Verifikasi: Rencana Pemanggilan Deddy Sitorus oleh MKD DPR

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan memanggil anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus terkait pernyataan "kayak sirkus" dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuat dua komponen yang harus diperiksa secara terpisah: pertama, keberadaan ucapan itu sendiri; kedua, status rencana pemanggilan oleh MKD. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumentasi resmi rapat, peraturan tata beracara MKD, serta jejak pernyataan resmi lembaga. Hasilnya: satu komponen terverifikasi, satu komponen lain belum didukung bukti formal yang memadai.

Klaim yang Diperiksa

[KLAIM] Beredar klaim bahwa MKD DPR akan memanggil Deddy Sitorus menyusul ucapannya yang menyebut jalannya rapat Komisi II dengan Kemendagri "kayak sirkus". [SUMBER KLAIM] Klaim ini beredar melalui pemberitaan media nasional dan pernyataan sejumlah anggota dewan kepada wartawan di kompleks parlemen. Rapat yang dimaksud berlangsung terbuka dan diliput oleh jurnalis, sehingga ucapan tersebut menyebar luas dalam hitungan jam.

Klaim: MKD DPR bakal memanggil Deddy Sitorus atas ucapan "kayak sirkus".
Fakta: Ucapan tersebut terverifikasi melalui dokumentasi rapat. Namun pemanggilan oleh MKD hanya sah melalui aduan resmi dan keputusan pleno, yang hingga kini belum terdokumentasi secara formal.

Verifikasi Ucapan "Kayak Sirkus"

[VERIFIKASI] Penelusuran terhadap dokumentasi resmi rapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri — yang disiarkan melalui TVR Parlemen dan diarsipkan pada kanal resmi DPR — menunjukkan bahwa frasa "kayak sirkus" memang terucap di dalam forum tersebut. Rapat digelar secara terbuka, dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II, jajaran Kemendagri, serta diliput wartawan yang bertugas di DPR.

[FAKTA] Faktanya adalah ucapan itu ada dan terekam dalam dokumen publik. Namun, verifikasi terhadap konteks kalimat secara utuh menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai sasaran ucapan: apakah ditujukan kepada jalannya rapat, kepada substansi penjelasan pemerintah, atau kepada pihak tertentu. Potongan kalimat yang beredar di sejumlah pemberitaan tidak selalu menyertakan konteks lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan pemahaman yang tidak akurat. Data menunjukkan bahwa narasi yang hanya mengutip dua kata tersebut tanpa konteks kalimat penuh bersifat menyesatkan.

Verifikasi Rencana Pemanggilan oleh MKD

Berdasarkan verifikasi terhadap mekanisme kerja MKD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, pemanggilan seorang anggota dewan tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Prosedur mewajibkan adanya aduan tertulis yang memenuhi syarat formil dan materiil, dilanjutkan dengan verifikasi administratif, pembahasan dalam rapat internal, hingga keputusan pleno MKD. Tanpa tahapan tersebut, pemanggilan tidak memiliki dasar hukum.

Penelusuran pada kanal resmi DPR di laman dpr.go.id hingga laporan ini disusun tidak menemukan dokumen resmi berupa jadwal pemanggilan, nomor aduan, maupun keputusan pleno MKD terkait perkara ini. Pernyataan "bakal dipanggil" yang beredar bersumber dari pernyataan politik sejumlah individu anggota dewan kepada wartawan, bukan dari pengumuman resmi lembaga. Kondisi ini bertentangan dengan kesan yang dibangun oleh sebagian judul pemberitaan, yang membingkai pemanggilan seolah telah menjadi keputusan institusional. Klaim semacam itu tidak akurat apabila dibaca sebagai keputusan resmi.

Konteks Rapat dan Profil Terkait

Deddy Yevri Hanteru Sitorus tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Kalimantan Timur, dan bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, agraria, serta penyelenggaraan pemilu. Sebelum menjadi anggota legislatif, yang bersangkutan menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022, sehingga isu kepemiluan berada dalam lingkup keahliannya.

Adapun rapat kerja Komisi II dengan Kemendagri yang menjadi latar peristiwa membahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Agenda tersebut bernilai sensitif secara politik dan teknis, sehingga perdebatan tajam di dalam forum bukan hal anomali. Dokumentasi rapat menunjukkan dinamika interupsi dan perbedaan pendapat yang cukup tinggi sebelum frasa tersebut terucap.

Kesimpulan

[KESIMPULAN] Rating: SEBAGIAN BENAR. Komponen pertama klaim — bahwa Deddy Sitorus mengucapkan frasa "kayak sirkus" dalam rapat Komisi II dengan Kemendagri yang diliput wartawan — terverifikasi melalui dokumentasi resmi rapat. Komponen kedua — bahwa MKD DPR akan memanggil yang bersangkutan — belum didukung bukti formal berupa aduan teregistrasi atau keputusan pleno MKD, dan sejauh ini baru berupa pernyataan politik individu. Publik disarankan merujuk pada pengumuman resmi MKD melalui kanal resmi DPR sebelum menyimpulkan bahwa proses etik telah berjalan. Laporan ini akan diperbarui apabila dokumen resmi pemanggilan diterbitkan oleh lembaga.