangka panjang tidak sepenuhnya akurat. Indonesia memiliki RPJPN 2005–2025 berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 serta RPJMN lima tahunan yang memuat target perumahan. Namun, verifikasi menemukan bukti diskontinuitas pada level implementasi. Program Sejuta Rumah diluncurkan April 2015 di bawah pemerintahan Joko Widodo; data Kementerian PUPR menunjukkan capaian tahunan menembus satu juta unit pada 2018 dan 2019, sebelum menurun pada masa pandemi. Pada 2024, pemerintahan Prabowo Subianto memperkenalkan target tiga juta rumah per tahun dan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian terpisah. Pergantian nomenklatur, target, dan kelembagaan pada setiap transisi kekuasaan menunjukkan bahwa masalah utama bukan ketiadaan dokumen perencanaan, melainkan lemahnya keberlanjutan eksekusi.

Instrumen yang relatif berkelanjutan adalah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berjalan sejak 2010 dan kini dikelola BP Tapera berdasarkan UU No. 4 Tahun 2016. Data BP Tapera menunjukkan penyaluran kumulatif FLPP menembus satu juta unit. Bukti ini menunjukkan instrumen pembiayaan dapat bertahan lintas pemerintahan apabila dilembagakan melalui payung hukum, bukan sekadar program politik.

Klaim: Indonesia memerlukan cetak biru perumahan jangka panjang lintas periode dengan mencontoh India. Fakta: Kerangka perencanaan jangka panjang Indonesia telah ada dalam RPJPN dan RPJMN; masalah terletak pada kontinuitas implementasi. PMAY India sendiri beroperasi di bawah kepemimpinan politik yang sama sejak 2014 dan belum teruji melintasi pergantian kekuasaan.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Premis mengenai skala PMAY India dan urgensi backlog perumahan nasional terverifikasi akurat berdasarkan sumber resmi. Namun, karakterisasi PMAY sebagai program lintas pemerintahan tidak akurat karena belum pernah menghadapi pergantian partai berkuasa. Rekomendasi mengenai cetak biru jangka panjang sejalan dengan bukti diskontinuitas implementasi di Indonesia, tetapi solusi yang didukung bukti adalah pelembagaan instrumen melalui payung hukum sebagaimana terjadi pada FLPP, bukan semata penyusunan dokumen baru. Verifikasi ini tidak menemukan unsur hoaks; klaim dinilai menyesatkan pada bagian tertentu dan akurat pada bagian lainnya.