Verifikasi: Paparan BRIN soal Nuklir dan PUNA MALE kepada Prabowo

Lurusin melakukan verifikasi terhadap klaim bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan upaya penguasaan energi nuklir dan pengembangan pesawat nirawak PUNA MALE kepada Presiden Prabowo Subianto. Klaim yang sama menyebutkan bahwa BRIN turut mempresentasikan desain kapal yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi, keterangan kelembagaan, dan data program riset nasional.

Klaim dan Sumber Klaim

Klaim: BRIN memaparkan penguasaan energi nuklir, pesawat nirawak PUNA MALE, serta desain kapal untuk Ditjen Bea Cukai dan KKP kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sumber klaim berasal dari keterangan resmi BRIN mengenai pertemuan pimpinan lembaga tersebut dengan Presiden. Berdasarkan penelusuran, paparan dimaksud merupakan bagian dari presentasi capaian riset dan hilirisasi inovasi nasional. Klaim ini beredar dalam bentuk pemberitaan yang merangkum tiga materi utama: energi nuklir, pesawat udara nirawak, dan desain kapal patroli.

Verifikasi: Upaya Penguasaan Energi Nuklir

Faktanya adalah BRIN memang menjadi lembaga yang mengemban fungsi riset ketenaganukliran nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta peraturan presiden mengenai BRIN, seluruh fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dilebur ke dalam BRIN. Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN mengelola fasilitas riset antara lain Reaktor Serbaguna G.A. Siwabessy di Serpong, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor Triga Mark di Bandung.

Data menunjukkan penguasaan energi nuklir sejalan dengan kebijakan resmi pemerintah. Dalam dokumen kebijakan energi nasional, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) direncanakan masuk ke dalam bauran energi Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pengembangan nuklir untuk ketahanan energi. Dengan demikian, paparan BRIN mengenai penguasaan energi nuklir kepada Presiden konsisten dengan mandat kelembagaan dan arah kebijakan resmi.

Verifikasi: Pesawat Nirawak PUNA MALE

Berdasarkan verifikasi, PUNA MALE merupakan singkatan dari Pesawat Udara Nirawak Medium Altitude Long Endurance. Program ini adalah pengembangan wahana udara tanpa awak rancangan dalam negeri yang melibatkan konsorsium lembaga riset pemerintah, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, dan perguruan tinggi. Prototipe yang diberi nama 'Elang Hitam' diperkenalkan ke publik pada akhir Desember 2019 di fasilitas PT Dirgantara Indonesia, Bandung.

Setelah peleburan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ke dalam BRIN pada 2021, kelanjutan program wahana nirawak berada dalam portofolio riset BRIN. Karena itu, klaim bahwa BRIN memaparkan PUNA MALE kepada Presiden sejalan dengan rekam jejak program yang terdokumentasi. Tidak ditemukan bukti yang bertentangan dengan klaim ini.

Verifikasi: Desain Kapal untuk Bea Cukai dan KKP

Klaim ketiga menyebut desain kapal hasil riset BRIN digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta KKP. Berdasarkan dokumen kelembagaan, BRIN memiliki pusat riset teknologi transportasi yang meneruskan rekam jejak perancangan kapal patroli dari era BPPT. Kapal patroli hasil rancangan lembaga riset negara tercatat dioperasikan untuk pengawasan perairan, termasuk penegakan hukum kepabeanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Data menunjukkan kerja sama perancangan kapal antara lembaga riset dan kementerian pengguna telah berlangsung bertahun-tahun, sehingga unsur klaim ini memiliki dasar yang dapat dilacak pada sumber resmi.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap sumber resmi, dokumen kelembagaan, dan rekam jejak program, klaim bahwa BRIN memaparkan upaya penguasaan energi nuklir dan pesawat nirawak PUNA MALE kepada Presiden Prabowo Subianto — termasuk desain kapal untuk Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan KKP — dinyatakan BENAR. Ketiga unsur klaim konsisten dengan mandat resmi BRIN, dokumentasi program riset nasional, dan arah kebijakan pemerintah. Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan unsur menyesatkan atau tidak akurat dalam klaim tersebut.