Verifikasi: Klaim Surpres Pergantian Kapolri Telah Diterima DPR

Beredar klaim di ruang publik bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim tersebut tidak akurat dan bertentangan dengan pernyataan resmi pimpinan Komisi III DPR RI. Hingga laporan ini disusun, tidak ditemukan bukti dokumen maupun pengumuman resmi yang mendukung narasi tersebut.

Klaim yang Beredar

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa surpres pergantian Kapolri sudah dikirimkan ke DPR dan tinggal menunggu proses lanjutan di Komisi III. Klaim ini menyebar tanpa disertai bukti berupa nomor surat, tanggal penerimaan, maupun konfirmasi dari pejabat yang berwenang. Dalam standar verifikasi forensik, klaim tanpa bukti primer semacam ini tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.

Klaim: DPR sudah menerima surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo.
Fakta: Pimpinan Komisi III DPR menegaskan belum ada surpres yang diterima terkait pergantian Kapolri.

Hasil Verifikasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan isu tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa DPR belum menerima surat presiden apa pun mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri. Pernyataan ini merupakan sumber resmi dari pejabat yang secara kelembagaan berwenang mengetahui agenda dan surat masuk di komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Verifikasi silang juga dilakukan terhadap kanal-kanal resmi. Situs resmi DPR RI tidak memuat pengumuman penerimaan surpres pergantian Kapolri. Demikian pula kanal resmi Sekretariat Negara, yang lazim merilis informasi mengenai surat presiden, tidak menampilkan informasi dimaksud. Data menunjukkan bahwa setiap pergantian Kapolri pada periode sebelumnya selalu diawali dengan pengumuman resmi mengenai pengiriman surpres, sehingga ketiadaan pengumuman semacam itu menjadi indikator kuat bahwa klaim yang beredar tidak berdasar.

Prosedur Konstitusional Pergantian Kapolri

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Mekanisme yang berlaku mengharuskan Presiden mengirimkan surat presiden berisi nama calon Kapolri kepada DPR. Selanjutnya, Komisi III melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon, dan hasilnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Faktanya adalah, tanpa surpres, seluruh rangkaian proses di DPR tidak dapat dimulai. Dengan demikian, apabila pimpinan Komisi III menyatakan surpres belum diterima, maka secara prosedural tidak ada proses pergantian Kapolri yang sedang berjalan di lembaga legislatif. Klaim yang menyatakan sebaliknya bertentangan dengan mekanisme resmi yang diatur undang-undang.

Analisis Jejak Digital

Penelusuran terhadap asal-usul narasi menunjukkan klaim ini beredar melalui pesan berantai dan unggahan media sosial tanpa atribusi yang jelas. Tidak ditemukan satu pun unggahan yang menyertakan foto dokumen, tangkapan layar agenda resmi, atau tautan ke pengumuman kelembagaan. Pola penyebaran semacam ini kerap ditemukan pada konten menyesatkan: memanfaatkan momentum isu politik untuk membangun kesan bahwa sebuah keputusan besar telah diambil, padahal bukti primernya tidak ada.

Perlu dicatat pula bahwa rumor pergantian pejabat tinggi negara kerap beredar menjelang momen-momen politik tertentu. Pengalaman verifikasi sebelumnya menunjukkan sebagian besar rumor semacam itu tidak terbukti, dan sebagian lain baru menjadi fakta setelah diumumkan secara resmi. Karena itu, satu-satunya rujukan yang sahih adalah pernyataan resmi lembaga berwenang, bukan pesan berantai yang sumbernya anonim.

Kesimpulan

Rating: SALAH. Klaim bahwa DPR telah menerima surpres pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo bertentangan dengan pernyataan resmi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, yang memastikan isu tersebut tidak benar. Hingga verifikasi ini diterbitkan, tidak ada bukti dokumen, nomor surat, maupun pengumuman resmi di kanal DPR dan Sekretariat Negara yang mendukung klaim tersebut.

Lurusin mengimbau publik untuk tidak menyebarluaskan informasi mengenai pergantian pejabat negara sebelum ada pengumuman resmi. Apabila di kemudian hari surpres benar-benar dikirimkan, status verifikasi ini akan diperbarui berdasarkan bukti baru yang dapat dipertanggungjawabkan.