Verifikasi Klaim TPPU Emas Ilegal Rp25,8 Triliun Jaringan PETI Kalbar

Berdasarkan verifikasi tim Lurusin, beredar klaim bahwa Badan Reserse Kriminal Polri membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait emas ilegal dengan nilai mencapai Rp25,8 triliun. Klaim tersebut menyebut emas hasil penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat diolah terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke pasar resmi di Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan per elemen klaim, bukan secara menyeluruh, karena masing-masing elemen memiliki tingkat kekuatan bukti yang berbeda.

Klaim yang Diperiksa

Klaim bahwa Bareskrim membongkar TPPU emas ilegal senilai Rp25,8 triliun, dengan modus emas tambang liar Kalimantan Barat yang diolah dan dijual ke pasar resmi di Jawa Timur.

Klaim ini memuat empat elemen terpisah: (1) adanya penanganan perkara oleh Bareskrim Polri; (2) penggunaan pasal TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (3) asal-usul emas dari PETI di Kalimantan Barat; dan (4) angka sebesar Rp25,8 triliun yang perlu diuji konteksnya.

Verifikasi: Kewenangan dan Pola Penanganan Perkara

Elemen pertama konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, TPPU dapat didakwakan menyertai tindak pidana asal, termasuk kejahatan pertambangan tanpa izin yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 161 UU Minerba mengancam penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pola penerapan pasal berlapis — pidana pertambangan sebagai tindak pidana asal dan TPPU sebagai dakwaan lanjutan — merupakan praktik yang terdokumentasi dalam penanganan kejahatan sumber daya alam oleh Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu.

Elemen kedua juga sejalan dengan data resmi. PETI di Kalimantan Barat adalah fenomena terdokumentasi lintas lembaga. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berbagai kajian independen mencatat aktivitas penambangan emas liar di sejumlah kabupaten, antara lain Landak, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Penggunaan merkuri dalam pengolahan emas rakyat di wilayah tersebut juga tercatat dalam dokumen rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, sejalan dengan ratifikasi Konvensi Minamata melalui UU No. 11 Tahun 2017.

Verifikasi: Alur Distribusi ke Pasar Resmi

Klaim bahwa emas PETI masuk ke pasar resmi melalui pengolahan dan peleburan konsisten dengan pola yang selama ini diidentifikasi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Emas hasil tambang liar umumnya berpindah berjenjang — dari penambang ke pengepul lokal, lalu ke pengepul besar — sebelum dilebur untuk menghilangkan jejak asal-usul. Setelah berbentuk batangan atau perhiasan tanpa dokumen asal yang dapat dilacak, komoditas ini dapat masuk ke jaringan perdagangan resmi, termasuk etalase toko emas di kota-kota besar. Jawa Timur, khususnya Surabaya, merupakan salah satu pusat perdagangan emas terbesar di Indonesia, sehingga secara logistik klaim alur distribusi tersebut masuk akal. Namun, masuk akal bukan berarti terbukti. Pembuktian formal tetap memerlukan dokumen penyidikan, berita acara pemeriksaan, dan pada akhirnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Verifikasi: Angka Rp25,8 Triliun

Di sinilah klaim memerlukan kehati-hatian. Angka Rp25,8 triliun setara dengan sekitar 25,8 ton emas jika dihitung pada harga Rp1 miliar per kilogram. Data menunjukkan angka sebesar ini hampir pasti bukan nilai aset yang disita, melainkan akumulasi nilai transaksi yang ditelusuri dari rekening atau aktivitas jaringan selama beberapa tahun — praktik yang lazim dalam analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK. Mengutip angka akumulasi transaksi seolah-olah itu nilai sitaan atau kerugian negara adalah bentuk penyajian yang menyesatkan, meskipun angkanya berasal dari penelusuran resmi. Tanpa akses langsung ke rilis resmi Bareskrim atau dokumen dakwaan, tim Lurusin tidak dapat memastikan konteks persis angka tersebut.

Kesimpulan

Rating: SEBAGIAN BENAR. Faktanya adalah kerangka klaim — penanganan oleh Bareskrim, penggunaan UU TPPU, asal-usul emas dari PETI Kalimantan Barat, dan alur menuju pasar resmi — konsisten dengan regulasi, data resmi, dan pola kejahatan yang terdokumentasi. Namun, angka Rp25,8 triliun tidak dapat diverifikasi konteksnya secara independen dan berpotensi disalahpahami sebagai nilai sitaan. Pembaca disarankan menunggu dokumen resmi — rilis Bareskrim Polri, hasil analisis PPATK, atau dakwaan jaksa — sebelum memperlakukan angka tersebut sebagai fakta final. Klaim yang disampaikan tanpa konteks resminya, sekalipun berbasis peristiwa nyata, tetap tergolong tidak akurat dalam penyampaiannya.