Verifikasi Klaim Trubus: Jaminan Investasi Sudah Ada, Penegakan Lemah

Sebuah klaim beredar di ruang publik yang menyatakan bahwa analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengakui pemerintah seharusnya mengupayakan jaminan investasi di Indonesia agar para pemilik modal mempercayakan keamanan dananya. Berdasarkan verifikasi Lurusin, pernyataan tersebut bersifat normatif — berbentuk rekomendasi kebijakan, bukan asersi faktual. Karena itu, pemeriksaan diarahkan pada dua hal: (1) keakuratan atribusi kutipan, dan (2) premis yang mendasari klaim, yaitu anggapan bahwa jaminan keamanan investasi di Indonesia belum ada atau belum memadai.

Klaim yang Beredar

Klaim: Pemerintah seharusnya mengupayakan jaminan investasi di Indonesia agar pemilik modal mempercayakan keamanannya.
Fakta: Jaminan hukum formal bagi penanam modal telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Persoalan yang terdokumentasi adalah lemahnya kepastian hukum dan konsistensi penegakan regulasi — bukan ketiadaan jaminan itu sendiri.

Perlu dicatat, penelusuran terhadap sumber primer — rekaman pernyataan langsung atau dokumen tertulis dari pihak yang dikutip — tidak menemukan transkrip lengkap yang dapat diverifikasi secara independen. Atribusi tersebut berasal dari pemberitaan sekunder. Standar verifikasi forensik menuntut kehati-hatian: kutipan yang beredar tanpa konteks utuh berpotensi mengalami pemotongan atau penyederhanaan. Meski demikian, substansi klaim tetap dapat diperiksa terhadap dokumen regulasi dan data resmi.

Verifikasi: Kerangka Hukum Jaminan Investasi

Berdasarkan dokumen resmi peraturan perundang-undangan, klaim bahwa jaminan investasi perlu 'diupayakan' — dengan implikasi jaminan itu belum ada — bertentangan dengan kondisi hukum positif yang berlaku. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 7 ayat (1), menegaskan pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang, dan apabila dilakukan wajib disertai kompensasi sesuai nilai pasar. Pasal 8 undang-undang yang sama menjamin hak penanam modal untuk mentransfer dan merepatriasi dana dalam valuta asing, mencakup modal, keuntungan, dan hasil likuidasi.

Faktanya adalah jaminan formal tersebut diperkuat rezim hukum lanjutan. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mempermudah perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mengatur kepastian insentif fiskal. Selain itu, Indonesia terikat pada perjanjian perlindungan investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty) dan mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional melalui ICSID. Data menunjukkan bahwa secara formal, instrumen jaminan keamanan investasi tersedia, berlaku, dan dapat diuji secara hukum.

Data Indeks Tata Kelola dan Realisasi Investasi

Namun verifikasi tidak berhenti pada teks regulasi. Indikator tata kelola dari sumber resmi internasional menunjukkan celah antara jaminan di atas kertas dan praktiknya. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dirilis Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 37 dari 100, peringkat 99 dari 180 negara — membaik dari skor 34 pada 2023, namun tetap di bawah rata-rata global. Rule of Law Index 2024 dari World Justice Project menempatkan Indonesia di peringkat 68 dari 142 negara, dengan skor lemah pada indikator penegakan regulasi dan peradilan sipil.

Di sisi lain, data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Bukti ini mengonfirmasi bahwa modal tetap masuk meskipun persepsi risiko tata kelola belum sepenuhnya teratasi. Persoalan riil, dengan demikian, bukan ketiadaan jaminan, melainkan kredibilitas penegakannya — termasuk konsistensi kebijakan antarperiode pemerintahan dan kepastian hukum pada level implementasi di lapangan.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Rekomendasi agar pemerintah memperkuat jaminan keamanan investasi sejalan dengan kelemahan terdokumentasi pada kepastian hukum dan penegakan regulasi, sebagaimana tercermin dalam CPI 2024 dan Rule of Law Index 2024. Namun, premis tersirat bahwa Indonesia belum memiliki jaminan keamanan investasi adalah tidak akurat dan berpotensi menyesatkan, karena bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2007 beserta instrumen hukum turunannya. Atribusi kutipan kepada narasumber juga belum dapat diverifikasi dari sumber primer. Publik disarankan merujuk pada dokumen regulasi dan data resmi, bukan pada kutipan lepas tanpa konteks.