Verifikasi Klaim Tiga Jabatan Dr. Eko Ariyanto: Mana yang Terkonfirmasi?

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim investigasi Lurusin, beredar sebuah klaim biografis yang menyematkan tiga jabatan sekaligus kepada satu individu bernama Dr. Eko Ariyanto. Ketiga jabatan tersebut adalah Fungsional Ahli Madya di lingkungan Kementerian Keuangan, Dosen Perpajakan pada Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, serta Peneliti Kebijakan pada lembaga yang disebut Raramuri WPB. Klaim kredensial semacam ini kerap muncul pada undangan seminar, profil narasumber, hingga lampiran publikasi, dan kerap diterima begitu saja tanpa pemeriksaan. Laporan ini membedah setiap elemen klaim secara terpisah dengan standar verifikasi forensik.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa satu individu memegang posisi di tiga ranah berbeda — birokrasi fiskal, pendidikan tinggi, dan lembaga riset kebijakan — bukan hal yang mustahil dalam konteks Indonesia. Pejabat fungsional Kemenkeu dimungkinkan mengajar sebagai dosen luar biasa atau terlibat dalam riset lintas lembaga. Namun, kemungkinan bukanlah bukti. Setiap elemen harus dibuktikan melalui sumber resmi yang dapat dilacak publik, bukan melalui asumsi kewajaran.

Klaim: Dr. Eko Ariyanto memegang tiga jabatan: Fungsional Ahli Madya Kemenkeu, Dosen Perpajakan Taxcentre FIA UI, dan Peneliti Kebijakan Raramuri WPB.
Temuan: Dua elemen pertama bersifat plausible secara institusional namun belum terkonfirmasi pada level individu; elemen ketiga tidak memiliki jejak institusional yang dapat diverifikasi.

Elemen Pertama: Fungsional Ahli Madya Kemenkeu

Faktanya adalah jabatan fungsional dengan jenjang ahli madya memang eksis dalam sistem kepegawaian aparatur sipil negara. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, jenjang jabatan fungsional kategori ahli terdiri atas ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kementerian Keuangan menaungi berbagai jabatan fungsional tertentu, mulai dari analis keuangan pusat dan daerah, perancang peraturan perundang-undangan, hingga analis anggaran. Dengan demikian, kerangka institusional elemen pertama bersifat sah dan nyata.

Kendati demikian, verifikasi pada level individu menuntut bukti kepegawaian spesifik, seperti surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional atau profil resmi pada laman kemenkeu.go.id. Hingga pemeriksaan ini ditutup, tim tidak menemukan profil pejabat atas nama tersebut pada kanal resmi yang terbuka untuk publik. Ketidaktemuan ini bukan bukti bahwa klaim salah, melainkan bukti bahwa klaim belum terkonfirmasi melalui sumber resmi.

Elemen Kedua: Dosen Perpajakan Tax Centre FIA UI

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia memang menyelenggarakan pendidikan bidang administrasi fiskal dan memiliki pusat kajian terkait perpajakan. Status dosen serta riwayat gelar doktor seorang akademisi dapat dicek silang melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti yang dikelola Kemendikbudristek, serta melalui direktori sivitas pada laman resmi fia.ui.ac.id. Data menunjukkan bahwa nomenklatur persis Taxcentre FIA UI perlu dicocokkan dengan struktur organisasi resmi fakultas, karena pusat kajian di lingkungan UI umumnya tercatat dalam dokumen resmi universitas. Tanpa kecocokan nomenklatur dan tanpa profil dosen yang dapat dilacak, elemen kedua berstatus plausible namun belum terverifikasi penuh.

Elemen Ketiga: Peneliti Kebijakan Raramuri WPB

Elemen inilah yang paling bermasalah. Penelusuran pada registri badan hukum Kemenkumham, direktori lembaga penelitian, indeks publikasi ilmiah, maupun mesin pencari umum tidak menghasilkan jejak institusional yang jelas untuk entitas bernama Raramuri WPB. Sebagai catatan forensik, istilah raramuri secara leksikal merujuk pada kelompok masyarakat adat Tarahumara di wilayah utara Meksiko, yang tidak memiliki kaitan yang diketahui dengan kebijakan publik Indonesia. Sebuah lembaga penelitian yang sah lazimnya meninggalkan jejak berupa akta pendirian, laman resmi, laporan kegiatan, atau publikasi terindeks. Ketiadaan seluruh jejak tersebut menjadikan elemen ketiga tidak dapat diverifikasi dengan standar bukti apa pun.

Analisis Bukti

Data menunjukkan pola yang lazim dalam klaim kredensial yang belum teruji: elemen yang plausible dicampur dengan elemen yang tidak berjejak. Verifikasi kredensial menuntut tiga kategori bukti kunci. Pertama, dokumen kepegawaian negara untuk klaim jabatan fungsional. Kedua, direktori akademik resmi untuk klaim status dosen dan gelar doktor. Ketiga, dokumen legal dan rekam jejak publikasi untuk klaim afiliasi lembaga riset. Selama ketiga kategori bukti itu tidak tersedia untuk diperiksa publik, klaim tidak boleh diterima sebagai fakta, sekalipun tidak otomatis dinyatakan tidak akurat.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap tiga elemen klaim, Lurusin menetapkan rating SEBAGIAN BENAR. Kerangka institusional dua elemen pertama nyata dan plausible, tetapi konfirmasi pada level individu memerlukan dokumen resmi yang hingga kini tidak tersedia pada kanal publik. Elemen ketiga, yakni afiliasi dengan Raramuri WPB, tidak didukung jejak institusional apa pun dan berpotensi menyesatkan apabila digunakan untuk membangun otoritas narasumber. Lurusin mengimbau penyelenggara acara, media, dan publik untuk meminta bukti primer — surat keputusan, profil resmi, dan dokumen legal lembaga — sebelum mencantumkan kredensial apa pun dalam ruang publik. Verifikasi lanjutan akan dilakukan apabila bukti baru tersedia.