Verifikasi: KPK Terbitkan 6 SP3, Termasuk untuk Sekjen DPR Indra Iskandar

Beredar informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan enam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), salah satunya ditujukan untuk Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa penerbitan SP3 merupakan buntut kekalahan KPK dalam sidang praperadilan formil, serta adanya penghentian perkara terhadap tersangka yang telah meninggal dunia. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen resmi dan pernyataan lembaga, klaim ini diperiksa per elemen secara forensik.

Klaim yang Beredar

Klaim: KPK menerbitkan enam SP3. Salah satu SP3 diberikan kepada Sekjen DPR Indra Iskandar menyusul kekalahan praperadilan formil. KPK juga menghentikan perkara terhadap tersangka yang meninggal dunia.

Klaim tersebut mengandung tiga elemen yang dapat diuji secara terpisah. Pertama, jumlah SP3 yang diterbitkan KPK. Kedua, identitas penerima SP3 dan kaitannya dengan putusan praperadilan. Ketiga, alasan penghentian perkara karena tersangka wafat. Ketiga elemen diverifikasi menggunakan sumber resmi, yakni keterangan pimpinan dan juru bicara KPK, salinan putusan praperadilan, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Verifikasi Elemen Pertama: Jumlah SP3

Berdasarkan verifikasi terhadap keterangan resmi KPK, lembaga antirasuah memang menerbitkan enam SP3 dalam satu periode pengumuman. Data menunjukkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU KPK hasil revisi, yang memberi kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dalam tiga kondisi: tidak ditemukan bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana korupsi, atau tersangka meninggal dunia.

Faktanya adalah, kewenangan menerbitkan SP3 tidak dimiliki KPK sebelum revisi undang-undang pada 2019. Penerbitan enam SP3 sekaligus menunjukkan penggunaan kewenangan tersebut secara institusional. Elemen pertama klaim, yakni jumlah enam SP3, sesuai dengan data resmi lembaga.

Verifikasi Elemen Kedua: SP3 untuk Indra Iskandar

Elemen kedua menyebut nama Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI. Bukti menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebelumnya berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, terkait pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota dewan. Indra Iskandar mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penetapan tersangkanya.

Berdasarkan salinan putusan, hakim tunggal praperadilan mengabulkan gugatan tersebut pada aspek formil. Artinya, prosedur penetapan tersangka oleh penyidik dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum acara. Konsekuensi yuridisnya, status tersangka Indra Iskandar gugur demi hukum dan penyidikan kehilangan dasar. KPK kemudian menerbitkan SP3 atas perkara tersebut.

Fakta: Putusan praperadilan membatalkan penetapan tersangka Indra Iskandar pada aspek formil. SP3 diterbitkan setelah KPK dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut.

Catatan forensik perlu ditegaskan di sini. Kekalahan praperadilan formil bertentangan dengan anggapan bahwa substansi perkara telah dibuktikan tidak ada. Putusan formil hanya menguji keabsahan prosedur, bukan materi pokok perkara. Dengan demikian, SP3 dalam konteks ini tidak dapat dibaca sebagai pembuktian bahwa peristiwa pidana tidak terjadi, melainkan konsekuensi dari cacat prosedur penetapan tersangka.

Verifikasi Elemen Ketiga: Tersangka Meninggal Dunia

Elemen ketiga klaim menyebut penghentian perkara terhadap tersangka yang telah meninggal dunia. Data menunjukkan bahwa di antara enam SP3 yang diterbitkan, terdapat perkara yang dihentikan dengan alasan tersangka wafat. Dasar hukumnya adalah Pasal 40 ayat (1) huruf c UU KPK, yang secara eksplisit mengatur bahwa meninggalnya tersangka menjadi alasan sah penghentian penyidikan. Ketentuan ini sejalan dengan asas hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan hapus dengan kematian terdakwa.

Kesimpulan

Rating: BENAR.

Berdasarkan verifikasi terhadap tiga elemen klaim, seluruhnya sesuai dengan fakta dan dokumen resmi. KPK menerbitkan enam SP3; salah satunya untuk Sekjen DPR Indra Iskandar menyusul kekalahan praperadilan formil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan terdapat perkara yang dihentikan karena tersangka meninggal dunia sesuai Pasal 40 ayat (1) UU KPK.

Meski demikian, publik perlu memahami batas interpretasi. SP3 yang lahir dari kekalahan praperadilan formil tidak setara dengan putusan bebas atau pembuktian tidak bersalah di sidang pokok perkara. Penghentian tersebut berbasis cacat prosedur, bukan pembuktian materiil. Informasi yang beredar akurat secara faktual, namun berpotensi menyesatkan apabila dipahami sebagai pemulihan nama baik melalui pembuktian substansi di pengadilan.