Verifikasi: Nakes Dilarang Mencaci Pasien, Wajib Edukasi Kesehatan

Sebuah pernyataan yang beredar di ruang publik menegaskan bahwa tenaga kesehatan tidak sepatutnya melontarkan cacian terhadap pasien dan justru berkewajiban menyampaikan edukasi mengenai ilmu kesehatan. Pernyataan tersebut muncul di tengah perbincangan mengenai kasus Yurizal, yang memicu sorotan setelah sejumlah komentar tenaga kesehatan di media sosial dinilai tidak menunjukkan empati. Tim verifikasi Lurusin melakukan pemeriksaan forensik terhadap klaim normatif ini dengan merujuk pada dokumen regulasi resmi, kode etik profesi, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Tenaga kesehatan tidak pantas menghina atau mencaci pasien. Tugas mereka adalah menyampaikan edukasi dan penjelasan mengenai ilmu kesehatan kepada pasien.

Klaim tersebut beredar dalam konteks dugaan komentar nirempati yang dilontarkan sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien bernama Yurizal. Sumber klaim merupakan pernyataan publik yang menilai perilaku mencaci pasien bertentangan dengan tugas profesi kesehatan. Karena klaim bersifat normatif, verifikasi difokuskan pada kesesuaiannya dengan kerangka hukum dan etika profesi yang berlaku, bukan pada penilaian terhadap individu tertentu.

Pemeriksaan Terhadap Dokumen Regulasi

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi, ditemukan sejumlah ketentuan yang relevan. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang ditetapkan Ikatan Dokter Indonesia mewajibkan setiap dokter bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu serta keterampilannya untuk kepentingan pasien. KODEKI juga memuat kewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Ketentuan ini menutup ruang bagi tindakan merendahkan atau mempermalukan pasien di ruang publik.

Selanjutnya, Sumpah Dokter memuat komitmen bahwa kepentingan dan kesehatan pasien harus senantiasa diutamakan. Pada tataran perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 51, menegaskan hak pasien untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang dilakukan terhadapnya. Ketentuan ini menempatkan edukasi kepada pasien sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan sikap personal.

Kerangka yang lebih baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur bahwa tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan etika profesi. Pelanggaran terhadap etika dapat berujung pada proses disiplin melalui organisasi profesi dan dewan etik terkait. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menegaskan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan antidiskriminasi.

Temuan Fakta

Klaim: Nakes tidak boleh mencaci pasien dan wajib mengedukasi. Fakta: KODEKI, Sumpah Dokter, UU Praktik Kedokteran, dan UU Kesehatan mewajibkan pelayanan yang menghormati pasien serta pemberian penjelasan medis. Tidak ada ketentuan yang membenarkan perundungan terhadap pasien.

Data menunjukkan bahwa seluruh dokumen rujukan searah dengan substansi klaim. Tidak ditemukan satu pun pasal dalam regulasi maupun kode etik profesi kesehatan yang memberi ruang bagi tenaga kesehatan untuk menghina, mencaci, atau mempermalukan pasien. Sebaliknya, kewajiban memberikan penjelasan dan edukasi kesehatan tercantum eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernyataan bahwa tenaga kesehatan seharusnya menyampaikan edukasi alih-alih melontarkan cacian memiliki dasar hukum dan etika yang kuat.

Perlu dicatat, verifikasi ini tidak menilai kebenaran detail peristiwa individual yang menimpa Yurizal, karena keterangan mengenai kasus tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang dan fasilitas kesehatan terkait. Fokus pemeriksaan adalah validitas norma yang diklaim, bukan penghakiman terhadap pihak mana pun.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap KODEKI, Sumpah Dokter, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018, klaim bahwa tenaga kesehatan tidak sepatutnya mencaci pasien dan wajib menyampaikan edukasi kesehatan dinyatakan BENAR. Faktanya adalah kewajiban tersebut diatur secara eksplisit dalam kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Komentar yang merendahkan pasien bertentangan dengan standar etika profesi kesehatan dan dapat diproses melalui mekanisme disiplin profesi. Publik disarankan melaporkan dugaan pelanggaran etik kepada organisasi profesi atau dewan etik yang berwenang, bukan melakukan penghakiman tanpa bukti di ruang digital.